Homework

MAKALAH PERATURAN DAERAH KOTA TUMPAK SINAGA20191006 19507 1hvev9d

Description
PI
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karuniaNya sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini, dengan judul "Peraturan Daerah Kota". Makalah ini dapat digunakan sebagai wahana untuk menambah pengetahuan, sebagai teman belajar, dan sebagai referensi tambahan dalam belajar khususnya tentang Peraturan Daerah Kota. Makalah ini dibuat sedemikian rupa agar pembaca dapat dengan mudah mempelajari dan memahami isi makalah secara lebih lanjut. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Pematangsiantar, 03 Oktober 2018 Penulis  DAFTAR ISI  Halaman  KATA PENGANTAR ............................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii BAB I..... PENDAHULUAN A.   Latar Belakang..................................................................... 1 B.   Rumusan Masalah................................................................. 3 C.   Tujuan Penulisan................................................................... 3 BAB II..... KAJIAN PUSTAKA A.   Latar Belakang..................................................................... 1 B.   Rumusan Masalah................................................................. 3 C.   Tujuan Penulisan................................................................... 3 BAB III.. PEMBAHASAN A.   Pengertian Peraturan Daerah Kota.................................. 4 B.   Fungsi Peraturan Daerah Kota........................................ 5 C.   Prosedur Penyusunan Perda Kota................................... 6 D.   Asas Pembentukan Perda Kota ...................................... 11 BAB III.. PENUTUP A.   Kesimpulan........................................................................... 15 B.   Saran..................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA    BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan  perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan  bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Kota maupun di Kabupaten/KotaDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kota/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Walikota/Walikota. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada  pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.  Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positip tentang UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang  perda. B.   Rumusan Masalah 1.   Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah Kota? 2.   Apa fungsi dari peraturan daerah Kota? 3.   Bagaimanakah Prosedur penyusunan peraturan daerah Kota? 4.   Bagaimanakah asas-asas peraturan Kota? C.   Tujuan Penulisan 1.   Untuk mengetahui pengertian peraturan daerah Kota. 2.   Untuk mengetahui fungsi dari peraturan daerah Kota. 3.   Untuk mengetahui Prosedur penyusunan peraturan daerah Kota. 4.   Untuk mengetahui asas-asas peraturan daerah.  BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Pengertian Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah  provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah  pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam  penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan  perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa  peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan  perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembatuan Peraturan Daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.  b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x