Reports

MEA Era Tenaga Kerja Terampil Skilled Labour

Description
Hukum besi dari Globalisasi adalah hilangnya batas antar suatu negara dalam menjalankan aktifitas sosial dan ekonomi. Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MEA: Era Tenaga Kerja Terampil (  Skilled Labour) 1  Oleh: KIRNADI 2   Hukum besi dari Globalisasi adalah hilangnya batas antar suatu negara dalam menjalankan aktifitas sosial dan ekonomi. Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.Pada awalnya kerjasama ekonomi di fokuskan pada program program  pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara negara anggota maupun  pihal swasta di kawasan ASEAN. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015. Seperti yang telah di sebutkan diatas AEC adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang akan membentuk integrasi ekonomi di kasawan ASEAN Tenggara. AEC mempunyai lima pilar yaitu; bebas barang, bebas jasa,  bebas investasi, bebas tenagakerja terampil, dan bebas modal. Pada saat ini MEA telah mulai dijalankan, di mana akan terjadi integrasi 10 negara Asia Tenggara dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif yang menciptakan akses pasar antarnegara yang lebih luas.. Tenagakerja sebagai salah satu dari pilar dalam kesepakatan MEA terebut harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah. Lahirnya MEA tentuya juga mempunyai berbagai dampak baik positif, ataupun negatif. Dampak positif yang bisa kita lakukan adalah perluasan pasar untuk produk dan jasa di Indonesia, terbukannya lapangan kerja bagi tebnaga kerja terampil Indonesia. sedangkan dampak negatifnya adalah; masuknya  produk dan jasa negara ASEAN ke Indonesia, masukknya tenagakerja ASEAN ke Indonesia, emograsit tenagakerja terampil dari Indonesia ke ASEAN. Arus bebas tenaga kerja terampil (  skilled labour) dalam kesepakatan MEA tersebut tertuang dalam sebuah kesepakatan mengenai pergerakan tenagakerja. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya  Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA merupakan kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau  berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan  prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/ kesetaraan serta mengakui  perbedaan antarnegara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan persyaratan lisensi untuk para tenagakerja. Langkah Kedepan Data Disnakertrans DIY pada tahun 2015 mencatat bahwa jumlah tenagakerja formal di DIY ada sebanyak 186.636 orang 3 . Dari data tersebut jumlah tenagakerja asing TKA yang bekerja di Yogyakarta sebanyak 293 orang. Secara kuantitas jika di bandingkan dengan jumlah tenagakerja lokal masih sangat sedikit. Secara naisonal data PPTKA - Ditjen Binapenta Kemenaker, jumlah tenagakerja asing di Indonesia tahun 2013 sebanyak 68.957 orang. 1  Judul Opini Kedaulatan Rakyat 2  Sekjend Aliansi Buruh Yogyakarta, Sekaligus Sekretaris DPD K. SPSI DIY 3  Laporan Bagian Hubungan Industrial Disnakertrasn DIY   Namun, terkait dengan kualitas tenaga kerjanya, terlihat bahwa Indonesia masih kalah dari sejumlah negara ASEAN yang lain. Data dari United Nations Development Programme (UNDP) pada 2013 mengenai  Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-108 dari 187 negara. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (9), Brunei Darussalam (30), Malaysia (62), dan Thailand (89).Namun, peringkat HDI Indonesia masih di atas Filipina (117), Vietnam (121), Kamboja (136), Laos (139), dan Myanmar (150) 4 . Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai perkembangan, pemerintah pusat dan daerah harus segera merencanakan pengembangan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantarannya adalah;  Pertama  Membentuk badan sertifikasi profesi ini dapat mengharmoniskan hubungan antara dunia industri dengan pemerintah dan pendidikan.  Kedua  Program 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan  penempatan) merupakan kegiatan yang menggandeng pelatihan, sertifikasi dan penempatan secara terpadu sehingga peserta yang dilatih menjadi kompeten, mendapatkan sertifikat dan langsung mendapatkan pekerjaan atau mampu berusaha sendiri. Tujuannya adalah menjawab kebutuhan dunia industri baik tingkat perusahaan, nasional maupun internasional .  Ketiga  Entreprenuership adalah bagaimana pemerintah membantu secara tehnis dalam menciptakan komunitas entrepreneur.  Keempat   charakterbuilding membangun dan menanamkan nilai-nilai  baik seperti integritas, semangat pantang menyerah, inovasi, kreatif, profesional, kerjasama. 4  Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x