Paintings & Photography

Nama : Muhammad Usep Saepudin Prodi : Desain Komunikasi Visual Semster : VII

Description
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian sebelum masa kerja itu dimaksudkan bahwa adanya kesempatan kerja dan perencanaan kerja bagi orang yang ingin mencari
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Nama : Muhammad Usep Saepudin Prodi : Desain Komunikasi Visual Semster : VII Mata Kuliah : K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN ANALISIS UNDANG  –  UNDANG KETENAGAKERJAAN Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian sebelum masa kerja itu dimaksudkan bahwa adanya kesempatan kerja dan perencanaan kerja bagi orang yang ingin mencari pekerjaan. Sedangkan selama masa kerja dimaksudkan bahwa adanya perlindungan bagi tenaga kerja, penetapan waktu kerja, pengaturan upah, dan jamsostek (jaminan social tenaga kerja). Terakhir sesudah masa kerja, maksudnya adalah adanya pensiun. Apabila kita membicarakan ketenagakerjaan pasti akan berkaitan dengan tenaga kerja. Pengertian dari tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar isi Undang Undang nomor 13 tahun 2003 memuat tentang: 1. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; 2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; 3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh; 4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. 5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja; 6. Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; 7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi; 8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisih-an hubungan industrial;  9. Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksana-kan sebagaimana mestinya. Di Indonesia terdapat Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminas atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal ini diatur dalam Undang-undang tersebut karena kaum perempuan menjalani fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Haid, Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat kaum wanita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus kepada perempuan agar produktivitas di tempat kerja dan di rumah selalu terjaga. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan khususnya diatur dalam pasal.  Adapun hak-hak tenaga kerja perempuan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pasal 76 (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x