Slides

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK

Description
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK [1]  Oleh: Abdul Gafur [2]  Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan  pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh  para ilmuwan Barat. Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi  bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Josep Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai The Great Gap , ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M). Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide  pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw dan Al- Khulafa’ Ar  -Rasyidun merupakan empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi, sebagai  berikut: a. Fase Pertama.  Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang  berbeda, tetapi di kemudian hari, para ahli mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut.Fokus fiqih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan  penjelasan fenomena ini. Namun demikian, dengan mengacu pada Al- Qur’an dan Hadits Nabi, mereka mengeksplorasi konsep maslahah ( utility ) dan mafsadah ( disutility ) yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh: 1.   i. Zaid bin Ali (10-80 H/699-738 M)    Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak. 1.   ii. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)  Ahli hukum besar ini merupakan seorang pedagang yang beroperasi di Kufah, di mana pusat kegiatan perdagangan berkembang pesat di sana. Salah satu transaksi yang sangat populer saat itu adalah bai‟ as -salam , yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan  pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akan disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan  perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan  jelas di dalam akad seperti jenis komoditi, mutu dan kuantitas serta waktu dan tempat  pengiriman. Abu Hanifah mengusung nilai-nilai kemanusiaan dalam metode hukumnya. Ia mengkhawatirkan masyarakat miskin dan lemah. Dengan demikian, ia tidak membebaskan perhiasan dari zakat.  Namun ia membebaskan orang yang memiliki utang dari zakat jika utangnya menutupi seluruh harta miliknya. Ia juga menolak untuk mengesahkan bagi hasil (muzara’ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk melindungi pihak yang lemah. 1.   iii. Al- Awza’i (88 -157 H/707-774 M)  Abdurrahman Al- Al- Awza’i berasal dari Beirut, hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Ia menegakkan kebebasan akad untuk memudahkan orang dalam bertransaksi. Ia mengizinkan bagi hasil (mudharabah) dari modal yang diajukan, baik modal dalam bentuk tunai atau pun modal dalam bentuk barang. Sementara para ahli fiqih lainnya bersikeras menetapkan bahwa modal itu dalam bentuk tunai. 1.   iv. Malik (93-179 H/717-796 M)  Metode Imam Malik yang relevan untuk ekonomi adalah pendekatan hukumnya yang menggunakan metode maslahah (utilitas, apakah individu atau sosial). Berdasarkan metode maslahahnya, negara Islam berhak memungut pajak dari rakyatnya. 1.   v. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)   Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim dilahirkan di Kufah. Ia pernah menyandang gelar ahli hukum ( qadhi al-qudhat  ) pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Ia murid tersohor imam Abu Hanifah. Kitabnya al-Kharaj , sempat menjadi panduan manual perpajakan pada masa  pemerintahan Harun al-Rasyid. Kitabnya ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Istilah “ al-  Kharāj ” sendiri dalam perspektif Abu Y usuf mengandung dua makna:  Pertama , makna yang berdimensi umum yaitu al- amwāl al  - „āmmah  (keuangan publik), atau sumber pendapatan negara. Hal ini terlihat ketika Abu Yusuf mendiskusikan tema-tema yang   berkaitan dengan sumber pendapatan negara seperti  ghanī  mah ,  fai‟  , al-  Kharāj , al-jizyah , dan harta-harta yang berkedudukan sebagai pengganti seperti al-  Kharāj  dan  shadaqah .  Kedua , makna al-  Kharāj  yang berdimensi khusus terlihat ketika ia menyebutkan sewa tanah atau kompensasi atas pemanfaatan tanah. Abu Yusuf mengusulkan dalam kitabnya al-  Kharāj , bahwa pajak atas tanah pertanian diganti dengan zakat pertanian, sehingga perhitungannya tidak berdasarkan harga tanahnya tetapi dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Begitu pula dengan pajak perniagaan digantikan dengan sistem zakat perniagaan. Menurut Abu Yusuf, harta yang diperoleh dari hasil pajak tanah ( kharāj ) tidak layak digabungkan dengan harta yang diperoleh dari hasil zakat. Karena harta hasil pajak tanah adalah harta ”rampasan” untuk seluruh kaum muslimin, sedangkan harta zakat diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah dalam al- Qur’an.  Pendapat Abu Yusuf yang mirip dengan aliran fisiokratisme yang dimotori oleh Francis Quesnay (1694-1774 M), adalah pendapatnya yang kontroversial dalam analisis ekonomi tentang masalah  pengendalian harga ( tas‟ir  ). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadits Nabi Saw: Diriwayatkan dari Anas, ia mengatakan bahwa harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah Saw. Para sahabat me ngatakan, “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami. Beliau menjawab, “  sesungguhnya Allah adalah Penentu harga,  Penahan, Pencurah, serta Pemberi rejeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana  salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. ” Abu Yusuf menyatakan dalam kitab al-  Kharāj , “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” Namun di sisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan  penawaran dalam penentuan harga. Abu Yusuf menegaskan bahwa sumber ekonomi berada pada dua tingkatan; tingkatan pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan  berproduksi secara mandiri. Tingkatan kedua ialah tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini  berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain. 1.   vi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M)  Dalam kitabnya A l-Kasb , Asy-Syaibani membahas pendapatan dan belanja rumah tangga. Ia mendefinisikan kerja ( al-kasb ) sebagai pencarian dalam memperoleh harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ekonomi Islam, aktivitas demikian termasuk aktivitas produksi atau segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang halal. Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai-guna jika mengandung kemaslahatan. Sementara, kemaslahatan hanya bisa dapat dicapai dengan memelihara 5 unsur pokok kehidupan, yaitu; agama (  Ad-  Dīn ), jiwa (  An-Nafs ), akal (  Al- „Aql  ), keturunan (  An-Nasl  ) dan harta (  Al-  Māl  ).  Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja (yang menjadi unsur utama produksi) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Ia mengklasifikasikan jenis pekerjaan ke dalam 4 hal, yakni sewa-menyewa ( ijarah ), perdagangan ( tijarah ), pertanian (  zira‟ah ), dan industri (  shina‟ah ). Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, ia lebih mengutamakan  pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Pendapatnya ini sangat mirip dengan pemikiran ekonomi aliran Fisiokratisme 9 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-17 M. Asy-Syaibani juga memiliki konsep spesialisasi dan distribusi pekerjaan ( division of labour  ). Ia menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai semua pengetahuan yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras maka usia akan membatasi usahanya. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu atau beberapa saja di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut, ia menandaskan bahwa seorang yang fakir membutuhkan upah dari orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah. Dengan demikian, distribusi  pekerjaan seperti ini merupakan objek ekonomi yang mempunyai 2 aspek sekaligus, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis. Menurut asy-Syaibani, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, sekalipun  banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup ( kifāyah ), bukan kondisi  papa dan meminta-minta ( kafāfah ). Pada dasarnya, asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat  bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun  begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan. 1.   Y ahya bin Adam Al-Qarashi (203 H/818 M)  Masa Abbasiyyah awal tampaknya telah mengilhami banyak penulis untuk membahas keuangan  publik. Dari beberapa karya yang masih ada, beberapa telah mendapat perhatian dari para penulis  baru-baru ini, yaitu  Kitab Al-Kharaj  karya Yahya bin Adam. 1.   viii. Abu Ubaid (224 H/828 M)  Pembahasan Keuangan Publik Islam dalam karya Abu Ubaid, al-  Amwāl  , diawali dengan judul “  Hak pemimpin terhadap rakyatnya dan hak rakyat terhadap pemimpinnya ”. Menurutnya, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka kepentingan publik mesti didahulukan.  Jika isi kitab al-  Amwāl   dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan nampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pelaksanaan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 ashnāf   dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari  bahaya kelaparan. Namun pada saat yang bersamaan, Abu Ubaid tidak memberikan hak  penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau 4 dinar (sekitar Rp. 9 juta) atau harta lainnya yang setara. Di sisi lain, Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham atau 20 dinar (sekitar Rp. 46 juta) maka ia terkena kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya 3 kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu;  pertama , kalangan kaya yang terkena wajib zakat (≥ 200 dirham atau ≥ 20 dinar, yaitu sekitar ≥ Rp. 46 juta); kedua , kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat (40-200 dirham atau 4-20 dinar, yaitu antara sekitar Rp. 9 juta  –   Rp. 46 juta); dan ketiga , kalangan  penerima zakat (≤ 40 dirham atau 4 dinar, yaitu sekitar Rp. 9 juta).  1.   ix. Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M)  Salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal terkait dengan persoalan ekonomi adalah kecamannya terhadap pembelian dari penjual yang menurunkan harga komoditi dalam rangka untuk menghalangi orang untuk membeli komoditi yang sama dari pesaingnya. Dengan demikian, penjual yang menurunkan harga komoditinya akhirnya bisa memonopoli komoditi tersebut, karena telah menghilangkan persaingan dari penjual lain, dan kemudian ia dapat mendikte harga sesukanya. Imam Ahmad ingin pemerintah turut campur tangan menangani kasus tersebut untuk mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang tidak diinginkan. 1.   x. Ibnu Miskawaih (421 H/1030 M)  Salah satu pandangan Ibnu Miskawaih yang terkait dengan aktivitas ekonomi adalah tentang  pertukaran dan peranan uang. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya. 1.   xi. Al-Mawardi (450 H/1058 M)  Abu Al-Hasan Al-Mawardi menulis  Al-Ahkam As-Sulthaniyyah , sebagai rujukan utama untuk masalah pengawasan pasar, hubungan pertanian dan perpajakan. 1.   xii. Ibnu Hazm (456 H/1064 M)  Abu Muhammad Ibnu Hazm adalah seorang ahli hukum besar dengan pendekatan yang unik untuk hukum Islam, dan menolak penalaran analogis ( qiyas ) serta istihsan . Ia adalah satu-satunya ahli hukum besar yang menolak penyewaan lahan pertanian. Hal ini menyisakan dua
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x