Presentations & Public Speaking

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT GALIAN C DI DESA SEBUDI KABUPATEN KARANGASEM

Description
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT GALIAN C DI DESA SEBUDI KABUPATEN KARANGASEM
Published
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT GALIAN C DI DESA SEBUDI KABUPATEN KARANGASEM A.   Latar Belakang Masalah Pertumbuhan industri di banyak negara telah menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik di darat, air maupun udara yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam malapetaka lingkungan, seperti hujan asam, suhu bumi yang semakin panas akibat efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, berbagai macam penyakit dan Iain-Iain 1 , oleh karena itu Undang  –   Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH antara lain mengatur agar kegiatan  perindustrian dan kegiatan pembangunan perekonomian pada umumnya jangan sampai mengorbankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini tercermin salah satunya dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan". Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Makna penegakan di dalam hukum lingkungan dimaksudkan sebagai upaya menegakkan hukum material. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:  penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Penegakan tersebut dalam bidang lingkungan dapat dilakukan dengan pengamatan melalui  pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat. 2  Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen  pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam peizinan. Ketentuan Pasal 36 UUPPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan 1  Absori, Penegakan Hukum Lingkungan danAntisipasidalam EraPerdagangan Bebas, (Muhammadiyah University Press, Surakarta,2000),him.7. 2  Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di Indonesia:Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.269   berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintregasikan ke dalam izin lingkungan. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan  penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup harus di dasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. Galian C di Dusun Sebudi, Desa Sebudi,Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, tepatnya pada lereng selatan gunung Agung terdapat suatu potensi alam galian C yang menjadi  primadona bagi para investor. Selain telah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah, proyek Galian C ini juga dihadapkan pada masalah pengerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kubangan bekas Galian C. Kubangan bekas Galian C nyaris menyerupai danau setelah dipenuhi air hujan yang mengalir dari lereng Gunung Agung. Lubang lubang bekas galian C tersebut dulunya cukup dalam sekitar 70 meteran hanya saja setelah  beberapa kali diterjang banjir air hujan yang mengalir dari Gunung Agung kini kedalamannya hanya tersisa sekitar 20 meter saja. Kondisi ini sempat dihawatirkan oleh masyarakat apabila cubang cubang tersebut jebol maka material lumpur bercampur air dan pasir tersebut akan mengalir ke sungai Tukad Langon kebawah dimana disekitaran sungai terdapat pemukiman. 3  Akibat adanya pengrusakan lingkungan tersebut tidak lain dan tidak bukan lagi disebabkan karena kurangnya pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah. Pengandalian oleh pemerintah tidak dapat dilakukan secara maksimal karena hampir semua usaha Galian C di Sebudi belum mengantongi izin usaha. Terdapat 18 usaha galian C belum mengantongi izin di wilayah tersebut, ke-18 usaha itu terdapat di wilayah Sebudi saja. 4  Para pengusaha mengaku tidak dapat mengurus izin dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, akibat adanya perbedaan Perda Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi. Setelah dikeluarkannya Intruksi Bupati Karangasem No. 2 Tahun 2018 tentang penertiban Izin Pemanfaatan Ruang 3  https://www.balipuspanews.com/kubangan-bekas-galian-c-desa-sebudi-karangasem-menyerupai-danau.html 16/01/2019. 4  https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/06/17/141798/deadline-juli-18-usaha-galian-c-di-sebudi-belum-kantongi-izin 17 JUNI 2019.   dan/atau Arahan Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Izin Usaha Petambangan Mineral Bukan Logam tanggal 2 Oktober 2018, pengusaha sudah bisa mendapatkan rekomendasi dari Kabupaten. 5  Pengusaha bodong juga bisa terjerat pelanggaran lingkungan dengan denda miliyaran rupiah dan ancaman kurungan lima tahun. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UU Penataan Ruang) Pasal juga mengatur mengenai  bencana alam yang terus melanda merupakan akibat dari pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu setiap usaha wajib memiliki ijin yang berkaitan dengan diadakannya analisis dampat lingkungan (Amdal) sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut. Terkait dengan Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup merupakan pengganti PP No 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Permasalahan lain yang disebabkan oleh tidak adanya izin usaha adalah Pendapatan daerah dari sektor pajak galian C di Karangasem terus jeblok. Bahkan daerah sampai kehilangan  pendapatan mencapai Rp 50 miliar. Penyebabnya, masih ada usaha galian yang belum berizin  bebas beroperasi. Ini lantas membuat para pengusaha galian berizin meluapkan kekesalannya dengan tidak menyetorkan pendapatan ke kas daerah. 6  Penegakan hukum lingkungan adalah sarana yang paling tepat menanggulangi permasalahan ini. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa  banyak lokasi-lokasi proyek penambangan yang tidak memperhatikan aspek-aspek legalitas dalam  pelaksanaannya seperti misalnya tanpa memiliki surat ijin yang telah menjadi ketentuan. Hal ini akan menjadi masalah yang klasik apabila tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah, dikarenakan hal-hal sepeti ini akan ditiru oleh para investor lainnya untuk tidak mengedepankan kelestarian lingkungan, menghindari pajak, disamping itu ini untuk menjamin kelangsungan para  pekerja yang bekerja pada proyek tersebut bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam sebuah tesis berjudul “Penegakkan Hukum Pidana terhadap  . 5  https://jarrakpos.com/19/12/2018/hasil-sidak-gabungan-satpol-pp-bali-nyaris-semua-galian-c-di-sebudi-bodong/ rabu 19 desember 2018 6  https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/09/23/157215/pengusaha-galian-c-di-karangasem-tak-mau-bayar-pajak    B.   Deskripsi Wilayah Penambangan Desa Sebudi adalah desa yang berada di kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang merupakan desa yang terletak tepat di lereng selatan Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali, kondisi alam desa Sebudi yang hampir 65% merupakan kawasan lahar dingin yang merupakan hasil letusan gunung Agung, yang pada satu dekade terakhir ini dari rentangan tahun 2000 sampai sekarang menjadi primadona kawasan tersebut, yaitu kawasan tersebut dimanfaatkan warga sekitar menjadi kawasan galian C yaitu berupa pasir dan batu alam yang dimanfaatkan untuk kerajinan pelinggih. Wilayah daerah penambangan ini merupakan daerah dengan potensi yang banyak mempunyai kandungan-kandungan bahan tambang seperti pasir, koral, batu serta lainnya yang umumnya digunakan untuk bahan material bangunan. Disamping menjadi kawasan galian C desa Sebudi juga menjadi daerah  perkebunan seperti perkebunan salak, perkebunan kelapa, perkebunan anggur, serta banyak  juga masyarakat yang menanam sayur mayor yang merupakan komoditi dari perdagangan di desa ini. C.   Proses Kegiatan Penambangan Dari sekian banyak lokasi galian yang tersebar di seluruh wilayah Desa Sebudi, dan  persebaran terdapat di hampir semua banjar dinas di Daerah Kedesaan Sebudi. Proses  penambangan galian ini dilakukan secara kontinu di titik-titik yang kandungan pasir serta  batu-batunya banyak, dan hal-hal tersebut terdapat di sebagian besar wilayah desa Sebudi. Pada proses pengoprasian galian ini seorang investor diwajibkan untuk mengantongi ijin sebelum proses penambangan dilaksanakan, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Karangasem. Ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan daerah galian tertentu. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan yaitu di tempat dimana galian tersebut, dimana di daerah Sebudi  begitu banyak terdapat galian seakan-akan galian di desa Sebudi bagaikan jamur di musim hujan. Permasalahan yang penulis coba untuk soroti selain praktek galian C yang tanpa mengantongi ijin tersebut, juga praktek-praktek penambangan galian C yang menjamur tanpa  mengindahkan peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang wilayah misalnya seperti contoh galian C yang mengambil lokasi untuk menggali di daerah yang termasuk hutan lindung di areal sekitaran lereng gunung Agung, praktek ini penulis jumpai di wilayah banjar dinas Sebudi yang di banjar dinas tersebut hanya terdapat satu daerah lokasi galian, akibat dari Galian C menyebabkan pengerusakan lingkungan berupa lubang-lubang bekas Galian C yang kedalamannya kurang dari batas maksimal. Hendaknya, proses penambangan ini memperhatikan kepatutan dan kelayakan dimana sepantasnya tepat dijadikan daerah galian. Meskipun dilihat dari aspek ekonomis kegiatan ini akan sangat mengangkat tingkat  perekonomian masyarakat sekitar. Namun hal ini merupakan jangka pendek, sebab akan merusak lingkungan di desa Sebudi. Permasalahan lain yang disebabkan oleh tidak adanya izin usaha adalah Pendapatan daerah dari sektor pajak, para incestor dengan sengaja menghindari pembuatan izin guna menghindar untuk membayar pajak. Maka dari itulah diperlukan peran pro aktif dari  pemerintah serta tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat sangatlah diperlukan demi terciptanya lingkungan yang lestari serta terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan demi kepentingan anak cucu kita nantinya. D.   Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan di Galian C Kabupaten Karangasem Usaha pertambangan yang dilakukan di Galian C Kabupaten Karangasem mengacu  pada beberapa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Daerah Provinsi dan Undang-Undang. Adanya berbagai peraturan ini menjadi penting mengingat usaha pertambangan ini memiliki dampak yang besar tidak hanya pada aspek ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitar usaha pertambangan. Sehingga, keberadaan berbagai peraturan mengenai usaha  pertambangan diharapkan mampu untuk menekan dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut terutama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian C Kabupaten Karangasem dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Keterkaitan UUPPLH dengan pengelolaan usaha pertambangan Galian C Kabupaten Karangasem bertujuan agar kegiatan pertambangan Galian C Kabupaten Karangasem tidak sampai berakibat buruk atau mengarah pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x