Word Search

ANALIS HUKUM PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA

Description
ANALIS HUKUM PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA
Categories
Published
of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ANALISIS HUKUM PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA . BAGOES LOSANDRE HUKUM KEIMIGRASIAN 2018.1379.1.01 POLITEKNIK IMIGRASI   ABSTRAK Maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia dan untuk menjelaskan pengawasan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif. regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (32). Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing di Indonesia yang dalam hal ini yaitu buruh asing adalah illegal atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang. Namun penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan sebagai Komisaris dan/atau Direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini penanam modal asing untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / bahkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya, tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan tentu saja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas Tenaga Kerja lokal yang tercermin dalam transfer ilmu di bidang teknologi. Maka penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA) yang berinvestasi di Indonesia harus dilakukan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kata kunci: Hukum, pengaturan, pengawasan, tenaga kerja asing, masyarakat ekonomi ASEAN PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dalam konsideran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2) perihal ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dalam perusahaan, bahwa perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja  asing. 1  Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para investor dan seluruh tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Akan tetapi padakenyataannya, Indonesia banyak kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru ikut mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal investor tersebut dengan berbagai alasan yang tentu saja hanya akan menguntungkan bagi investor asing itu sendiri. Hal ini tentu saja secara tidak langsung telah merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing ke Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut menurunkan jumlah persentase angka pengangguran di Indonesia. Secara grafik  jumlah tenaga kerja asing pada tahun 2018 sebagai berikut: Gambar 1. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menurut Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kementrian Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2018 mencapai 95.335 pekerja. Jumlah tersebut hanya 0,04% dari total penduduk 268,829 juta  jiwa. Total TKA Indonesia tersebut lebih rendah dibanding dengan jumlag TKA di beberapa negara lainnya, baik dari segi  jumlah maupun persentase terhadap jumlah penduduk, seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Sebagai perbandingan, jumlah TKA 1  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2). di Malaysia mencapai 3,2 juta pekerja atau sekitar 10,04% dari total penduduk. Kemudian TKA di Singapura mencapai 1,13 juta pekerja atau 19,36 dari total penduduk. Bahkan TKA di Uni Emirat Arab mencapai 8,4 juta pekerja atau 87% dari total penduduk. Selama ini masalah TKA selalu menjadi komoditas politik di Indonesia, terutama meningkatnya jumlah TKA dari Tiongkok yang mencapai 32 ribu pekerja. Sebagai informasi, banyaknya TKA dari Negeri Tirai Bambu tersebut karena meningkatnya aliran dana asing dari negara tersebut yang membawa teknologi baru pada proyek yang dikerjakan di Indonesia. 2  Grafik perbandingan tenaga kerja asing di Indonesia dengan negara lain adalah sebagai berikut: Gambar 2. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan Negara Lainnya (2018) Berdasarkan data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku dalam  jangka panjang dan jangka pendek (<= 6 bulan), jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia mencapai 85.974 pekerja. Angka tersebut meningkat 6,97% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, jumlah TKA yang berada di Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok, yakni mencapai 24.804 pekerja, kemudian diikuti dari Jepang (13.540 pekerja), Korea Selatan (9.521 pekerja) dan India (6.237 pekerja). Sementara berdasarkan level jabatannya, paling banyak TKA di Indonesia adalah profesional, yakni mencapai 23.869 pekerja, manajer (20.099 pekerja) dan direksi (15596 pekerja). Dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melaui peningkatan investasi, Presiden Joko Widodo 2  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-dibanding-beberapa-negara-tahun-2018  telah menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenga Kerja Asing (TKA) pada awal April 2018. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi asing ke Indonesia dan mempermudah izin TKA di Indonesia. Namun, Perpres ini menuai kritik dari masyarakat karena dianggap akan memunculkan gelombang masuknya TKA ke Indonesia. 3  Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut: Gambar 3. TKA di Indonesia Menurut IMTA yang Masih Berlaku dalam 6 Bulan (2007-2017) Maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa isu serbuan 10 juta TKA asal China tidak benar, karena jumlah TKA asal China yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Sedangkan terkait data yang tercatat di Keimigrasian dimana terdapat 31 ribu TKA China, semua itu lantaran imigrasi turut mencatat seluruh perlintasan para TKA China tersebut. 4  Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 ada 74.183 TKA di Indonesia (per Novermber 2016). Dimana TKA asal China 3  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/17/86-ribu-tenaga-kerja-asing-bekerja-di-indonesia 4  http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tkaChina-itu-hoax, (diakses 29 Maret 2019). menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 21.271 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 TKA dan Republik Korea sebanyak 8.424 TKA. Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Kemenaker di pusat dan daerah periode Januari 2016 s.d Desember 2016, dari 69 perusahaan yang diperiksa, maka ditemukan terjadinya pelanggaran TKA (pusat dan daerah) sebanyak 1.324 orang (Tanpa IMTA = 794 orang, dan Penyalahgunaan Jabatan = 530 orang. 5  Sejak tahun 2011, jumlah TKA yang ada di Indonesia pun relatif berada di angka 70 ribu tiap tahunnya. Tahun 2011 ada 77.307 TKA di Indonesia, tahun 2012 ada 72.427 TKA, tahun 2013 ada 68.957 TKA, tahun 2014 ada 68,762 TKA, dan tahun 2015 sebanyak 69.025 TKA. 6  Menteri tenaga kerja (Menaker), Hanif Dakhiri memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia sendiri sudah menerapkan regulasi yang jelas dan ketat dalam hal penggunaan jasa TKA oleh perusahaan, baik dari sisi pengendalian maupun dari sisi pengawasan. Oleh karenanya, investasi asing di Indonesia tidak bisa secara serta merta dipandang sebagai keran kedatangan TKA dalam jumlah yang besar. Penggunaan tenaga kerja asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang mana belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional ataupun daerah dengan cara mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing dimana sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada faktanya perusahaan-perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli 5  Data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2016 Tentang TKA. 6  http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/pemda-diharapkan-memberikanperhatian-yang-lebih-terhadap-pengawasanketenagakerjaan, (diakses 29 Maret 2019).  bangsa Indonesia sendiri 7 .Adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ini salah satunya adalah untuk perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “tiap -tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga, Negara berkewajiban untuk kesejahteraan warga negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Di Era globalisasi ini, pentingnya akan kebutuhan tenaga ahli di Indonesia yang profesional membuat perusahaan-perusahaan, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing. Dalam bidang ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mana berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan 8 . Dengan demikian kebutuhan perangkat hukum khususnya di bidang ketenagakerjaan yaitu TKA perlu mendapatkan perhatian, karena keberadaan TKA yang bekerja di Indonesia sebagai bagian dari TKI yang juga harus mendapatkan perlindungan berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia, di sisi lain pengembangan peningkatan keterampilan pekerja Indonesia perlu ditingkatkan untuk dapat berkompetisi yang sesuai dengan kebutuhan MEA, dan yang terlebih tidak kalah pentingnya adalah peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini peran pegawai pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia. Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintah anggota  ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (yang selanjutnya disebut dengan KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan 7  Budiono, dkk, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 115. 8   I Wayan Gde Wiryawan. 2013. “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.”Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana.Vol. 19 Nomor 2. 9   “MEA Pintu Masuk Masyarakat Dunia”, INTRA Indonesia Trade Insight, Publikasi Kementrian The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Communition dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. Masyarakat  ASEAN 2025 meliputi: ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (yang selanjutnya disebut MEA), ASEAN Political Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC), Terdapat 5 (lima) pilar dalam cetak biru MEA 2025, yaitu: Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; ASEAN yang kompetitif dan dinamis Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; ASEAN yang tangguh, inklusif dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta  ASEAN Global. 9  MEA diyakini membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat dan Indonesia harus memiliki daya saing di antara kawasan negara-negara ASEAN. MEA dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan agar tercipta tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya untuk menyelaraskan MEA dengan kepentingan nasional, dalam KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 12-13 Nopember 2014 Indonesia menekankan beberapa hal, 10  antara lain: 1. Terus berupaya untuk menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global; 2. Mengharapkan agar ASEAN dapat meningkatkan perdagangan intra ASEAN yang masih rendah (24,2%) dalam lima tahun ke depan menjadi 35-40%; 3. Berkontribusi pada upaya peningkatan PDB  ASEAN sebanyak dua kali lipat dari US$ 2,2 triliun menjadi US$ 4,4 triliun pada tahun 2030; 4. Pengurangan penduduk miskin di ASEAN menjadi separuhnya dari 18,6 % menjadi 9,3 % pada tahun 2030. Berdasarkan laporan Mckinsey Global Institute bulan Nopember 2014, 11  dengan adanya MEA kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan semakin dilirik sebagai alternatif tujuan investasi dunia. Khususnya untuk beberapa faktor industri seperti: Perdagangan RI, ISSN 2442-4498, Edisi VIII, 2015, h. 6. 10   “MEA Integrasi Ekonomi ASEAN”, INTRA Indonesia Trade Insight, Publikasi Kementerian Perdagangan RI, ISSN 2442-4498, Edisi VIII, 2015, h. 10. 11  Ina Hagniningsih Krisnamurthi, Daerah Benah Diri Sambut MEA, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI, h. 4.  pengolahan makanan, elektronik, dan otomotif, hal tersebut didukung oleh data yang dihimpun Sekretaris ASEAN. Dalam bidang ketenagakerjaan terdapat suatu kebijakan yang dikenal Mutual Recognition Arrangement (yang selanjutnya disebut dengan MRA), merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi professional, dan pengalaman, MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga professional antar negara-negara ASEAN khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masingmasing negara. Seiring dengan berlakunya MEA, Indonesia juga beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tenaga kerja dengan berlakunya MEA tenaga kerja asing (yang selanjutnya disebut TKA) dapat lebih mudah untuk masuk pasar Indonesia, kehadiran TKA adalah suatu kebutuhan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi karena Indonesia membutuhkan TKA diberbagai sektor, dengan hadirnya TKA dalam perekonomian di negara kita akan menciptakan daya saing yang kompetitif. Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan pengunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang professional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI dengan percepatan ahli teknologi dan peningkatan investasi. Dengan demikian kebutuhan perangkat hukum khususnya di bidang ketenagakerjaan yaitu TKA perlu mendapatkan perhatian, karena keberadaan TKA yang bekerja di Indonesia sebagai bagian dari TKI yang juga harus mendapatkan perlindungan berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia, di sisi lain pengembangan peningkatan keterampilan pekerja Indonesia perlu ditingkatkan untuk dapat berkompetisi yang sesuai dengan kebutuhan MEA, dan yang terlebih tidak kalah pentingnya adalah peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini peran pegawai pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang Analisis Hukum Pengaturan 12  Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57. Penggunaan dan Pengawasan Tenaga Kerja  Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia . 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia? 2. Bagaimana pengawasan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia? 3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia. 2. Untuk menjelaskan pengawasan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA di Indonesia. 4. Metode Penelitian Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif 12 berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan peundangundangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet. Bahan Hukum a) Bahan hukum primer terdiri atas: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Modal
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x