Investor Relations

DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP NEGARA INDONESIA

Description
Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini bersinggungan dengan beberapa hal, salah satunya Imigrasi di Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara menjadi sebuah celah bagi orang asing agar bisa melewati gerbang negara Indonesia dengan menjadikan
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP NEGARA INDONESIA ( THE IMPACT OF FREE VISA POLICY IN INDONESIA) Sadra Tri Agraeny 2018.1578.02.01 Taruni Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : Sadratriagraeny26@gmail.com ABSTRAK Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini bersinggungan dengan beberapa hal, salah satunya Imigrasi di Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara menjadi sebuah celah bagi orang asing agar bisa melewati gerbang negara Indonesia dengan menjadikan bebas visa kunjungan sebagai tiket mudah mereka. Sebagai contoh kasus salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia. Pada Agustus 2015, terjadi penangkapan terhadap 96 WNA pelaku penipuan online di Indonesia. Mereka direkrut dari Taiwan dan Tiongkok, lalu para korban diberikan fasilitas bebas visa kunjungan agar bisa berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya mereka dipaksa untuk melakukan penipuan dengan korban warga negara asalnya. Menurut penuturan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, 96 WNA ini, “sebetulnya mereka adalah korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan penipuan” Kata kunci : Visa, Bebas visa kunjungan, WNA  Abstract The visa-free policy is intended to facilitate foreigners visiting Indonesia. This visa-free policy is expected to be able to increase foreign tourist arrivals with the number of foreign tourists visiting Indonesia targeted at 20 million tourists in 2019. So that the implications can drive the economic sector, among others; transportation, accommodation, hotels, restaurants, entertainment venues, employment, and various other sectors In its implementation, this policy is related to several things, one of which is immigration in Indonesia. Temporary Visa Visit Policy is a gap for foreigners to get through the gates of Indonesia by making visa-free visits as their easy ticket. For example, one of the most common transnational crimes committed using visa-free facilities is the crime of human trafficking. In August 2015, there were arrests of 96 foreign online fraud perpetrators in Indonesia. They were recruited from Taiwan and China, then the victims were given visa-free facilities so they could visit Indonesia. Next they are forced to commit fraud with victims of their home citizens. According to    Metro Jaya Police Chief Inspector General Tito Karnavian, 96 foreigners, "they are actually victims of human trafficking recruited to commit fraud"   . Keywords : visa, free-visa policy, foreigners    LATAR BELAKANG Intensitas kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri semenjak beberapa dekade ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Meningkatnya hubungan dan kerjasama tersebut memerlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai hubungan luar negeri yang jelas, terkoordinasi, dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum. Pada tahun 2015 Indonesia baru mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) melalui Perpres No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditandangani Presiden pada 9 Juni 2015. Ada 45 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS dan Selanjutnya pada September 2015, Presiden mengeluarkan lagi Perpres No. 104 tahun 2015, dengan menambah  jumlah negara penerima bebas visa menjadi 90 Negara. Puncaknya di Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 21 tahun 2016, yang menghapus Perpres sebelumnya, dengan menambah kuantitas negara penerima insentif bebas visa menjadi 169 Negara. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menjelaskan Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Sedangkan Pengertian Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi: “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar u ntuk pemberian Izin Tinggal.”  Kebijakan bebas visa ini ditujukan untuk memudahkan orang asing berkunjung ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing dengan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan sebesar 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Sehingga implikasinya dapat menggerakkan sector ekonomi, antara lain ; transportasi, akomodasi, hotel, restoran, tempat hiburan, lapangan kerja, serta beragam sektor yang lain Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini bersinggungan dengan beberapa hal, salah satunya Imigrasi di Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara menjadi sebuah celah bagi orang asing agar bisa melewati gerbang negara Indonesia dengan menjadikan bebas visa kunjungan sebagai tiket mudah mereka. Sebagai contoh kasus salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia. Pada Agustus 2015, terjadi penangkapan terhadap 96 WNA pelaku penipuan online di Indonesia. Mereka direkrut dari Taiwan dan Tiongkok, lalu para korban diberikan fasilitas bebas visa kunjungan agar bisa berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya mereka dipaksa untuk melakukan penipuan dengan korban warga negara asalnya. Menurut penuturan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, 96 WNA ini, “sebetulnya mereka adalah korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan penipuan” (Tempo.co,2015). Maraknya warga negara asing yang masuk mengunakan fasilitas bebas visa mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, bahwa warga negara asing asal Tiongkok menempati urutan pertama yang    melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa, kemudian diikuti oleh warga negara asing asal Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana dampak kebijakan pemberian bebas visa terhadap negara Indonesia ? 2. Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan bebas visa tersebut? TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menganalisis tentang sejauh mana kegunaan regulasi Bebas visa kunjungan yang diterapkan di indonesia serta kegunaannya yang berdasarkan pendapat dan survey dari masyarakat. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam  jurnal ini adalah metode : 1. Pendekatan Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan model normatif-empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam aksinya yang terjadinya pada masyarakat. 2. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode observasi. PEMBAHASAN A. Dampak Kebijakan Pemberian Bebas Visa Kunjungan Terhadap Negara Indonesia 1. Hakikat Visa Kunjungan Penggunaan visa sebagai izin tinggal di Indonesia tentunya memiliki prosedur tertentu. Visa menjadi tanda bukti syah diperbolehkan berkunjung pada suatu negara yang diberikan pada penduduk suatu negara tertentu jika ingin memasuki wilayah negara lain dalam kurun waktu dan tujuan tertentu. Visa bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan besar. Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.  Ada tiga jenis visa kunjungan yang bisa didapat oleh orang asing, yaitu : (1) Visa kunjungan saat kedatangan, (2) Visa kunjungan satu kali perjalanan,(3) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada dua tempat, yakni di bandara Indonesia dan pada perwakilan Indonesia di luar negeri. Visa yang diambil di bandara Indonesia adalah visa kunjungan saat kedatangan atau Visa On Arrival (VOA), sedangkan visa yang diambil pada perwakilan Indonesia di luar negeri adalah visa satu kali kunjungan dan beberapa kali perjalanan Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (selanjutnya disebut Perpres No.21 Tahun 2016) pada Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut : “ Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat ”. Berdasarkan pasal ini, hanya orang yang memiliki manfaat saja bagi Indonesia yang diberikan bebas Visa Kunjungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan selektif ( selective policy) yang diterapkan di Indonesia bahwa orang yang    memiliki manfaat sajalah yang bisa masuk ke Negara Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Perpres No.21 Tahun 2016 pada Pasal 3 sebagai berikut : (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia. (2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. (3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima Bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden RI. Dalam Pasal ini menjelasakan bahwa negara penerima bebas visa kunjungan tidak harus memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia. Penerima bebas visa kunjungan juga melewati tempat pemerikasaan imigrasi khusus pada saat memasuki Negara Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 169 negara yang menerima bebas visa untuk masuk ke Negara Indonesia. Berdasarkan Perpres No.21 Tahun 2016 pada Pasal 4 sebagai berikut : (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga pulun) hari. (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya Pasal ini menjelaskan secara jelas bahwa bebas visa kunjungan berlaku terbatas yaitu tidak melebihi waktu 30 hari. Selain itu bebas visa kunjungan sudah final, artinya tidak bisa digantikan menjadi izin tinggal lainya. 2. Implikasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 1   M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018):47   Setelah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan diberlakukan, terjadi kenaikan persentase yang signifikan lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. “Berdasarkan data dari  Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman dalam arti luas ke Indonesia pada Februari 2016 mencapai 888,3 ribu kunjungan, naik 5,26 persen disbanding kunjungan Februari 2015. Begitu pula, jika dibandingkan dengan Januari 2016, mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen. Secara kumulatif, pada Januari-Februari 2016, jumlah kunjungan wisman dalam artiluas ke Indonesia mencapai 1,70 juta kunjungan atau naik 4,46 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 1,63 juta kunjungan” 1 . Dalam penerapanya dalam dua tahun terakhir, kebijkan bebas visa kunjungan ini telah menimpbulkan beberapa permasalahan, seperti kerawanan politik,hukum, keamanan dan ekonomi. Berikut adalah beberapa masalah tersebut, yaitu: a. Pelayanan Keimigrasian Dampak yang dirasakan langsung oleh petugas imigrasi dalam hal pelayanan adalah Pelayanan perpanjangan izin tinggal dan pembelian Visa saat kedatangan atau Visa on Arrival   (VOA) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan, negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan sebagian besar merupakan negara-negara subyek dari VOA. “Dari hasil wawancara dengan petugas pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Bandar Udara Soekarno Hatta, dijelaskan bahwa dalam sehari biasanya petugas pendaratan dapat menerima VOA sebanyak 400 voucher, namun kini hanya 50 voucher VOA”. 2  Berdasarkan laporan rekonsiliasi 2   Ibid., hal.47  
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x