Documents

Full Paper ICBE the Internal Control Analysis in Financial of Mousque

Description
Description:
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1 The Internal control Analyses in Financial of Mosque, Case Study at 30 Mosques in Padang(Analisis Pengendalian InternKeuangan Mesjid Study Kasus pada 30 Mesjid di Kota Padang) Syarifah Zuhra Accounting Department, Padang State Polytechnic syarifahrara11@gmail.com Zahara Accounting Department, Padang State Polytechnic zahara.ak@gmail.com Abstract This researchaimstomeasurethe mosque financial internal control. In addition, this researchalso measuresthe differenceof internal controlamong government, religious organization andcommunity based management mosques.In so doing, 30 mosques were selected as samples.Those mosques were later categorized based on their size,that is big and small mosques.Internal control data is gatheredthroughquestioner, which usesLinkert scale in 5 levels. Thetotal average score of internalcontrol is classified in 5 range valueswhicharevery good,good, enough, bad and very bad. The result of this research showsthat themosquesfinancialinternal control in average is “good”. Base don the organizers, this researchindicatesthattheinternal controlof government based management mosques, are better than religiousorganizations based management mosques and community based management mosques.Further, the findings of this study also shows that the internal controlof big mosques is betterthan small ones. Keywords: Internal Control,Mosque,Government Based Management Mosques,ReligiousOrganization Based Management Mosques, Community Based ManagementMosques, Big Mosques, Small Mosques. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengendalian internkeuangan mesjid.Penelitian ini jugaakanmelihatperbedaan pengendalian intern keuangan mesjid berdasarkan pengelolanyayaitu mesjid yang dikelola oleh pemerintah, organisasi keagamaan dan masyarakat. Kemudian30 mesjid ini akan dikelompokkan kedalam merjid besar dan mesjid kecil untuk melihatperbedaan pengendalian intern keuangan pada kelompok mesjid besar dan mesjid kecil.Data pengendalian intern diperoleh melalui kuisioner yang menggunakan skala Likertdengan5 tingkatan. Total nilai rata-rata pengendalian intern keuangan mesjid juga akan dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu “sangat baik”, “baik”, “cukup”, “tidak baik” dan“sangat tidak baik” .Hasil penelitian ini menunjukkan secara rata-rata pengendalian intern keuangan mesjid adalah “Baik”. Selain itu penelitianini juga menunjukkan bahwaberdasarkan pengelolanya, pengendalian intern keuangan mesjid yang dikekola pemerintahlebih baik dari mesjid yang dikelola organisasi keagamaan ataupun masyarakat.Sedangkanberdasarkan kelompokknya, mesjid yang dikelompokkan ke dalam mesjid besar jugamempunyai pengendalian intern yang lebih baik dari kelompok mesjid kecil. Kata Kunci : Pengendalian Intern, Mesjid, Mesjid yang dikelola Pemerintah,Mesjid yangdikelolaOrganisasi Keagamaan,Mesjid yang dikelolaMasyarakat, MesjidBesar, Mesjid Kecil.  2 PENDAHULUAN Pengendalian intern terhadap pengelolaan keuanganmenjadi prioritas utama bagiorganisasi berorintasi profit, karena keuangan bagaikan darah bagi kehidupan organisasitersebut.Sedangkan pada organisasi nirlaba apalagi organisasi sosial dan organisasi kegiatankeagamaan sering kurang memprioritaskan pengendalian intern ini karena sifat kegiatanorganisasi yang mayoritas bersifat sosial dan dikelola secara sukarela, walaupun tidak sedikitdari organisasi tersebut yangmengelola danasosial ataupun sumbangan dari masyarakatdalam jumlah yang besar.Pengendalian intern yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkanpeluangterjadinyakejahatan pada suatu organisasi.Dalam Andriani (2011),Duncan, Flesher danStocks(1999)melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalianintern dilembaga negara, lokal dan nirlaba. Mereka menguji 127 kasus di  North Carolinadimana Negara, daerah dan pejabat dituntut akibat kejahatan keuangan dantidak terdapatnyabeberapajenis kontrol yangbaikatau yang tidak terinci.Mereka menetapkan bahwa 38,6%kejahatan adalahkarenapemisahanfungsiyang tidak tepat, 12,6%karenakontrol pembelianyang lemah, dan 11,8%tidak terdeteksi karena tidak dilakukan audit. The Wall Street Journal (Duncan, 1999) melaporkan bahwa Roma Katolik dan imam di Osesan  Administrator  menggelapkan uang Gereja lebih dari $3,5 juta selama periode 3 tahun. Pencurian inidikaitkan karena tidak adanya audit dan suatu sistem yang mempercayakan sebagian besarpada kepercayaan atau iman seseorang untuk mengendalikan arus kas. StafjugamelaporkanEllen Cook, mantan bendahara Gereja Episkopal Center  di New York menggelapkan$2.200.000 antara tahun 1990 dan 1995. Cook mampu mengalihkan uang karena ia memilikikontrol atas audit dan melanggar kebijakan gereja, yaitu mengisi, memeriksa formulirpermintaan, dan menandatanganinya sendiri.Andriani (2011) menyimpulkan beberapa pengalaman yang terjadi menurut dewanmasjid (2009) menunjukkan bahwa persoalan yang sering dihadapi oleh masjid adalah dalamhal pengelolaan keuangan masjid. Keuangan masjid sering dianggap sebagai dana sosial yang dipakai habis dalam operasional sehingga dalam pengelolaannya terkesan adanya ‘pembiaran’ dalam penggunaan uang masjid yang bisa menimbulkan praktek korupsi. Contohnya: amplopsumbangan jamaah yang tidak dilaporkan oleh pengurus, sumbangan dari donatur yang tidak diteruskan ke bendahara, pengambilan uang sumbangan jamaah untuk kepentingan pribadi,tidak adanya laporan keuangan pada saat serah terima jabatan dari bendahara lama ke yangbaru. Permasalahan-permasalahan tersebut yang telah dikemukakan biasanya tidak ditanganisecara serius oleh para pejabat masjid. Alasan yang sering dikemukan karena masjid dianggapsebagai lembaga sosial, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan.Penyebab lain terjadinya pembiaran ini karena tidak adanya manajemen keuangan yang baik dari pihak masjid, sertakurangnya pemahaman pengurus masjid tentang pencatatan keuangandan pentingnya pelaporan setiap aktivitas operasional masjid kepada jamaah dan masyarakat.Penelitian Andriani (2011)menunjukkantipe organisasi islam pengelola masjid yangterdiri dariNU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan kualitas pengendalian intern,diimanaMuhammadiyah memiliki kualitas sistem pengendalian intern (umum, penerimaankas, dan pengeluaran kas) yang lebih baik daripada NU. Akantetapi dari praktek rekonsiliasinya, NU lebih baik daripada Muhammadiyah.Lebih jauhpenelitianjugamenunjukkan bahwa ditinjau dari ukuran masjid, secara keseluruhan masjid besar memilikikualitas sistem pengendalian intern yang lebih baik daripada masjid kecil.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian inibertujuanuntuk mengetahuibagaimanatingkat penerapan pengendalian intern pada pengelolaan keuanganpada 30masjiddi kota Padangyang diteliti danapakah terdapatperbedaanpengendalian intern keuanganmasjidyang dikelola pemerintah, organisasi keagamaan dan masyarakatataupun padamesjidyang dikelompokkan sebagaimesjid besar dan mesjid kecil.Penelitian ini diharapkanmemberikan kontribusi nyata terhadap pemetaan tingkat pengendalian intern keuangan mesjidpada 30 mesjid yang diteliti dan setiap mesjid diharapkan akan selalu memperhatikan danmeningkatkan pengendalianinternkeuangan mesjidsebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan masyarakat kepada mereka.  3 KAJIAN LITERATUR Pengendalian intern merupakansalah satu aspek penting dalam menunjangkeberhasilan suatu organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik jika mempunyai  pengendalian intern yang baik. Menurut Mulyadi (2002), “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesainuntuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaknikendalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi”. Penge ndalian intern yang diciptakan dalam suatu organisasimempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian intern menurut Mulyadi (2002) adalahuntuk menjaga kekayaan organisasi, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,untuk mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.Definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan commite on Auditing Procedur  American Institute of CertifiedPublic Accountant (AICPA) , yaitu Pengendalian internmencakup rencana organisasi dan semua metodeserta tindakan yang telah digunakan dalamperusahaan untuk mengamankan aktivanya, mengecek kecermatan dan keandalan dari dataakuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaankebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan(Arens, 2011). Menurut Committee of Sponsoring Organizations (Duncan, 2009), Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatuproses, yang dilakukan oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil, yang dirancanguntuk memberikan jaminan yang wajar ataspencapaian tujuan tentang efektivitas operasi,keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yangberlaku. Menurut Mulyadi (2002), pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputistruktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaanorganisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi danmendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.Dari definisi-definisi pengendalian intern, dapat disimpulkan bahwa pengendalianintern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi,mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.MenurutMulyadi(2002)untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaanmaka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhiyaitu (1) adanyastruktur organisasi yangmemisahkan tanggung jawabfungsional secara tegas,(2)terselenggaranya sistem wewenangdan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan,utang, pendapatan dan biaya,(3)terciptanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugasdan fungsi setiap unit organisasi, dan(4)didukungoleh karyawan yang mutunya sesuaidengan tanggung jawabnya. Organisasi keagamaan merupakan organisasi nirlaba. “Organisasi keagamaan” dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah Masjid, Mushola, Gereja, Kuil, Klenteng, Wihara,maupun Pura atau organisasi diluar organisasi keagamaan namun bergerak dalam bidangkeagamaan. Dari segi penyelenggaraannya, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuahlembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agamatersebut (Bastian, 2009:216).Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 45, karakteristik organisasinirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada caraorganisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitasoperasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya darisumbangan para anggota danpara penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).Mesjid merupakan salah satu organisasi keagamaan yang mengelola keuangan yangberasal darisumbangan donatur ataupun masyarakat yang harus digunakan sesuai denganamanat para penyumbang tersebut. Mesjid harus dapat mempertangungjawabkan pengelolaankeuangan tersebut, sehingga pengendalian intern keuangan mesjid menjadi sangat diperlukan.Secara umum masjid berdasarkan jenis pengelolanyadapatdibedakan menurut sumberpendanaan utamanya, seperti(1)masjid yang dikelola pemerintahdimana sumber keuangan  4 utama untuk operasional mesjid berasal dari pemerintah,(2)masjid yang dikelola organisasikeagamaan dimaa sumber keuangan dan kegiatan operasional mesjid merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari kegiatan organisasi keagamaan tersebut secara keseluruhan,maupun(3)masjid yang dikelola masyarakatyang umumnya merupakan mesjid terdapat ditengah-tengahkelompokmasyarakat yang sumber keuangan utamya berasal dari masyarakat sekitar dandikelola secara sukarela oleh masyarakat tersebut. Perbedaan pengelolakeuangan masjidinidapat berpotensi terhadap pengendalian internyang berbeda-beda.Berdasarkan jenis ukurannya, masjiddapat dibedakan menjadi(1)masjid besar dan(2)masjid kecil.Masjiddikelompokkan sebagai masjidbesar jika masjid memiliki fasilitasyang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung, sedangkan masjid kelompok keciladalah jika masjid hanya memiliki fasilitas utama saja. Fasilitas utamamasjidadalah mimbar, mihrab, tempat adzan, tempat wudhu’, kamar mandi, toilet. Fasilitas pendukung masjidterdiridari menara, kantor pengurus, majelis taklim, perpustakaan, poliklinik, baitul mal, UnitPelayanan Zakat (UPZ), dan lain-lain(Dewan Masjid, 2009). METODE PENELITIAN Objek penelitian ini adalah30masjid yang telah dipilih oleh penelitiuntuk mewakilikriteriajenis pengelolamasjid, yaitu masjid yang dikelola oleh pemerintah, masjid yangdikelola oleh organisasi dan masjidyang dikelola oleh masyarakat;ukuran masjid yaitumasjid yang berukuran besar dan masjid yang berukuran kecil;serta masjid yang mengelolakeuangan denganrata-rata nominal diatas Rp 50.000.000/tahunnya.Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pada pengurus masjidyangberisi pertanyaan terkait penerapan pengendalian intern keuangan pada mesjid tersebut.Setiap pertanyaan diberi alternatif jawaban dengan skala linkertdengan nilai dan artinyasebagai berikut: (5) selalu diterapkan/sangat baik, (4) sering diterapkan/baik, (3)kadang-kadang diterapkan/cukup baik, (2)jarang sekali diterapkan/tidak baik,dan(1) tidak pernahditerapkan/sangat tidak baik.Kelayakankuisioner yang digunakan dalam penelitian iniadalahberdasarkan uji validitas dan reabilitas.Dalam pengumpulan datajuga dilakukan wawancaraterbuka dengan pengurus masjiduntuk tambahan informasi dalam analisis hasil penelitian.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisiskuantitatif deskriptif, denganpengolahan data menggunakan program SPSS ( StatisticalPackage for Social Science ).Statistik deskriptifdigunakan untuk melihat tingkat penerapanpengendalian intern keuangan masjid di30 mesjid kota Padang.Statistik nonparametrik Kruskal_Wallisdigunakan untukuji bedaperbedaan tingkat penerapan pengendalian internberdasarkan jenis pengelola masjidyaituantara pemerintah, organisasi keagamaan danmasyarakat, sedangkan perbedaanpenerapan pengendalian intern berdasarkanukuran masjidyaitu kelompok mesjid besar dan kecilmenggunakan uji beda Mann-Whitney. HASIL DAN PEMBAHASAN Sebaran data30 mesjidyang ditelitiberdasarkan jenis pengelola masjidyaitu mesjidyang dikelola oleh pemerintah, organisasi keagamaan dan masyarakat serta pengelompokanmasjid berdasarkanukuran masjidyaitu kelompok masjid besar dan masjid kecil,dapat dilihatpada tabel.1 dan tabel.2berikut ini.Tabel.1Pengelompokkan Masjid Berdasarkan Jenis Pengelola Masjid Jenis_Pengelola_Masjid FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidPemerintah516.716.716.7Organisasikeagamaan826.726.743.3Masyarakat1756.756.7100.0Total30100.0100.0 Sumber: Pengolahan instrumen kuisioner penelitian 2014.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x