Travel & Places

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013

Description
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013 Raden roro Atiqah Sekararum Dewanti Meliala Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : radenroro.atiqahsekararum13@mhs.uinjkt.ac.id Pembimbing Tony S, Chendrawan, ST., SE., M. Si  ABSTRACT The purpose of this research is to find out whether there is influence of regional taxes and the  general allocation fund against Capital Expenditure. The population in this study is the Government district/town in Yogyakarta. Yogyakarta special region consists of 4 districts and 1 city. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with t test, F test, and the coefficient of determination. Partially variable regional taxes and general allocation influence significantly to local government expenditure. While taxes did not affect significantly to capital expenditure.   Keywords :  Regional Taxes, General Allocation, Capital Expenditure.    I. Pendahuluan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan  Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km 2  ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki  populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986  perempuan, serta memiliki kepadatan  penduduk sebesar 1.084 jiwa per km 2 . Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa  bencana alam besar termasuk  bencana gempa bumi  pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober- November 2010, serta erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur  pada tanggal 13 Februari 2014. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan  pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk  perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu: 1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam  penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  pengendalian, dan evaluasi. 2. Otonomi yang nyata, artinya daerah  punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan  pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. 3. Otonomi yang bertanggung jawab,  berarti sebagai konsekuensi logis dari  pemberian hak dan kewenangan kepada  daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya. 4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000. Dalam penyelenggaraan  pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan  berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan  pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor  publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang  bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian  pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih  banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada  belanja modal. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan  pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap  pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber  penerimaan Pemerintah Daerah yang  berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang terbesar selain retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar  pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan  kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam  jumlah yang terbatas. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang  berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk  pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong  percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan  pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapihal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem  pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,  partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). II.   Kerangka Teoritis 2.1 Teori Pajak Daerah Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagaipajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing - masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Suparmoko (2002:60)  pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan  berdasarkan peraturan perundang -  undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggeraan  pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 2.2   Teori Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan  pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK). DAU diterima oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota  berdasarkan formula dan perhitungannya ditetapkan dalam undang-undang (Halim, Abdul dan Syukriy, 2004). Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka  pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara  pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya  penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). 2.3 Teori Belanja Modal Belanja modal merupakan  pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah  belanja yang bersifat rutin seperti biaya  pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi (Halim, 2004). Menurut Departemen Keuangan definisi belanja modal merupakan  pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan  pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu kerja bukan untuk dijual. Menurut Pedirjen Pembendaharaan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila : 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan  pemerintah 3. Perolehan aser tetap tersebut di buatkan  bukan untuk di jual. Dalam Belanja Modal ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangun, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainya seperti buku, bintang dan lain
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x