Magazines/Newspapers

PERAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI MEDIA PENYELENGGARA PERIZINAN SERTA PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Description
Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  PERAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DANKETENAGAKERJAAN SEBAGAI MEDIA PENYELENGGARAPERIZINAN SERTA PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DIINDONESIA (THE ROLE OF IMMIGRATION AND LABOR LAW AS A MEDIA OF LICENSINGMANAGEMENT AND SUPERVISION OF FOREIGN MANPOWER IN THEREPUBLIC OF INDONESIA) Muhammad Anugerah Ariyanto2018.1498.01.01Tarua Tingkat IProgram Studi Hukum KeimigrasianPoliteknik ImigrasiEmail : muhammadanugerahariyanto946@gmail.com Abstrak  Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian,menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberiwewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan Undang-Undang ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatanmasalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada penelitian data sekunder yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum imigrasi yang terkait dengan pelanggaran keimigrasian yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganDirektorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian ini adalah pertama, penegakan hukumkeimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaranUndang-Undang Imigrasi. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-UndangKeimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis danUndang-Undang Keimigrasian sebagai lex specialis , seperti dalam penegakan hukum kasusyang ada dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana turut serta memperdagangkan blangko dokumen perjalanan keimigrasian/Paspor palsu dengan cara memberikan data yang  tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada petugas Imigrasi untuk memperolehdokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri. Kedua, dalam melaksanakanfungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNSKeimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional,kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing dilingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukumnya sendiri. Kata Kunci: Hukum, Keimigrasian, Tenaga Kerja Asing  ABSTRACT   In Article 105 of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration, states that  Immigration Civil Servant Investigators are authorized as investigators of Immigrationoffenses carried out in accordance with the provisions of this Law. In this study, the author uses a normative juridical problem approach, which is an approach that relies on secondarydata research that aims to determine immigration law enforcement related to immigrationviolations handled by Civil Servant Investigators within the Directorate General of  Immigration. The results of this study are the first, immigration law enforcement is carried out one of them by investigating the perpetrators of violations of the Immigration Act. The process of investigating perpetrators of violations of the Immigration Act is carried out based on the provisions in the Criminal Procedure Code as a lex generalis and the Immigration Act as a lex specialis, as in law enforcement cases contained in this study, namely criminal cases participating in the trafficking of blank immigration / passport travel documents. by providing invalid data or incorrect information to the Immigration officer to obtain the Republic of Indonesia's travel documents for himself. Second, in carrying out immigrationlaw enforcement functions there are still obstacles faced by Immigration PPNS including lack of knowledge, lack of operational funds, lack of community participation in reporting the presence of foreigners in their environment, weak coordination with other legal apparatusand obstacles stemming from legal factors alone.  Keywords:Law,Immigration,ForeignWorkers  Pendahuluan Hukum merupakan instrumenterpenting untuk menjaga tatanan dalamsuatu kehidupan berbangsa dan bernegara.Mustahil jika tanpa hukum akanterciptanya keteraturan dan kedisplinandalam strata sosial. Keadilan, kegunaan,dan kepastian hukum merupakan tigatujuan utama dalam pembentukan suatuhukum. 1  Hukum Keimigrasian sendirimeurpakan integrasi dari beberapa bagianhukum yang membentuk suatu kegunaan baik berupa fungsi dan tujuan dalam bidang imigrasi. Peranan hukumkeimigrasian sebagai media penyelenggara pengawasan tenaga kerja asing di Republik Indonesia merupakan suatu objek studiyang komplek dimana terbentuknyaketerkaitan antara hukum keimigrasian,hukum internasional, dan hukumketenagakerjaan. Hukum keimigrasian bertindak sebagai pelopor dibantu dengan hukuminternasional dan hukum ketenagakerjaan.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintasorang yang masuk dan keluar WilayahIndonesia serta pengawasannya dalamrangka menjaga tegaknya kedaulatannegara. 2  Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebutWilayah Indonesia adalah seluruh wilayahIndonesia serta zona tertentu yangditetapkan berdasarkan undang-undang. 3 Hukum internasional dan hukum 1  Prof. Dr. Satjipto Rhardjo, S.H.,  Ilmu Hukum, (Semarang, PT. Citra Aditya Bakti,Cetakan ke-enam 2006) hlm 20. 2  Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian ketenagakerjaan merupakan komplementer dalam objek kajian tersebut. Keterkaitanhukum internasional dalam keimigrasian berupa timbulnya kewajiban dan hak orangasing dalam kunjungan ke Indonesia.Selain itu, hukum ketenagakerjaanmemainkan peranan dasar perihal tindak  prilaku seorang tenaga kerja asingditempatkan dan mengikuti hukum yang berlaku. Ketiga bagian hukum tersebut bergabung menjadi suatu perangkat satukesatuan yang memiliki fungsi dan tujuan.Untuk itu, perlu diadakannya pembahasantentang Peranan hukum keimigrasiansebagai media penyelenggara pengawasantenaga kerja asing di Republik Indonesiakarena hal tersebut merupakan hal yangkompleks sekaligus aktual dalamkehidupan global. Dewasa ini, tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkannegaranya untuk misi pekerjaan di negaralain yang menawarkan upah lebih tinggi.Para buruh yang mempunyai nilai jualtinggi tentu akan mempunyai peluang yangcukup besar dalam mencapai upah yanglebih tinggi. Globalisasi tidak hanyamenyebabkan perputaran investasi daninformasi secara cepat saja, jugamenyangkut kepada masalah tenaga kerja. 4 Derasnya arus migrasi tenaga kerja padadasarnya merupakan resultan dari tigakondisi yang berbeda di masing-masingnegara maju, negara industri baru dannegara miskin dan berkembang. 3  Pasal 1 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian 4  Hj. Hesti Astuti, S.H, M.H,  Laporan AKhir Tim Penelitian tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia, BadanHukum Pembinaan Nasional Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.(Jakarta, 2005) hlm 2.  Keberhasilan pembangunan ekonomi dinegara maju telah mendorong tingkat upahdan kondisi lingkungan kerja ketaraf yanglebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomimenyebabkan permintaan akan tenagakerja yang berketrampilan harusdidatangkan dari negara maju, sedangkanuntuk pekerjaan yang lebih mementingkanotot datang dari negara miskin dan berkembang. 5 Tenaga kerja asing merupakansuatu konteks yang cukup sensitif dalamdunia kerja. Hal ini tidak terlepas darikonvensi-konvensi ataupun perjanjian- perjanjian internasional yang sedang berkembang seperti Masyarakat EkonomiASEAN dan  ASEAN-China Free Trade Area . Bukan itu saja, dalam tingkat globalseperti World Trade Organization (WTO) juga turut memengaruhi meningkat tenagakerja asing secara global, khususnya diIndonesia. Produk hukum yang dijadikanuntuk pedoman dalam kajian berikutadalah Undang-undang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian dibantu denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2013 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-undnag Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian. Selain itu dibantudengan Undang-undang Nomor 25 Tahun1997 Tentang Ketenagakerjaan danUndang-undang Nomor 11 Tahun 1998Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 TentangKetenagakerjaan; serta Undang-undang Nomor 28 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang PerubahanUndang- undang Nomor 11 Tahun 1998 5    Ibid  . hlm 3. Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 TentangKetenagakerjaan menjadi Undang-undang.Kemudian yang paling mutakhir adalahUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan. 6  Akibat dari bergejolaknya tenagakerja asing di Indonesia, maka muncul duatopik permasalahan utama yangsignifikansi cukup besar bagi keimigrasianyaitu sebaga berikut; 1.Bagamaiana pengaturan tentangtenaga kerja asing di Indonesia?2.Sejauhmana pengawasan dan perizinan terhadap tenaga kerjaasing Indonesia? Kedua hal tersebut merupakan halyang saling berkaitan satu sama lain, penulis beranggapan bahwa kedua pertanyaan tersebut masih belummemuaskan dan diperlukan studi lebihlanjut untuk mengetahi secara detail. Pembahasan Pertama kali kita akan membahas bagaimana sisi ketenagakerjaan kemudiandilanjutkan dengan keimgrasian. Hal inikarena hukum ketenagakerjaan sebagaiobjek pendukung dalam terbentuknyahukum keimigrasian. Setelah itu, akandilanjutkan dengan membahas peransentral dari imigrasi dalam penempatantenaga kerja asing. Kemudian daripada itu,akan dibahas secara umum tentangketerkaitan hukum internasional terhadap pengaruh hukum imigrasi dan tenagakerja. Pembagian bahasan ini dilakukanagar nantinya alur pembahasan memilikirangka yang jelas dan terukur dan 6    Ibid  . hlm 6.  memudahkan dalam penguraian permasalahan yang ada. 1.Pengaturan Tenaga KerjaAsing di Indonesia Untuk memberikan kesempatankerja yang lebih luas kepada tenaga kerjawarga negera Indonesia (TKI), Pemerintahmembatasi penggunaan tenaga kerja asing(TKA) dan melakukan pengawasan penggunaan TKA atas dasar peraturan perundang-undangan. Sebelum lahirnyaUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan penggunaantenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun1958 tentang Penempatan Tenaga KerjaAsing. Undang-undang PenempatanTenaga Asing tersebut telah dicabutdengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13. Tahun 2003 dalam Pasal 192ayat (9). Selanjutnya pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagidiatur dalam suatu perundangan tersendiri,namun sudah merupakan bagian darikompilasi dalam UU Ketenagakerjaanyang baru. UUK isinya antara laian adalah pengaturan Penggunaan Tenaga KerjaAsing (TKA) yang dimuat pada Bab VIII,Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. 7  Salah satu muatan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah penggunaantenaga kerja asing yang tetap, yang sesuaidengan kompetansi yang diperlukan.Ketentuan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing tertuangdalam Bab VIII mulai dari pasal 42 sampaidengan pasal 49. Untuk memenuhikebutuhan pasar kerja nasional terutamadalam mengisi kekosongan keahlian dan 7    Ibid. hlm 23. kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat terpenuhi oleh tenaga kerjaIndonesia, maka tenaga kerja asing dapatdipekerjakan di Indonesia sepanjang dalamhubungan kerja untuk jabatan tertentu danwaktu tertentu. 8  Mempekerjakan tenaga kerja asingdapat dilakukan oleh pihak manapunsesuai dengan ketentuan kecuali pemberikerja orang perseorangan. Setiap pemberikerja yang mempekerjakan tenaga kerjaasing wajib memiliki izin tertulis darimenteri atau pejabat yang ditunjuk kecualiterhadap perwakilan negara asing yangmempergunakan tenaga kerja asingsebagai pegawai diplomatic dan konsuler.Selain harus memiliki izin mempekerjakantenaga kerja asing, sebelumnya pemberikerja harus memiliki rencana penggunaantenaga kerja asing yang disahkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi instansi pemerintah, badan-badaninternasional dan perwakilan negara asing.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA) setidaknya harus memuatketentuan-ketentuan sebagai berikut; 9 a.Alasan penggunaan tenaga kerjaasing;  b.Jabatan dan/atau kedudukan tenagakerja asing dalam struktur organisasi persusahaan yang bersangkutan; c.Jangka waktu penggunaan tenagakerja asing; d.Penunjukan tenaga kerja warganegara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asingyang dipekerjakan untuk alihteknologi dan alih keahlian daritenaga kerja asing. 8    Ibid  . hlm 24. 9    Ibid. hlm 25.
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x