Spiritual

ROBBY SYAHPUTRA 2018.1572.1.

Description
Abstrak Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan
Categories
Published
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   Lampiran 1 Jurnal Ilmiah   POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI GENEWA TAHUN 1951 MENGENAI STATUS PENGUNGSI (principles of non-refoulement implementation of refugees in indonesia as a country that is not a participants of the geneway convention in 1951 about refuge status) Robby Syahputra 2018.1572.1.01 Taruna Tingkat 1 Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email: robbysyahputra531@gmail.com Abstrak Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu. Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Asas non-refoulement awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak   Lampiran 1 Jurnal Ilmiah   POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas non-refoulement sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status jus cogen, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Kata Kunci : Konvensi 1951  – Non-Refoulement-Pengungsi -Ratifikasi Abstract The 1951 refugee status convention says that refugees are people who are outside their nationality or daily residence, who have fear of being grounded in being persecuted because of race, religion, nationality, membership in certain social groups or having certain political opinions . In general, the state is not asked to allow foreigners to enter its territory, but refugees are an exception to that rule. Refugees are people who are in a very vulnerable situation. They do not get protection from their own country, even often the government itself threatens to persecute them. In such circumstances, the international community makes the necessary efforts to guarantee and ensure that a person's basic rights remain protected and respected. In this international protection status, a person who is in a capacity as a refugee is obliged to get protection for his basic human rights. The principle of non-refoulement is initially known as a refugee protection framework that prohibits the recipient country to expel the individual concerned to the area where he will experience persecution. Along with developments in international human rights law, the principle of non-refoulement is used as a method of fulfilling and protecting rights that are not interrogated, one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading behavior. This makes the principle of non-refoulement often applied without exception and discussed reaching the status of cogen juice, the highest norm in the international legal hierarchy. Keywords: 1951 Convention - Non-Refoulement-Refugees -Ratification   Lampiran 1 Jurnal Ilmiah   POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Republik Indonesia yang secara geografis terletak pada posisi yang strategis dalam peta dunia dan telah menjadi tempat bagi para pengungsi/pencari suaka/imigran untuk masuk dengan berbagai macam motif. Sehingga Indonesia menyikapi permasalahan terhadap para pengungsi/ para pencari suaka/imigran di wilayah indonesiaHingga saat ini Indonesia tidak atau belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. Namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam ( Viatnamese Boat People ) yang terjadi antara tahun 1975- 1980. Dengan dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional. Saat ini Kantor UNHCR Indonesia di Jakarta menangani ribuan pengungsi. Terdapat orang- orang imigran yang sampai saat ini masih berada di Indonesia. Keberadaan mereka untuk mengurus Perlindungan hukum dalam negeri dan layanan dukungan bagi pencari suaka masih sangat terbatas. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menunjukkan niat untuk ikut serta dalam Konvensi Pengungsi, tetapi hal ini belum juga terjadi. 4 Sejak tahun 1979 Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang sebelum mereka dipindahkan atau dipulangkan ke negara asal mereka. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menjadi titik transit utama bagi para pencari suaka yang sementara pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh di Aceh. Yang pertama di kota Lhokseumawe. Yang kedua di Aceh Utara. Yang ketiga di kota Langsa. Yang keempat di Aceh Tamiang. Dan yang ke lima di Aceh Timur jumlah semua pengungsi yang ada pada saat ini berjumlah 1713 orang. Yang meninggal ada 2 orang karena sakit. Kemudian ada 13 orang yang dideportasi ke Medan karena penyakit TBC. VOA, “Pemerintah Indonesia Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya”, http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru- pengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html. 3 Suaka Journal, Indonesian Civil Society Network For Refugee Protection, Indonesia Is Not Party To The Refugees Convention , 2015 4 Suaka Journal, Indonesian Civil Society Network For Refugee Protection Refugees And Asylum Seekers In Indonesia , 2015   Lampiran 1 Jurnal Ilmiah   POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). mencoba untuk pergi ke Australia; akibatnya Indonesia memandang dirinya sebagai “korban”  dalam hal arus ilegal para pencari suaka yang melalui wilayah Indonesia. 5 Meskipun setengah dari pengungsi dunia tinggal di daerah perkotaan, layanan bantuan dan perhatian media lebih banyak difokuskan pada pengungsi yang tinggal di kamp-kamp (penampungan). Pengungsi dan pencari suaka di perkotaan sering kali ditempatkan di daerah dimana mereka tidak dapat mengakses infrastruktur yang dibuat oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mengatasi krisis yang besar, namun tetap memiliki masalah perlindungan yang memaksa mereka meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari Pencari suaka dan pengungsi, yang transit atau tinggal sementara di Indonesia, datang dari seluruh penjuru dunia. Sejak tahun 2008, tindakan penganiayaan dan meningkatnya kekerasan yang terus menerus di negara asal mereka, serta keterbatasan ketersediaan negara-negara lain dalam menawarkan solusi permanen, telah mengakibatkan peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang signifikan di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2008 hanya ada 400 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; namun pada Mei 2015, UNHCR melaporkan ada lebih dari 13.000 pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di Indonesia. 6 Jika melihat aspek hukum internasional pada kasus ini, merupakanhak dan kewajiban Indonesia sebagai negara merdeka untuk menerapkan kedaulatannya dan menentukanapakah Indonesia mau atau tidak menerimaseseorang atau sekelompok pengungsi yang masuk ke wilayah teritori Indonesia. Tindakan tersebut merupakan langkah preventif atau sebagai bentuk pertahanan negara dari gangguan asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi juga politik negara, Namun dalam aspek lain, bagi pengungsi hal ini merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan kemanusiaan dimanapun ia berada. Atas dasar prinsip-prinsip   Lampiran 1 Jurnal Ilmiah   POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI kemanusiaan, setiap negara manapun wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang Dua pendapat ini juga menjadi bagian dari kajian Hukum Pengungsi Internasional. Hukum pengungsi haruslah berada di antara kedua pembahasan tersebut yang terlihat bertentangan atau saling tarik menarik tersebut.  Ada dua hal yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ini yaitu : Pertama, Bentuk perlindungan yang seharusnya diperoleh setiap pengungsi dan atau pencari suaka di negara penerima.Kedua,Sikap Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi konvensi tentang .  c . Tujuan Penelitian  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut: 1. Untuk Mengetahui Peran imigrasi dalam menangani pengungsi di luar negeri 2. Untuk mempelajari serta Menginformasikan Dasar hukum negara yang bukan merupakan peserta konvensi genewa tahun 1951 mengenai status  pengungsi E. Metode Penelitian   1. Pendekatan  Dalam makalah ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pemikiran terhadap Penelitian Hukum normatif dari kajian ini adalah dilihat dari dasar hukum  permasalahan pencekalan terhadap dokumen  palsu yaitu bahwa pejabat imigrasi menolak warga asing maupun Warga negara Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Dasar hukum nya adalah terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 13 ayat 1 yaitu: Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;  b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; c. memiliki dokumen Keimigrasian yang  palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak  pidana transnasional yang terorganisasi;
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x