Arts & Culture

Sanusi Gerakan Masyarakat Adat di Aceh Pasca Mubes JKMA ke empat Jeumala

Description
Sanusi Gerakan Masyarakat Adat di Aceh Pasca Mubes JKMA ke empat Jeumala
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1 Gerakan Masyarakat Adat di Aceh Pasca Mubes JKMA Ke-empat Sanusi M. Syarif Pendahuluan Pasca berakhirnya era Kolonial dan terbentuknya Negara Indonesia, masyarakat adat merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terpinggirkan di tengah gegap gempita  pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan akses masyarakat adat untuk mempengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam proses  penerbitan peraturan perundangan. Keadaan ini diperparah lagi oleh keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU ini telah menyebabkan lembaga-lembaga adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat kehilangan legitimasi formalnya. Bahkan di beberapa daerah, termasuk Aceh, sejumlah lembaga adat kehilangan eksistensi, kekuatan dan fungsinya. Selain itu, pada masa sebelumnya telah keluar sejumlah UU yang telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses ke atas sumber daya alam, seperti UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU pertambangan, Setelah puluhan tahun mengalami pengabaian, pada bulan 17-22 Maret 1999, dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke I di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres ini digagas dan dipersiapkan oleh sejumlah tokoh adat Nusantara dan dukung oleh sejumlah LSM Nasional di Jakarta, serta diikuti oleh para tetua adat dari seluruh Indonesia. Kongres ini kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pada tingkat Daerah, tidak lama pasca KMAN, dilangsungkan kegiatan Sosialisasi Hasil-hasil KMAN kepada tokoh adat di provinsi setempat. Di Aceh, kegiatan sosialisasi dilakukan atas inisiatif Yayasan Rumpun Bambu di dua lokasi, yaitu di Aceh Selatan  bertempat di Gampong Panton Luas-Mukim Trieng Meuduro dan di Hotel Bintera Pineung-Banda Aceh. Semula acaranya hanya satu kegiatan. Namun karena adanya kontribusi masyarakat, maka acara dapat dilakukan dalam dua kegiatan, dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat adat di sejumlah daerah di Indonesia mulai melakukan konsolidasi, kemudian diikuti dengan pembentukan jaringan masyarakat adat, baik pada tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten Kota. Ada yang menggunakan rujukan nama AMAN sebagai nama organisasinya, seperti AMAN Kalbar. Ada pula yang menggunakan nama lain.  2 Gerakan masyarakat Adat Pasca terbentuknya AMAN, gerakan masyarakat adat di Indonesia mulai menemukan  bentuknya. Selain memperkuat organisasi dan kapasitas masyarakatnya, Masyarakat Adat  juga juga mulai gencar melakukan kampanye dan advokasi, dalam rangka menyuarakan kepentingan masyarakat adat dalam proses penyusunan UU dan kebijakan pembangunan. Pada tahun 2012 AMAN adalah melakukan permohonan Yudisial Review terhadap UU kehutanan nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK mengeluarkan keputusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, yang isinya antara lain: a.   Merubah isi Pasal 1 huruf f Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat , menjadi “ Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.    b.   Menjadikan hutan adat sebagai satuan yang berdiri sendiri, sehingga Hutan  berdasarkan statusnya terdiri dari: a.Hutan Negara, b. Hutan Hak, c. Hutan Adat. Sebelumnya,  hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a.Hutan Negara, b. Hutan Hak, serta ditegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. c.   Merubah Pasal 4 ayat (3) menjadi "  penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat   dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Sebelumnya, pasal tersebut berbunyi: “ Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional ”.  Selain itu, pada saat ini, AMAN juga sedang gencar melakukan advokasi terhadap RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, yang sekarang sedang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Advokasi ini sebagai bentuk tanggapan dan solidaritas AMAN terhadap sejumlah masyarakat adat di Indonesia yang telah kehilangan hak atas tanah ulayatnya. Mubes JKMA ke-empat  3 Dalam kurun waktu tiga belas tahun setelah pembentukannya, JKMA telah melakukan Mubes sebanyak empat kali. Yaitu yang pertama di Gampong Ujong Batee-Mukim Lamnga-Aceh Besar, kedua di Gampong Lam Kuta_mukim Blang Mee-Aceh Besar  pada 2007, ketiga di Sabang pada 2010 dan ke-empat di Karang Aceh Tamiang pada 1-3 Oktober 2013. Mubes JKMA ke-empat tersebut telah menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik rekomendasi ke dalam (internal) organisasi, maupun yang ditujukan ke pada pemerintah  pusat dan pemerintah Aceh. Rekomendasi Mubes merekomendasi kepada pemerintah maupun kepada masyarakat dan lembaga adat sebagai sebuah upaya untuk melakukan percepatan membangun kekuatan kolektif masyarakat adat di dalam membangun Aceh yang berdaulat, mandiri dan bermartabat, sebagai berikut; 1.   Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan seluruh kekuatannya untuk merevitalisasi kehidupan lembaga dan masyarakat adat di Aceh secara menyeluruh; 2.   Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan seluruh kekuatannya untuk mereduksi bencana ekologis di Aceh, sebagai sebuah kewajiban negara dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia; 3.   Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus menghargai dan mengakui hak masyarakat dan kearifan lokal sesuai dengan deklarasi PBB tentang masyarakat adat; 4.   Pemerintah Aceh harus melibatkan masyarakat adat secara tertulis dan ditandatangani di depan masyarakat adat atau perwakilan masyarakat adat dalam penataan ruang wilayah Aceh dan seluruh komponen kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat; 5.   Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas informasi yang cepat dan akurat berkaitan dengan keselamatan aset-aset dan sumber-sumber kehidupan masyarakat; 6.   Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengukur ulang terhadap semua HGU dan HPH yang ada di wilayah Pemerintah Aceh dan mencabut berbagai kebijakan yang nyata-nyata lahir hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menciptakan ancaman bencana, seperti Hak Pengelolaan Hutan (HPH), perkebunan sawit skala besar, pertambangan pasir  besi dari pesisir pantai dan laut, Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan tambang  4  perorangan, nasional, dan multi nasional dan menindak tegas pelaku dan penjahat lingkungan; 7.   Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keberlanjutan kehidupan yang  berkeadilan di seluruh wilayah aceh baik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana ekologis; 8.   Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus memadukan kebijakan pengurangan risiko  bencana dalam pembangunan. 9.   Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus selalu memperhatikan keadilan gender dalam setiap menjalankan program. 10.   Pemerintah harus menjamin konvensasi terhadap masyarakat atas sebab akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan. 11.   Musyawarah Besar IV JKMA Aceh merekomendasikan kepengurusan JKMA Aceh  periode 2013-2017 untuk membentuk JKMA Bireuen, hasil dari pemekaran JKMA Pase. 12.   Forum Mubes IV JKMA Aceh merekomendasikan JKMA Aceh untuk bergabung kembali  bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 13.   Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus memperhatikan izin galian c dan memperhatikan keselamatan lingkungan. 14.   Percepatan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat. Rekomendasi Ke Dalam Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh komponen lembaga dan masyarakat adat di Aceh untuk dapat: 1.   Membangun dan membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat adat dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan masyarakat dari berbagai sektor; 2.   Melakukan pendidikan rakyat, khususnya masyarakat adat di Aceh; 3.   Menggali dan melaksanakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam; 4.   Melibatkan diri secara aktif dalam seluruh pengambilan kebijakan; 5.   Membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat adat; 6.   Membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Penutup  5 Mubes JKMA telah berakhir dan menghasilkan sejumlah kesepakatan/ rekomendasi.  Namun Pekerjaan Rumah (PR) masyarakat adat belum lagi selesai. Masih banyak hal yang wajib dilakukan untuk memperkuat kelembagaan adat, hukum adat dan kemampuan  pengelolaan sumber daya alam berbasis adat. Masyarakat adat mesti punya kemampuan untuk membangun independensinya, dalam mengatur kehidupan warga dan pemanfaatan sumber daya ulayatnya. Untuk itu, masyarakat adat mesti mengembangkan inisiatif-inisiatif lokal, terutama dalam membentuk dan menghidupkan kembali lembaga adat yang dibutuhkan, termasuk mengembangkan iuran adat, sebagai sumber energi bagi organisasi dan masyarakatnya.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x