Software

KUALITAS SDM PEMERINTAHAN

Description
KUALITAS SDM PEMERINTAHAN
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KUALITAS SDM PEMERINTAHAN Sumber daya manusia pemerintahan terdapat banyak problem yang harus diperhatikan dari mulai permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat  pada pekerjaannya, masalah perilaku dan tindak korupsi, sampai masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi pegawai. Faktor penariknya ini berkaitan dengan  birokrasi sebagai ruang bergerak pegawai (aparatur pemerintah) yang menjelmakan tindakan dari sejumlah kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui birokrasi, kekuasaan yang diamanatkan pada pemerintah menjelma dan nampak secara konkret. Secara konkret pula fungsi kerja birokrasi harus cepat, bekerja secara  profesional dengan prinsip efisien, efektif dan tentu saja bertanggung jawab berdasarkan sejumlah peraturan yang ada alias tidak melakukan praktik korupsi. Ini semua akan menjadi kunci berjalannya suatu pemerintahan dengan baik (good governance) yaitu suatu tata  pemerintahan yang bersih, taat kepada hukum, dan berorientasi pada pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan social. Karena berbicara Kualitas SDM Pemerintahan, jadi saya ingin mengangkat materi tentang apa upaya untuk meningkatkan SDM pemerintahan yang berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung good governance atau dengan kata lain SDM Pemerintahan yang berkualitas. Permasalahan SDM pemerintahan tidak hanya persoalan kuantitas jumlah SDM tetapi  juga kualitas dan kinerja SDM pemerintahan. Terdapat sejumlah isu permasahan yang dihadapi SDM pemerintahan saat ini. Isu permasalahan SDM pemerintahan adalah segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM pemerintahan. Terdapat  beberapa isu yang disoroti yaitu:(1)rekrutmen,melalui lelang jabatan yang dilakukan baik  pusat,provinsi,maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan;(2) status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer;(3)disiplin kerja SDM pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta saksi yang diberikan; (4)  produktifitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkan. (Nahruddin, Zulfan. 2018) Pendapat saya tentang berkualitas atau tidaknya SDM Pemerintahan yaitu terdapat  pada Pengaruh pegawai yang profesional dan kompeten dalam pemerintahan,ini merupakan  faktor yang paling penting dalam penentuan kapasitas suatu institusi pemerintah, disamping faktor-faktor kapasitas lain seperti : sistem, teknologi, informasi dan perangkat pendukung organisasi lainnya. Oleh karena itu butuh yang namanya Manajemen; Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berkaitan dengan kebijakan dan praktek - praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer mengenai aspek - aspek SDM dari manajemen kerja. Beberapa pengertian MSDM menurut para ahli antara lain Amstrong (1994) menyatakan MSDM adalah bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Sedangkan menurut Kenooy (1990), MSDM merupakan suatu metode untuk memaksimumkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan MSDM ke dalam strategi bisnis. (Ni Made.   2015) Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu suatu metode pengelolaan sumber daya manusia didalam sebuah organisasi agar mampu mencapai tujuan dari organisasi secara maksimal melalui pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Beberapa hal yang dapat dipakai oleh setiap individu untuk mengembangkan dirinya, antara lain (Amran, Teuku. (2012): 1.   Berusaha mengenal diri sendiri. 2.   Berusaha mengenal kekuatan diri sendiri. 3.   Berusaha mengenal kelemahan diri sendiri. 4.   Berusaha mengembangkan interaksi dan komunikasi terbuka dengan lingkungan yang  positif dan edukatif. 5.   Membiasakan diri selalu mengadakan kritik terhadap diri sendiri, mengevaluasi diri, dan mengembangkan rasa humor. 6.   Mencoba menerima keadaan secara rasional dan objektif. 7.   Membiasakan diri selalu mengadakan pengecekkan, dan teliti dalam setiap tindakan. 8.   Memiliki tujuan dalam tahapan waktu yang terprogram. 9.   Tidak mengimitasikan diri pada seseorang, tetapi mendiri. Jadi untuk mendapatkan kinerja pegawai (birokrasi) unggul, profesionalisme pegawai merupakan syarat mutlak. Sekali lagi ini berhubungan dengan pola pengembangan kelembagaan. Pemerintah harus dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai.  Sebagai konsekuensinya faktor kesejahteraan pegawai menjadi kebutuhan tak terelakkan. Prinsip anggaran berbasis kinerja sebenarnya selaras dengan upaya pemerintah menata kepegawaian birokrasi. Strategi peningkatan kesejahteraan pegawai lebih bermakna jika diiringi penerapan reward atau penghargaan yang dijalankan secara konsisten. DAFTAR PUSTAKA Amran, Teuku. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah  Nahruddin, Zulfan. (2018). Isu-Isu Permasalahan SDM Pemerintahan. Open Science Framework  Ni Made. (2015). Strategi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Konstruksi Pt. Jaya Kusuma Sarana Bali Melalui Pendekatan Budaya Organisasi

5.pdf

Aug 6, 2018

Doc4.pdf

Aug 6, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks