Environment

Pemberantasan Korupsi di Amerika Serikat

Description
Pemberantasan Korupsi di Amerika Serikat
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 PEMBERANTASAN KORUPSI DI AMERIKA SERIKAT Amela Erliana Crhistine Mahasiswa DIV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara  NPM 134060018014 ABSTRAK  Negara yang terletak di benua Amerika ini terkenal dengan kekuatan ekonominya. Statusnya  sebagai negara adikuasa, tidak serta-merta menunjukkan bahwa Amerika Serikat terbebas dari korupsi.  Korupsi masih menjadi masalah serius yang terus berusaha diberantas oleh Amerika Serikat. Kata Kunci:  Amerika Serikat, pemberantasan korupsi. .  ________________________________ PENDAHULUAN Amerika Serikat merupakan negara republik konstitusional federal yang memiliki.lima puluh negara bagian dan satu distrik federal. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia, dan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang  paling multi-etnis dan paling multi-kultural di dunia, yang muncul akibat adanya imigrasi besar- besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies. Amerika Serikat merupakan salah satu negara termaju di dunia. Kekuatan ekonomi yang dimilikinya memberikan pengaruh yang besar kepada Amerika Serikat terhadap ekonomi dunia. Maka, ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi maka ekonomi dunia pun mengalami goncangan yang berdampak sangat besar di negara-negara lain. PEMBAHASAN 2.1. Korupsi di Amerika Serikat Transparency International menempatkan Amerika Serikat di peringkat ke-19 dunia dengan indeks persepsi korupsi sebesar 73 (tujuh puluh tiga),. Masih kalah jika dibandingkan dengan negara maju di asia dan eropa yang memiliki komitmen lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Bahkan berdasarkan survey terakhir yang dilakukan Transparency International, 60 persen warga negara Amerika Serikat menyatakan bahwa  2 kasus korupsi terus meningkat selama dua tahun terakhir. Kasus korupsi di sektor pemerintah yang  paling terkenal adalah skadal Watergate pada masa  pemerintahan Presiden Nixon terkait serangkaian  penyuapan dan penyadapan untuk menutupi kegiatan memata-matai lawan politiknya. Selain skandal Watergate, Amerika Serikat  juga memiliki catata skandal politik yang cukup  banyak, baik di tingkat negara bagian ataupun nasional. Kebanyakan skandal tersebut berkaitan dengan lobi politik di mana pihak-pihak tertentu melakukan penyuapan kepada birokrat atau senator untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil supaya menguntungkan pihak tersebut. 2.2 Pemberantasan Korupsi Amerika Serikat Amerika Serikat tidak memiliki peraturan  perundang-undangan khusus yang mengatur tindak  pidana korupsi. Secara umum UU Hukum Pidana yang disusun oleh Pemerintah Federal AS maupun  pemerintah negara bagian mengatur bahwa tindak  pidana yang tergolong sebagai korupsi termasuk dalam delik penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. Undang-undang yang sering dijadikan acuan dalam pengadilan tindak  pidana korupsi adalah  Foreign Corrupt Practices  Act (FCPA) dan Travel Act. FCPA yang ditetapkan pada tahun 1977 mengatur tindakan menyuap pejabat pemerintah asing sebagai tindakan ilegal. FCPA berlaku baik untuk warga negara AS dan emiten sekuritas asing. Penegakan FCPA telah dilaksanakan dalam  beberapa tahun terakhir sebanyak 91 perusahaan dihukum antara Januari 2004 dan Agustus 2012. Travel Act   yang ditetapkan pada tahun 1961 sering digunakan untuk mengadili tindak korupsi, termasuk penyuapan komersial. Travel Act   mencakup kegiatan kriminal yang terjadi melintasi  perbatasan antarnegara bagian maupun nasional. Oleh karena itu Travel Act   juga mencakup  penyuapan pejabat asing yang diatur FCPA,  penyuapan pejabat publik AS sesuai diatur dalam hukum pidana dan maupun penyuapan komersial global. Tiga per lima negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang yang melarang  penyuapan komersial, termasuk California dan  New York. Selain kedua undang-undang tersebut, Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang yang mengatur hak-hak whistle blower. . Sarbanes-Oxley Act telah memperkenalkan hukuman pidana bagi mereka yang membalas dendam terhadap whistle blower   hingga 10 tahun penjara. Dodd-Frank Act dari tahun 2010 adalah tambahan utama terbaru atas hak-hak whistle-blower  . Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem penghargaan bagi whistle blower   yang telah memberikan informasi untuk mengarahkan Securities and Exchange Commission  (SEC) ke tindakan penegakan hukum yang berhasil. Penghargaan berkisar antara 10  3 sampai 30% dari sanksi moneter yang melebihi 1  juta USD. Amerika Serikat mengambil pendekatan multi-lembaga untuk memerangi korupsi . Department of  Justice (Departemen Kehakiman) adalah lembaga antikorupsi utama, bersama dengan sub-agennya, FBI dan Public Integrity Section (PIS). DOJ dan SEC bertanggung jawab atas penegakan FCPA. Badan-badan di atas menangani penyelidikan,  penyidikan dan penuntutan kasus-kasus anti-korupsi. Sementara itu, fungsi-fungsi anti-korupsi lainnya seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik di sektor publik ditaati akan ditangani oleh Office of Government Ethics  (OGE), Office of Management and Budget   (OMB), Government Accounting Office  (GAO), serta komisi etika dan inspektorat jenderal pada lembaga federal dan legislatif. Amerika Serikat juga telah secara resmi memperkenalkan e-governance dalam UU E-Government tahun 2002, dan sejak tahun 2002  banyak kemajuan telah dibuat. Sejak awal  pemerintahan Obama tahun 2009, AS telah lebih difokuskan pada peningkatan transparansi  pemerintah dengan menempatkan data dan informasi di Internet, dalam satu tempat. Juga diberikan penekanan khusus dalam menyediakan data untuk warga negara Amerika Serikat. Pemerintah memberikan informasi mengenai  pemerintahan yang terbuka melalui situs Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih. 2.3. Kebebasan Pers di Amerika Serikat Dalam pemberantasan korupsi, media memegang peranan yang sangat penting. Media AS dikenal sangat agresif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Selain itu, media merupakan salah satu jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah dapat mengumumkan kebijakan-kebijakannya melalui media dan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui media. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat . Freedom House 2012 menilai Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki sistem terkuat dalam perlindungan hukum  bagi kebebasan pers. Meskipun kadang-kadang  penegakan hak-hak pers berada di bawah tekanan , sistem pengadilan yang independen dapat diandalkan untuk melindungi wartawan . Pengadilan juga telah memberikan perlindungan luas kepada pers dari fitnah dan pencemaran nama  baik. Pemerintahan Obama berusaha membuat  pemerintah federal lebih transparan dengan memberikan akses semua catatan federal untuk umum, kecuali hal tersebut akan melanggar hukum lain atau menyebabkan kerusakan mendatang untuk kepentingan yang dilindungi , termasuk privasi  pribadi dan keamanan nasional.  4 KESIMPULAN Kasus korupsi di pemerintahan Amerika Serikat pada umumnya berupa pemberian suap kepada birokrat atau senator untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur kasus korupsi. . Undang-undang yang sering dijadikan acuan dalam pengadilan tindak pidana korupsi adalah  Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Travel Act. Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang yang mengatur hak-hak whistle blower, yaitu Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act.   Amerika Serikat mengambil pendekatan multi-lembaga untuk memerangi korupsi. Departemen Kehakiman beserta FBI dan PIS merupakan lembaga anti-korupsi utama. Sementara itu, fungsi-fungsi anti-korupsi lainnya seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik di sektor  publik ditaati akan ditangani oleh OGE, OMB, GAO, serta komisi etika dan inspektorat jenderal  pada lembaga federal dan legislatif. Media merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Freedom House 2012 menilai Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki sistem terkuat dalam perlindungan hukum bagi kebebasan  pers. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. DAFTAR PUSTAKA http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=korupsi-total&info1=2011&asc=DESC (diakses 21 Agustus 2013) http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/the-americas/united-states-of-america/initiatives/private-anti-corruption-initiatives.aspx (diakses pada 10 September 2013) http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/the-americas/united-states-of-america/initiatives/public-anti-corruption-initiatives.aspx (diakses pada 10 September 2013) http://www.usnews.com/news/newsgram/articles/2013/07/10/majority-of-americans-say-corruption-has-increased (diakses pada 10 September 2013)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks