Court Filings

PNBP SURABAYA Jafril

Description
PNBP SURABAYA Jafril
Categories
Published
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Surabaya, 30 November 2012 BAHAN PENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN BATUBARA “ UPAYA PENINGKATAN KONTRIBUSI MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ”    I. PENDAHULUAN a. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; b. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; c.Mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;  II. DASAR HUKUM  UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara  PP No 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara  PP No. 9/2012 tentang Jenis dan tarif PNBP yang Berlaku di KESDM ( hasil revisi PP No. 45 Tahun 2003 )  Keppres No. 75/1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PKP2B  Permen ESDM No 17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara    Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan  UU No. 20 Thn 1997 Psl 1 : Psl 2 : Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi : a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara  c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.   Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) UU No. 20 Thn 1997 Psl 4 - 5: III. PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM  IV. JENIS PENERIMAAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM JENIS PENERIMAAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM   BENTUK USAHA  IuranTetap/Landrent/Deadrent  Iuran Eksploitasi (Royalti)   – IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN BATUBARA – KONTRAK KARYA (KK) – PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)  Penjualan Hasil Tambang – PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) Catatan : 1. Iuran Tetap IUP : Luas wilayah dikali dengan tarif PP No.9/2012 2. Iuran Tetap KK dan PKP2B : Luas Wilayah dikali dengan tarif sesuai dengan kontrak
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks