Social Media

ANALISA KEUANGAN DESA

Description
analisa keuangan desa
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  TUGAS MANAJEMEN KEUANGAN Analisis Laporan Pengelolaan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)   DOSEN PENGAMPU: DIDIT HERLIANTO, DRS. MSI. Disusun Oleh : ADHE WIYOGA (141170108) PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  2019  BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa berbeda dengan Kelurahan dimana desa bukan bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari  perangkat daerah. Desa memiliki hak unutk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam  perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam makalah ini  penulis akan mencoba menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 Desa Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta berdasarkan buku Manajemen Keuangan Desa oleh Didit Herlianto yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rumusan Masalah  Menganalisis apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Kalitirto telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ? Tujuan  Mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Kalitirto sudah sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 Tahun 2014.  BAB II PEMBAHASAN Laporan Pengelolaan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Provinsi DIY. 1.   Peraturan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas yang disingkat APBDesa, diatur di dalam pasal 8 hingga pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adapun struktur APBDesa Kalitirto terdiri atas: a.   Pendapatan Desa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa Kalitirto diklasifikasikan yaitu : 1)   Pendapatan Desa Kalitirto terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. 2)   Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok transfer terdiri atas jenis: a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.  b.   Belanja Desa Belanja desa Kalitirto meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh  pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut : 1)   Klasifikasi belanja Desa Kalitirto, terdiri atas kelompok: a. penyelenggaraan  pemerintahan desa; b. pelaksanaan pembangunan desa; c. pembinaan kemasyarakatan desa; d. pemberdayaan masyarakat desa; dan e. penanggungan  bencana, darurat dan mendesak desa.  2)   Kegiatan terdiri atas jenis belanja: a. pegawai; b. barang dan jasa; dan c. modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok  penyelenggaraan pemerintahan desa. c.   Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa Kalitirto diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis yaitu  berdasarkan : 1)   Pembiayaan Desa Kalitirto a.   Penerimaan pembiayaan  b.   Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a. Sisa lebih  perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SILPA antara lain  pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 2)   Pengeluaran pembiayaan a.   Pembentukan Dana Cadangan  b.   Penyertaan Modal Desa. Pemerintah Desa Kalitirto membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. 2.   Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun kekuasaan pengelolaan keungan Desa Kalitirto terdiri atas : a.   Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa.  b.   PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.  3.   Peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di ketahui bahwa Pemerintah Desa Kalitirto sudah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan laporan kepada bupati/walikota. Laporan dimaksud yaitu : a.   Kepala Desa Kalitirto menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.  b.   Dalam penyusunan APBDes Desa Kalitirto melibatkan semua perangkat desa, badan  permusyawaratan desa (BPD) baik ketua maupun anggota, tokoh masyarakat, serta karang taruna yang menyaksikan penandatanganan terhadap lembar pengesahan APBDes Desa Kalitirto c.   Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan  pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat) serta pembiayaan (penerimaan  pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan. d.   Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat desa Kalitirto secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain internet dan media informasi lainnya. 4.   Pengaturan mengenai pelaksanaan APBDesa, diatur di dalam pasal 24 hingga pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diketahui bahwa Desa Kalitirto :
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x