Healthcare

Asas Asas Hukum Pidana

Description
Asas Asas Hukum Pidana
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   MAKALAH ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Disusun Oleh: 1.   M FARHAN SAPUTRA (1820104113) 2.   DIMAS RIDHO FIRIZKY (1820104099) 3.   MAULIYA ARDIANTI (1820104119) 4.   MUTIARA VALENTINA (1820104131) 5.   AINI (1830104171) DOSEN PENGAMPU : ARMASITO S.H, M,H PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2019  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Didalam suatu Negara untuk mencapai suatu kehidupan yang sejahtera, aman, dan bahagia perlu adanya peraturan-peraturan atau hukum salah satu hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia yaitu hukum pidana yang mengatur kehidupan rakyatnya serta melindungi mereka dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan dalam hukum pidana sendiri terkandung beberapa asas-asas diantaranya ialah asas Legalitas, asas Nasionalitas, dan asas Territoralitas yang akan kami bahas dalam makalah ini. B. Rumusan masalah 1. Asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana a.   Asas legalitas  b.   Asas nasionalitas 1.   Asas nasionalitas aktif 2.   Asas nasionalitas fasif c.   Asas teretorialitas atau wilayah 2. Apa yang dimaksud dengan masing-masing asas tersebut.  PEMBAHASAN Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat di  pergunakan secara sistimatis, kritis dan harmonis. Beberapa asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu : A. Asas Legalitas Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan  perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi kepadanya. 1  Syarat tersebut bersumber pada asas legalitas. Pada hakekatnya, bahwa azas legalitas yang menhendaki adanya suatu  peraturan pidana dalam perundang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan dengan tidak mengurangi berlakunya hukum adat pidana, yang menetapkan suatu perbuatan itu sebagai suatu tindak pidana. Asas Legalitas mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang, juga disyaratkan agar acara pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini dicantumkan dalam pasal 3 KUHP (pasal 1 ), pasangan dari pasal 1 ayat 1 KUHP. Pasal 1 KUHP menjelaskan kepada kita bahwa : - Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang 1  Zaenal Asyhadie dan Arief Rahman,  Pengantar Ilmu Hukum , ( Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2014), hlm.137  - Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu dari perbuatan itu ; dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas dapat dijumpai dalam sumber-sumber hukum internasional, 2  seperti : 1. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia 1948, pasal II ayat 2 2. Perjanjian Eropa untuk melindungi hak manusia dan kebebasan asasi 1950 (perjanjian New York) pasal 15 ayat 1. Asas Legalitas mengandung tiga perngertian, Yaitu : 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) 3. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut. 3  Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang pidana, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental. An selm von feverbach, seorang sarjana hukum pidana jerman (1775-1833). Sehubungan dua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam  bahasa latin : - Nulla Poena Sine Lege : Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undag-undang - Nulla poena sine crimine : 2  Bambang Poernomo,  Asas-asas Hukum Pidana.  (Jakarta; Ghalia Indonesia,1982), 3  Mahrus Ali.  Dasar-Dasar Hukum Pidana. ( Jakarta: Sinar Grafika Offset,2015), hlm.2  Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana - Nullum crimen sine poena legali : Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Dasar perumusan asas legalitas itu sebagai realisasi dari teorinya yang dikenal dengan nama “ Theorie   Van Psychologische Zwang ” yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan,  bukan saja tentang macam pidana yang dicantumkan. Selanjutnya berkenaan dengan asas legalitas ini, Roeslan Saleh Mengatakan bahwa asas legalitas mempunyai tiga dimensi : a. Dimensi politik hukum  b. Dimensi politik kriminal c. Dimensi politik organisasi a. Dimensi politik hukum Artinya politik hukum disyaratkan ini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah.  b. Dimensi politik kriminal Bahwa suatu rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan-kejahatan dan pidana-pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat “untuk menilai semua akibat merugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya suatu perbuatan pidana, dan ini dapat dipertimbangkannya sendiri dengan tepat”.  c. Dimensi organisasi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x