Slides

Dekadensi Demokrasi dan Gerakan Politik Masyarakat Adat

Description
Dekadensi Demokrasi dan Gerakan Politik Masyarakat Adat
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Dekadensi Demokrasi dan Gerakan Politik Masyarakat Adat Yayan Hidayat (Disampaikan dalam Diskusi Publik  Peringatan Hari Ulang Tahun WALHI ke 39  pada Selasa, 15 Oktober 2019) Agaknya kita sedang menghadapi masa-masa dekadensi demokrasi di belahan dunia manapun. Kita terjerembab ke dalam fenomena illiberal democracy atau yang biasa kita sebut dengan ‘demokrasi kosong’. Situasi dimana sistem pemerintahan tetap melaksanakan pemilu, namun mengekang dan represif terhadap kebebasan sipil, sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. The Economist baru saja merilis video dokumenter berjudul “How bad is the crisis in democracy?” yang mengulas upaya pembajakan dan pelemahan demokrasi di dunia berlangsung secara sistemik. Selama Perang Dingin, kudeta menyebabkan hampir tiga dari empat negara mengalami kehancuran demokrasi. Demokrasi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republika Dominika, Thailand, Turki, Uruguay dan Yunani mati dengan cara seperti itu. Kudeta militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi di Mesir pada 2013 dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di Thailand pada 2014. Di semua kasus itu, demokrasi hancur secara spektakuler melalui kekuatan militer dan pemaksaan. Namun ada cara lain menghancurkan demokrasi. Kurang dramatis tapi sama destruktifnya. Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih. Dari 167 negara, hanya 30 negara yang benar-benar menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dikeluarkannya banyak aturan terkait pembatasan berekspresi, bahkan ragam peraturan membuat politisi seakan menjadi kebal hukum. The Economist mengungkapkan dua hal utama yang membuat merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. Pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di  negara mereka. Kedua, terabaikannya hak asasi manusia dalam sebuah negara berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kita melihat bagaimana persekongkolan korporasi dan pemerintah  justru memberangus gerakan masyarakat. Ragam perampasan hak, intimidasi hingga kriminalisasi mewarnai wajah demokrasi kita dewasa ini. Inkuiri Nasional Komnas HAM (2014) telah memberikan gambaran bahwa kebijakan pembangunan sangat bias pertumbuhan ekonomi yang memberikan prioritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini ditunjukkan dari pemberian izin-izin eksploitasi atau konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan korporasi. Mengacu pada catatan akhir tahun AMAN pada Desember 2018 terungkap setidaknya 128 komunitas adat mengalami konflik perampasan wilayah adat yang berujung pada 262 warga masyarakat adat yang dikriminalisasi akibat mempertahankan hak leluhur mereka sendiri. Di Talang Mamak misalnya, kita sedang melihat bagaimana gerakan masyarakat adat dilemahkan lewat aparatus pemerintah yang bersekongkol dengan ragam korporasi perampas wilayah adat. Dari ragam polemik itu kehadiran negara bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai predator yang siap untuk menerkam dan menggerus wilayah adat. Negara beserta aparatusnya masih berperan hanya sebagai penegak hukum, mereka belum menjadi pelindung dan pengayom yang memastikan terpenuhinya rasa keadilan. Parahnya, pemerintah justru melindungi proyek-proyek investasi yang banyak bermasalah. Sementara, ditengah ketiadaan regulasi, tuntutan antara legitimasi masyarakat adat dan wilayah adatnya dengan legalitas ini mengakibatkan masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, dan disaat yang sama juga harus bertarung dengan korporasi pemegang izin. Perjuangan Politik Masyarakat Adat Demokrasi dibajak korporasi, demikian narasi yang tepat untuk menggambarkan realitas demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Kondisi ini memicu kesadaran politik masyarakat adat untuk merebut ruang-ruang politik yang tersedia melalui mekanisme demokrasi.  Kesadaran tersebut terbentuk dengan asumsi bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat tidak dapat terjadi jika hanya melalui partisipasi tak langsung atau sistem delegasi dan perwakilan. Masyarakat adat harus terlibat secara langsung dalam serangkaian tindakan kolektif untuk terlibat di dalam pemilu. Hanya dengan cara ini masyarakat adat dapat meretas pengabaian negara yang penetratif terhadap hak masyarakat adat. Gagasan perluasan partisipasi politik masyarakat adat tersebut sebetulnya telah dimulai sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) 1999 yang memandatkan AMAN sebagai organisasi masyarakat adat untuk memperluas partisipasi hingga ke pusat-pusat pembuat kebijakan negara. Gagasan tersebut kemudian dipertajam melalui serangkaian diskusi yang berlangsung di Liwa pada tahun 2002. Semiloka Liwa tersebut kemudian bersepakat dengan gagasan bahwa esensi dari demokrasi harus dimulai dari tingkat kampung. Demokrasi harus berakar pada demos, ditandai dengan keterlibatan masyarakat adat secara penuh dan efektif pada setiap gelaran pemilu. Memulai demokrasi dari kampung berarti mengaktifkan kembali mekanisme musyawarah-mufakat sebagai manifestasi tindakan kolektif masyarakat adat secara politik. Gagasan ini kemudian yang disebut sebagai demokrasi masyarakat adat. Muara dari diskusi dan perdebatan skema perluasan partisipasi politik masyarakat adat tersebut adalah pada saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara 2007 (KMAN 2007) di Pontianak. Hasil-hasil keputusan kongres memandatkan AMAN untuk mengutus kader-kader terbaik dari masyarakat adat untuk maju di parlemen. Pada Pemilu 2009 tercatat sebanyak 67 utusan masyarakat adat terlibat dalam pencalonan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini adalah kali pertama AMAN mengutus keterwakilannya melalui Pemilu. AMAN berhasil menempatkan puluhan kader-kader politiknya di DPRD Kabupaten dan Provinsi dengan mengendarai beragam partai politik. Dalam Pemilu 2014, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari 186 utusan masyarakat adat yang mencalonkan, sebanyak 36 utusan berhasil menjadi anggota legislative. Kerja-kerja elektoral AMAN juga berhasil memobilisasi 28.828 suara untuk DPRD Kab/Kota, 12.459 suara untuk DPRD Provinsi, 34.893 suara untuk DPR RI dan 590.577 suara untuk DPD RI.  Utusan masyarakat adat di parlemen sedikit banyak telah menghadirkan beragam perubahan kebijakan bagi masyarakat adat. Sebanyak 70 produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dihasilkan oleh utusan politik masyarakat adat. Pada Pemilu 2019, AMAN mengutus 163 utusan masyarakat adat dan berhasil menempatkan 34 anggota legislative mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten. Hal yang berbeda dari partisipasi sebelumnya adalah untuk kali pertama AMAN juga terlibat sebagai pemantau pemilu dan mengutus kadernya untuk merebut ruang-ruang penyelenggara Pemilu. Gerakan ini dilakukan untuk memastikan mekanisme demokrasi melalui pemilu berjalan secara equal (setara) dan legitimate. Sebab AMAN percaya bahwa dengan terlibat di dalam Pemilu, AMAN dapat meretas sejarah pengabaian hak masyarakat adat selama ini. Memaknai Ulang Demokrasi Untuk meretas dekadensi demokrasi di Indonesia, gerakan masyarakat sipil mau tidak mau harus mengintervensi Pemilu. Sebab, pemilu adalah instrument politik paling sahih dari negara yang bersepakat dengan demokrasi. Kami menemukan bahwa gerakan masyarakat adat telah kawin-mawin dan tak dapat dipisahkan dengan gerakan lingkungan maupun gerakan agrarian secara umum. Hal ini merupakan penanda bahwa sebetulnya masyarakat sipil bisa saja membentuk poros kekuatan politik baru. Poros politik tersebut bukan dipahami dengan sekedar membentuk partai politik, melainkan membangun konsolidasi gerakan yang massif di tingkat basis. Gerakan sosial tak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sektarian. Ia harus berlangsung secara kolektif dan terkonsolidasi. Sebab hanya dengan cara tersebutlah kita dapat mengembalikan demokrasi kepada demos (rakyat) bukan kepada segelintir elite dan korporasi.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x