Government & Politics

DINAMIKA PERPPU PERUBAHAN UU NO.30 TAHUN

Description
Sepanjang yang saya ketahui, Presiden Republik Indonesia sudah 2 (dua) kali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  DINAMIKA PERPPU PERUBAHAN ATAS UU No.30 Tahun 2002 Oleh Eusebius Purwadi, S.H. Sepanjang yang saya ketahui, Presiden Republik Indonesia sudah 2 (dua) kali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Perpu No.4 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 132) yang dikeluarkan Presiden SBY dan Perpu No. 1  Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 31) yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Namun ada perbedaan mendasar antara Perpu No.4 Tahun 2009 dengan Perpu No. 1 Tahun 2015. Pertama , dalam Perpu No.4 Tahun 2009, UMUR calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setinggi-tingginya 65 Tahun. Sedangkan dalam Perpu No. 1 Tahun 2015, persyaratan umur calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditiadakan. Kedua , dalam Perpu No.4 Tahun 2009, dalam hal kekosongan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pemilihan Ketua dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam Perpu No.1 Tahun 2015, yang mempunyai kewenangan memilih dan menetapkan Ketua Sementara adalah Presiden. Ketiga , Perpu No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sedangkan Perpu No. 1 Tahun 2015 tidak mengatur kewenangan presiden menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK. Keempat , dalam Perpu No.4 Tahun 2009, anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara, diaktifkan kembali selama tidak ada pemberhentian tetap. Sedangkan dalam Perpu No. 1 Tahun 2015, anggota pimpinan KPK yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali tanpa perlu menunggu keputusan pemberhentian sementara tersebut berlanjut atau tidak. Sebelum keluar Perpu No. 1 Tahun 2015, Perpu No.4 Tahun 2009 digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009. Inti gugatan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pengertian “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA”  sebagaimana yang disebut dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945: 1.   Dalam hal ihwal KEGENTINGAN YANG MEMAKSA , Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 2.   Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut; 3.   Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) diperlukan apabila:  1.   adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2.   Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3.   kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan adanya gugatan tersebut maka Perpu mempunyai fungsi yang sama  dengan undang-undang, sehingga perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 baik melalui Perpu maupun undang-undang, keduanya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi karena mempunyai fungsi yang sama atau kedudukan yang sejajar: 1.   menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi ini terlihat jelas di dalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar Tahun 1945, karena pasal-pasal tersebut menyatakan secara tegas hal-hal yang harus diatur dengan undang-undang; 2.   pengaturan dibidang materi konstitusi seperti: 1) organisasi, tugas, dan susunan lembaga negara dan 2) tata hubungan antara negara dan warga negara dan antar warga negara/penduduk secara timbal balik. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah Perppu terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR maka Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang.  Terkait dengan pandangan Hakim Konstitusi mengenai kondisi obyektif sebagai dasar keluarnya Perpu, setelah mendapat persetujuan dari DPR, Presiden SBY mencabut Perpu No.4  Tahun 2009 melalui UU No.3 Tahun 2010. Namun pada tahun 2015 Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah mendapat persetujuan DPR, Perpu No.1 Tahun 2015 disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang melalui UU No.10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.30/2002. Selanjutnya, DPR mengajukan inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kepada Pemerintah. Usulan tersebut mendapat persetujuan dari Presiden pada tanggal 17 September 2019. Karena sudah mendapatkan persetujuan bersama, maka Presiden WAJIB mengesahkan RUU Perubahan UU No.30/2002 menjadi undang-undang dan WAJIB DIUNDANGKAN  sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 :. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut  telah disetujui , rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib  diundangkan . Walaupun dalam waktu 30 hari Presiden tidak mengesahkan RUU tersebut, maka RUU Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 tetap sah menjadi undang-undang. Jika sudah RUU tersebut sah menjadi undang-undang, apakah sudah mempunyai kekuatan mengikat atau keberlakuan terhadap setiap orang? Dengan merujuk Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, undang-undang yang sudah sah tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada setiap orang selama undang-undang tersebut tidak diundangkan oleh Presiden. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan : Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan , kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan Oleh karena Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 ada kata “DAN” MAKA RUU tentang Perubahan Kedua  Atas UU No.30/2002 secara konstitusional sudah sah dan secara konstitusi undang-undang yang sah tersebut wajib diundangkan oleh Presiden. Lalu, apakah diperbolehkan jika Presiden tidak segera menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, yaitu mengundangkan undang-undang yang sah? Jika presiden tidak mengundangkan undang-undang, apakah presiden boleh mengeluarkan Perppu tentang Perubahan UU No.30/2002? Kalau alasan Presiden tidak melaksanakan kewajiban Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 mempunyai korelasi normatif dengan hal ihwal “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” sebagaimana yang ditentukan Pasal 22 UUD 1945 maka Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden.  Tapi apakah ada ihwal “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” terkait dengan alasan Presiden menolak atau tidak mengundangkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 yang sudah sah menjadi Undang-undang? Oleh karena Pasal 22 UUD 1945 tidak menguraikan maksud “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” maka rujukan keluarnya Perppu yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009. Dan sejarah perjalanan konsitusi sudah pernah terjadi, dicabutnya Perpu No.4 Tahun 2009 karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009. Jika alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena adanya “kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat  ”   maka Presiden harus mencari atau menginventarisir dari masalah hukum yang terjadi pada perkara tindak pidana korupsi yang ada saat ini. Selama ini, protes-protes mahasiswa hanya terkait dengan munculnya lembaga baru yang namanya “DEWAN PENGAWAS” yang ada dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002. Dan secara normatif, lembaga Dewan Pengawas tidak ada sehingga bukan menjadi masalah hukum. Dewan Pengawas menjadi masalah hukum ketika RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 sudah diundangkan oleh Presiden.   Jika alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena “  Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai  ”   maka alasan ini juga tidak masuk akal. Walaupun Presiden Jokowi tidak melaksanakan kewajibannya mengundangkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 yang sudah sah maka faktanya tidak terjadi kekosongan hukum karena secara konstitusional UU No.10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.30/2002 dan UU No.30/2002 masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena “... atau ada    Undang-Undang tetapi tidak memadai  ”   maka mau tidak mau Presiden Jokowi mencari apa yang tidak memadai dari UU No.10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.30/2002 dan UU No.30/2002. Sebagaimana yang kita ketahu, bahwa banyaknya aksi protes mahasiswa dan masyarakat karena RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 dianggap mengebiri atau melumpuhkan KPK. Artinya, mahasiswa menganggap bahwa UU No.10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.30/2002 dan UU No.30/2002 sudah memadai sehingga tidak melumpuhkan dan mengebiri KPK. Jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena adanya “ kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. ” maka alasan ini juga ti dak masuk akal karena faktanya usulan DPR tentang RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 sudah disetujui Presiden dan secara konstitusional sudah sah. Untuk itu mari kita tunggu apa alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Perubahan Atas UU No.30/2002? Atau apa alasan Presiden Jokowi mengundangkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002? Jika ada pihak yang tidak setuju terhadap Perppu maupun RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 yang sudah diundangkan oleh Presiden Jokowi maka kedua-duanya dapat diuji melalui mekanisme konstitusional yaitu melalui Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi. Surabaya, 16 Oktober 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x