Habibullah Carlsey Khosy XII MIPA 5 Lembaga Keuangan Negara

  Habibullah Carlsey KhosyXII MIPA 5Lembaga Keuangan Negara 1.Bank Indonesia (BI)  Fungsi :  Menetapkan an melaksanakan kebi!akan moneter  Mengatur an men!aga kelan"aran sistem pembayaran  Mengatur an menga#asi bank  $ebagai penyeian ana terakhir %last lening resort& bagi bank umumalam bentuk 'antuan Likuiitas 'ank Inonesia %'L'I&   (ugas :  )ntuk men!aga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen sukubunga alam operasi pasar terbuka*  )nang + unang yang menggatur :   (ahun ,-5.)nang/unang 0epublik Inonesia Nomor ,, (ahun ,-5. (entang Penetapan )nang/unang Pokok 'ank Inonesia    (ahun ,-51   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-    pasal 16 an 19 Undang-undang Pokok !ank Indonesia "Undang-undang No# 11 Tahun   195$%  Tahun 1968   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1$ Tahun 1968 Tentang !ank &entral 2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   (ugas :   (ugas Koorinasi • Mengkoorinasikan penyeliikan2 penyiikan2 an penuntutan (PK • Menetapkan sistem pelaporan lm kegiatan pemberantasan (PK • Meminta in3ormasi tentang kegiatan pemberantasan (PK kepaainstansi terkait • Melaksanakan engar penapat 4 pertemuan g instansi yangber#enang melakukan pemberantasan (PK •  Meminta laporan instansi terkait ttg pen"egahan (PK   (ugas $uperisi • Melakukan penga#asan2 penelitian2 atau penelaahan th instansi ygmen!alankan tugas an #e#enang berkaitan g pemberantasan tpk2an instansi yg melaksanakan pelayanan publik • Mengambil alih penyiikan atau penuntutan th pelaku tpk yangseang ilakukan oleh kepolisian atau ke!aksaan 'PK   Fungsi :  )ntuk memberantas korupsi*  )ntuk men"agah tinakan korupsi  $tuy 6uriis :  )) N7 .8 (H 9889 (entang KPK   3.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)    (ugas :   Memeriksa pengelolaan an tanggung !a#ab keuangan negara*   Melakukan proses pembahasan atas temuan an !uga hasil pemeriksaan*   Menetukan ob!ek pemeriksaan keuangan*   Meren"anakan an melaksanakan proses pemeriksaan keuangan negara*   Meminta keterangan yg berkaitan engan lembaga negara yang akaniperiksa*   Melakukan pemeriksaan paa lokasi penyimpana barang2uang an asetmilik negara*   Menetapkan stanar pemeriksaan keuangan negara*   Menetapkan koe etik pemeriksaan pengelolaan an tanggung !a#abkeuangan negara*   Fungsi :   Memeriksa pengelolaan an tanggung !a#ab tentang keuangan negara*   Menga#asi pengelolaan an tanggung !a#ab keuangan negara*  e#enang :  Menentukan ob!ek pemeriksaan*  Meminta keterangan yang #a!ib iberikan oleh lembaga negara yangmengelola keuangan*  Melakukan pemeriksaan itempat penyimpanan uang an barang miliknegara*  Menetapkan !enis okumen yang #a!ib isampaikan kepaa 'PK*  Menetapkan stanar pemeriksaan keuangan negara*  Menetapkan koe etik pemeriksaan pengelolaan an tanggung !a#abkeuangan negara*  Memberi pertimbangan atas stanar akuntansi pemerintahan*  $tuy 6uriis :  Pasal 1 )) No* ,5;988< ayat 5 4.Badan Usaha Milik egara (BUM)  Merupakan lembaga usaha yang moalnya sebagian atau seluruhnya aalahari negara*  $e"ara umum ')MN ibagi men!ai . golongan yaitu:  Perusahaan =a#atan %Per!an&2  Perusahaan )mum %Perum&2  Perseroan (erbatas %P(&*  Fungsi :  Penyeia barang ekonomis an !asa yg tiak apat iseiakan s#asta*  Pengelola "abang/"abang prouksi sumber aya kekayaan alam yangmenyangkut ha!at hiup orang banyak engan e3ekti3 an e>sien  Alat pemerintah untuk menata kebi!akan perekonomian  Penyeia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat   (ugas :  Menyelenggarakan urusan i biang pembinaan 'aan )saha MilikNegara alam pemerintahan untuk membantu Presien alammenyelenggarakan pemerintahan negara* !.Badan Usaha Milik "aerah (BUM")   Men"akup semua baan usaha milik pemerintah aerah2 yang pengelolaanan pembinaannya beraa i ba#ah pemerintah aerah2 !enis kegiatannyaantara lain meliputi penyeiaan air minum2 pengelolaan pasar2 penyeiaanobyek #isata;taman hiburan an sebagaianya* Paa umumnya perusahaanini berbentuk perusahaan aerah %P?& yang iatur berasarkan peraturanaerah*  Fungsi :  Melaksanakan kebi!akan pemerintah aerah i biang ekonomi anpembangunan*  Pemupukan ana bagi pembiayaan pembangunan*  Menorong peran serta masyarakat alam biang usaha*  Memenuhi barang an !asa bagi kepentingan masyarakat*  Men!ai perintis kegiatan yg tak iminati masyarakat* #.Mahkamah $gung (M$)  Merupakan lembaga tertinggi alam system ketatanegaraan Inonesia yangmerupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama/sama enganMahkamah Konstitusi*  Mahkamah agung memba#ahi baan perailan alam lingkunganperailan umum2 lingkungan perailan agama2 lingkungan perailan militer2lingkungan perailan tata usaha Negara*  Mahkamah Agung berkeuukan i Ibu Kota Negara 0epublik Inonesia ataui lain tempat yang itetapkan oleh Presien*  Pimpinan Mahkamah Agung teriri ari seorang Ketua2 seorang akil Ketua2an beberapa orang Ketua Mua* (iap/tiap biang ipimpin oleh seorangKetua Mua yang ibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung2yaitu Hakim Agung*  Fungsi :  Fungsi Perailan • $ebagai kasasi yang bertugas membina keseragaman alampenerapan hukum melalui putusan kasasi an penin!auan kembalimen!aga agar semua hukum an unang/unang iseluruh #ilayahnegara 0I iterapkan se"ara ail2 tepat an benar*  Fungsi Penga#asan • Melakukan penga#asan tertinggi terhaap !alannya perailan isemua lingkungan perailan engan tu!uan agar perailan yangilakukan iselenggarakan engan seksama an #a!ar enganberpeoman paa a@as perailan*  Fungsi Mengatur • Mengatur lebih lan!ut hal + hal yang iperlukan unutk kelan"aranpenyelanggaraan perailan* • Membuat peraturan seniri apabila ianggap perlu untuk men"ukupihukum a"ara yang suah iatur*  Fungsi Nasehat • Memberikan nasehat atau pertimbangan kepaa Lembaga (inggiNegara • Memberikan nasehat kepaa Presien alam rangka pemberian grasian rehabilitasi   Fungsi Aministrati3    (ugas :  Melakukan penga#asan tertinggi terhaap penyelenggaraan perailan isemua lingkungan perailan alam men!alankan kekuasaan kehakiman  Menga#asi tingkah laku an perbuatan para Hakim i semua lingkunganperailan alam men!alankan tugasnya  e#enang :  Memeriksa an memutus permohonan kasasi2 %terhaap putusanPengailan (ingkat 'aning atau (ingkat (erakhir ari semua LingkunganPerailan&2  Memeriksa an memutus sengketa tentang ke#enangan mengaili2  Memberi petun!uk2 teguran2 atau peringatan yang ipanang perlukepaa Pengailan i semua Lingkungan Perailan2 engan tiakmengurangi kebebasan Hakim alam memeriksa an memutus perkara2   (ugas an ke#enangan lain %i luar lingkungan perailan& ari MahkamahAgung2 aalah sebagai berikut :  Menyatakan tiak sah semua peraturan perunang/unangan  Memberikan nasihat hukum kepaa Presien selaku Kepala Negara alamrangka pemberian atau penolakan grasi* %.Makamah Konstitusi (MK)  Merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang baru alam sistemketatanegaraan Inonesia*  $tuy 6uriis :  Pasal 9C Amenemen ))? ,-5  )) No* 9 tahun 988*   (ugas :  'er#enang mengaili paa tingkat pertama an terakhir yangkeputusannya bersi3at >nal untuk mengu!i )nang/)nang terhaap)nang/)ngang ?asar  Memutus sengketa ke#enangan lembaga Negara yang ke#enangannyaiberikan oleh ))? ,-5  Memutus pembubaran partai politik an memutus perselisihan tentanghasil Pemilihan )mum*  e#enang :  Mengu!i )nang/)nang terhaap ))? ,-5  Memutus sengketa ke#enangan antara lembaga/lembaga Negara2 yangke#enangannya iberikan oleh ))? ,-5  Memutus pembubaran partai politik  Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu  Ke#a!iban :  Memberikan putusan atas penapat ?P0 bah#a Presien an;atau akilPresien iuga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: • Penghianatan terhaap negara* • Korupsi • Penyuapan •  (inak piana lainnya (iak lagi memenuhi syarat sebagai Presien an;atau akil Presiensebagaimana imaksu alam ))? Negara 0epublik Inonesia (ahun,-5*  Hak :  Melakukan pengu!ian terhaap )) an sengketa antar lembaga   Pembubaran partai politik  Menyelesaikan perselisihan pemilu &.Komisi 'udisial (K')   Meupakan lembaga yang bersi3at maniri yang ber#enang mengusulkanpengangkatan hakim agung an mempunyai #e#enang lain alam rangkamen!aga an menegakkan kehormatan2 keluhuran2 martabat2 serta perilakuhakim*  $tuy 6uriis :   )) No* 99 (ahun 988    (u!uan :   )ntuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakimanyang transparan2 mereka2 an partisipati3*  e#enang :  Mengusulkan pengangkatan hakim agung an hakim a ho" iMahkamah Agung kepaa ?P0 untuk menapatkan persetu!uan  Men!aga an menegakkan kehormatan2 keluhuran martabat2 sertaperilaku hakimB  Menetapkan Koe tik an;atau Peoman Perilaku Hakim %KPPH&bersama/sama engan Mahkamah Agung  Men!aga an menegakkan pelaksanaan Koe tik an;atau PeomanPerilaku Hakim %KPPH&*   (ugas :  Melakukan pena3taran "alon hakim agung  Melakukan seleksi terhaap "alon hakim agungB  Menetapkan "alon hakim agung  Menga!ukan "alon hakim agung ke ?P0* .Keaksaan   (ugas :  Melaksanakan tugas an #e#enang serta 3ungsi Ke!aksaan i aerahhukum Ke!aksaan (inggi yang bersangkutan sesuai engan peraturanperunangan/unangan an kebi!aksanaan yang itetapkan oleh =aksaserta tugas/tugas lain yang itetapkan oleh =aksa Agung*  Fungsi :  Perumus kebi!aksanaan pelaksanaan an kebi!aksanaan teknispemberian bimbingan an pembinaan serta pemberian peri!inansesuai engan biang tugasnya berasarkan peraturan perunang/unangan an kebi!aksanaan yang itetapkan oleh =aksa AgungB  Penyelengara an pelaksanaan pembangunan prasarana an sarana2pembinaan mana!emen2 aministrasi2 organisasi an tatalaksanaanserta pengelolaan atas milik negara men!ai tanggung !a#abnyaB  Pelaksanaan penegakan hukum baik preenti3 maupun yangberintikan keailan i biang pianaB*  Pelaksanaan pemberian bantuan i biang inteli!en yustisial2 ibiangketertiban an ketentraman umum2 pemberian bantuan2 pertimbangan2 pelayanan an penegaakan hukum i biangperata an tata usaha negara serta tinakan hukum an tugas lain2untuk men!amin kepastian hukum2 ke#iba#aanm pemerintah an