Social Media

Habibullah Carlsey Khosy XII MIPA 5 Lembaga Keuangan Negara

Description
Habibullah Carlsey Khosy XII MIPA 5 Lembaga Keuangan Negara
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Habibullah Carlsey KhosyXII MIPA 5Lembaga Keuangan Negara 1.Bank Indonesia (BI)  Fungsi :  Menetapkan an melaksanakan kebi!akan moneter  Mengatur an men!aga kelan"aran sistem pembayaran  Mengatur an menga#asi bank  $ebagai penyeian ana terakhir %last lening resort& bagi bank umumalam bentuk 'antuan Likuiitas 'ank Inonesia %'L'I&   (ugas :  )ntuk men!aga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen sukubunga alam operasi pasar terbuka*  )nang + unang yang menggatur :   (ahun ,-5.)nang/unang 0epublik Inonesia Nomor ,, (ahun ,-5. (entang Penetapan )nang/unang Pokok 'ank Inonesia    (ahun ,-51   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-    pasal 16 an 19 Undang-undang Pokok !ank Indonesia "Undang-undang No# 11 Tahun   195$%  Tahun 1968   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1$ Tahun 1968 Tentang !ank &entral 2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   (ugas :   (ugas Koorinasi • Mengkoorinasikan penyeliikan2 penyiikan2 an penuntutan (PK • Menetapkan sistem pelaporan lm kegiatan pemberantasan (PK • Meminta in3ormasi tentang kegiatan pemberantasan (PK kepaainstansi terkait • Melaksanakan engar penapat 4 pertemuan g instansi yangber#enang melakukan pemberantasan (PK •  Meminta laporan instansi terkait ttg pen"egahan (PK   (ugas $uperisi • Melakukan penga#asan2 penelitian2 atau penelaahan th instansi ygmen!alankan tugas an #e#enang berkaitan g pemberantasan tpk2an instansi yg melaksanakan pelayanan publik • Mengambil alih penyiikan atau penuntutan th pelaku tpk yangseang ilakukan oleh kepolisian atau ke!aksaan 'PK   Fungsi :  )ntuk memberantas korupsi*  )ntuk men"agah tinakan korupsi  $tuy 6uriis :  )) N7 .8 (H 9889 (entang KPK   3.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)    (ugas :   Memeriksa pengelolaan an tanggung !a#ab keuangan negara*   Melakukan proses pembahasan atas temuan an !uga hasil pemeriksaan*   Menetukan ob!ek pemeriksaan keuangan*   Meren"anakan an melaksanakan proses pemeriksaan keuangan negara*   Meminta keterangan yg berkaitan engan lembaga negara yang akaniperiksa*   Melakukan pemeriksaan paa lokasi penyimpana barang2uang an asetmilik negara*   Menetapkan stanar pemeriksaan keuangan negara*   Menetapkan koe etik pemeriksaan pengelolaan an tanggung !a#abkeuangan negara*   Fungsi :   Memeriksa pengelolaan an tanggung !a#ab tentang keuangan negara*   Menga#asi pengelolaan an tanggung !a#ab keuangan negara*  e#enang :  Menentukan ob!ek pemeriksaan*  Meminta keterangan yang #a!ib iberikan oleh lembaga negara yangmengelola keuangan*  Melakukan pemeriksaan itempat penyimpanan uang an barang miliknegara*  Menetapkan !enis okumen yang #a!ib isampaikan kepaa 'PK*  Menetapkan stanar pemeriksaan keuangan negara*  Menetapkan koe etik pemeriksaan pengelolaan an tanggung !a#abkeuangan negara*  Memberi pertimbangan atas stanar akuntansi pemerintahan*  $tuy 6uriis :  Pasal 1 )) No* ,5;988< ayat 5 4.Badan Usaha Milik egara (BUM)  Merupakan lembaga usaha yang moalnya sebagian atau seluruhnya aalahari negara*  $e"ara umum ')MN ibagi men!ai . golongan yaitu:  Perusahaan =a#atan %Per!an&2  Perusahaan )mum %Perum&2  Perseroan (erbatas %P(&*  Fungsi :  Penyeia barang ekonomis an !asa yg tiak apat iseiakan s#asta*  Pengelola "abang/"abang prouksi sumber aya kekayaan alam yangmenyangkut ha!at hiup orang banyak engan e3ekti3 an e>sien  Alat pemerintah untuk menata kebi!akan perekonomian  Penyeia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat   (ugas :  Menyelenggarakan urusan i biang pembinaan 'aan )saha MilikNegara alam pemerintahan untuk membantu Presien alammenyelenggarakan pemerintahan negara* !.Badan Usaha Milik "aerah (BUM")   Men"akup semua baan usaha milik pemerintah aerah2 yang pengelolaanan pembinaannya beraa i ba#ah pemerintah aerah2 !enis kegiatannyaantara lain meliputi penyeiaan air minum2 pengelolaan pasar2 penyeiaanobyek #isata;taman hiburan an sebagaianya* Paa umumnya perusahaanini berbentuk perusahaan aerah %P?& yang iatur berasarkan peraturanaerah*  Fungsi :  Melaksanakan kebi!akan pemerintah aerah i biang ekonomi anpembangunan*  Pemupukan ana bagi pembiayaan pembangunan*  Menorong peran serta masyarakat alam biang usaha*  Memenuhi barang an !asa bagi kepentingan masyarakat*  Men!ai perintis kegiatan yg tak iminati masyarakat* #.Mahkamah $gung (M$)  Merupakan lembaga tertinggi alam system ketatanegaraan Inonesia yangmerupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama/sama enganMahkamah Konstitusi*  Mahkamah agung memba#ahi baan perailan alam lingkunganperailan umum2 lingkungan perailan agama2 lingkungan perailan militer2lingkungan perailan tata usaha Negara*  Mahkamah Agung berkeuukan i Ibu Kota Negara 0epublik Inonesia ataui lain tempat yang itetapkan oleh Presien*  Pimpinan Mahkamah Agung teriri ari seorang Ketua2 seorang akil Ketua2an beberapa orang Ketua Mua* (iap/tiap biang ipimpin oleh seorangKetua Mua yang ibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung2yaitu Hakim Agung*  Fungsi :  Fungsi Perailan • $ebagai kasasi yang bertugas membina keseragaman alampenerapan hukum melalui putusan kasasi an penin!auan kembalimen!aga agar semua hukum an unang/unang iseluruh #ilayahnegara 0I iterapkan se"ara ail2 tepat an benar*  Fungsi Penga#asan • Melakukan penga#asan tertinggi terhaap !alannya perailan isemua lingkungan perailan engan tu!uan agar perailan yangilakukan iselenggarakan engan seksama an #a!ar enganberpeoman paa a@as perailan*  Fungsi Mengatur • Mengatur lebih lan!ut hal + hal yang iperlukan unutk kelan"aranpenyelanggaraan perailan* • Membuat peraturan seniri apabila ianggap perlu untuk men"ukupihukum a"ara yang suah iatur*  Fungsi Nasehat • Memberikan nasehat atau pertimbangan kepaa Lembaga (inggiNegara • Memberikan nasehat kepaa Presien alam rangka pemberian grasian rehabilitasi   Fungsi Aministrati3    (ugas :  Melakukan penga#asan tertinggi terhaap penyelenggaraan perailan isemua lingkungan perailan alam men!alankan kekuasaan kehakiman  Menga#asi tingkah laku an perbuatan para Hakim i semua lingkunganperailan alam men!alankan tugasnya  e#enang :  Memeriksa an memutus permohonan kasasi2 %terhaap putusanPengailan (ingkat 'aning atau (ingkat (erakhir ari semua LingkunganPerailan&2  Memeriksa an memutus sengketa tentang ke#enangan mengaili2  Memberi petun!uk2 teguran2 atau peringatan yang ipanang perlukepaa Pengailan i semua Lingkungan Perailan2 engan tiakmengurangi kebebasan Hakim alam memeriksa an memutus perkara2   (ugas an ke#enangan lain %i luar lingkungan perailan& ari MahkamahAgung2 aalah sebagai berikut :  Menyatakan tiak sah semua peraturan perunang/unangan  Memberikan nasihat hukum kepaa Presien selaku Kepala Negara alamrangka pemberian atau penolakan grasi* %.Makamah Konstitusi (MK)  Merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang baru alam sistemketatanegaraan Inonesia*  $tuy 6uriis :  Pasal 9C Amenemen ))? ,-5  )) No* 9 tahun 988*   (ugas :  'er#enang mengaili paa tingkat pertama an terakhir yangkeputusannya bersi3at >nal untuk mengu!i )nang/)nang terhaap)nang/)ngang ?asar  Memutus sengketa ke#enangan lembaga Negara yang ke#enangannyaiberikan oleh ))? ,-5  Memutus pembubaran partai politik an memutus perselisihan tentanghasil Pemilihan )mum*  e#enang :  Mengu!i )nang/)nang terhaap ))? ,-5  Memutus sengketa ke#enangan antara lembaga/lembaga Negara2 yangke#enangannya iberikan oleh ))? ,-5  Memutus pembubaran partai politik  Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu  Ke#a!iban :  Memberikan putusan atas penapat ?P0 bah#a Presien an;atau akilPresien iuga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: • Penghianatan terhaap negara* • Korupsi • Penyuapan •  (inak piana lainnya (iak lagi memenuhi syarat sebagai Presien an;atau akil Presiensebagaimana imaksu alam ))? Negara 0epublik Inonesia (ahun,-5*  Hak :  Melakukan pengu!ian terhaap )) an sengketa antar lembaga   Pembubaran partai politik  Menyelesaikan perselisihan pemilu &.Komisi 'udisial (K')   Meupakan lembaga yang bersi3at maniri yang ber#enang mengusulkanpengangkatan hakim agung an mempunyai #e#enang lain alam rangkamen!aga an menegakkan kehormatan2 keluhuran2 martabat2 serta perilakuhakim*  $tuy 6uriis :   )) No* 99 (ahun 988    (u!uan :   )ntuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakimanyang transparan2 mereka2 an partisipati3*  e#enang :  Mengusulkan pengangkatan hakim agung an hakim a ho" iMahkamah Agung kepaa ?P0 untuk menapatkan persetu!uan  Men!aga an menegakkan kehormatan2 keluhuran martabat2 sertaperilaku hakimB  Menetapkan Koe tik an;atau Peoman Perilaku Hakim %KPPH&bersama/sama engan Mahkamah Agung  Men!aga an menegakkan pelaksanaan Koe tik an;atau PeomanPerilaku Hakim %KPPH&*   (ugas :  Melakukan pena3taran "alon hakim agung  Melakukan seleksi terhaap "alon hakim agungB  Menetapkan "alon hakim agung  Menga!ukan "alon hakim agung ke ?P0* .Keaksaan   (ugas :  Melaksanakan tugas an #e#enang serta 3ungsi Ke!aksaan i aerahhukum Ke!aksaan (inggi yang bersangkutan sesuai engan peraturanperunangan/unangan an kebi!aksanaan yang itetapkan oleh =aksaserta tugas/tugas lain yang itetapkan oleh =aksa Agung*  Fungsi :  Perumus kebi!aksanaan pelaksanaan an kebi!aksanaan teknispemberian bimbingan an pembinaan serta pemberian peri!inansesuai engan biang tugasnya berasarkan peraturan perunang/unangan an kebi!aksanaan yang itetapkan oleh =aksa AgungB  Penyelengara an pelaksanaan pembangunan prasarana an sarana2pembinaan mana!emen2 aministrasi2 organisasi an tatalaksanaanserta pengelolaan atas milik negara men!ai tanggung !a#abnyaB  Pelaksanaan penegakan hukum baik preenti3 maupun yangberintikan keailan i biang pianaB*  Pelaksanaan pemberian bantuan i biang inteli!en yustisial2 ibiangketertiban an ketentraman umum2 pemberian bantuan2 pertimbangan2 pelayanan an penegaakan hukum i biangperata an tata usaha negara serta tinakan hukum an tugas lain2untuk men!amin kepastian hukum2 ke#iba#aanm pemerintah an
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x