Software

HAND OUT FIX

Description
contoh hand-out untuk acara seminar
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Pemutihan Pajak merupakan penghapusan sanksi atau denda yang diberikan kepada   wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak yang terutang. Pemutihan pajak  bertujuan sebagai stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam hal tertib administrasi pembayaran pajaknya. Pemutihan pajak hanya diberlakukan terhadap sanksi atau denda pada tiga jenis pajak yaitu : 1.   Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3.   Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam pemutihan pajak denda yang dihapuskan berlaku untuk tunggakan denda pada  periode-periode sebelumnya dan wajib pajak hanya akan membayar pokok pajaknya saja.   Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan   Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2351 Tahun 2018. Denda PKB  adalah denda yang harus dibayar pemilik kendaraan atas keterlambatan   membayar pajak motor atau mobil. Tentunya melewati batas waktu yang sudah ditentukan di   Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ada yang telat hitungan hari, sebulan, dua bulan,    bahkan lebih dari setahun. Bea balik nama kendaraan bermotor  adalah pajak atas    penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual beli, tukar menukar, atau warisan. Sedangkan sanksi administrasi PBB-P2 , yaitu denda atas keterlambatan pembayaran pajak    bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai, seperti tanah, rumah, dan properti lainnya. Beberapa tempat pelayanan penghapusan sanksi pajak kendaraan  bermotor dan BBNKB,   yakni: 1.   Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat bersama 2.   Gerai Samsat 3.   Samsat Online 4.   Samsat Kecamatan 5.   Samsat Keliling 6.   Anjungan BPRD DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta   7.   Pembayaran melalui ATM Tempat Pelayanan Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2  di seluruh tempat    pembayaran, yakni melalui bank, ATM, Indomaret, Tokopedia, serta Pos Indonesia. Commented [h1]: Minta tolong sumbernyaa dikasih yaaa, pengertiannya menurut siapaa atau darimana Commented [nhs2]: Wajib Pajak Commented [nhs3]: Coba di cari kebijakan yang ada dikota Malang aja Commented [h4]: Dikasih kepanjangan ajaaa Commented [h5]: Coba dikasih kata penghubung yang tepat supaya nyambung sama kalimat sebelumnya Commented [nhs6]: BBNKB besar Commented [nhs7]: Pajak Bumi dan Bangunan Commented [h8]: Coba disesuaikan kalo yang di Malang gimana yaa Commented [h9]: Disesuaikan lagii per sanksi, keadaamnnya di Malang seperti apa  Syarat pemutihan pajak yakni mencetak ulang surat ketetapan pajak (SKP) dan surat   ketetapan kewajiban pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan, namun belum dibayar   dalam masa periode penghapusan. Di sisi lain kapasitas fiskal di kota Malang diperoleh dari penerimaan pajak dan utang  pajak. Berdasarkan data yang telah dihimpun BP2D hingga 27 Desember 2018, jumlah anggaran yang telah dibukukan ke kas daerah sudah mencapai Rp 433,5 miliar. Jumlah tersebut berasal dari sembilan jenis pajak daerah termasuk denda-denda. Artinya, OPD eks Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah sukses melebihi target yang dibebankan. Untuk diketahui, target PAD dari sektor pajak sendiri sebesar Rp 420 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Tahun ini, target pajak Kota Malang sebesar Rp 501 miliar. Sementara pada 2020 ditargetkan naik menjadi Rp 620 miliar.   BP2D Kota Malang sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengejar target tersebut sesuai pedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Upaya yang dilakukan berupa optimalisasi, regulasi, pembenahan sistem, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Pencapaian impresif ini tak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat Kota Malang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Utamanya para wajib    pajak yang telah dengan  penuh kesadaran memenuhi kewajibannya. Hal ini semakin memacu pemerintah Kota Malang untuk semakin meningkatkan produktivitas kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat dan wajib    pajak.  NOTES : 1. Coba diperjelas lagi terlebih dahulu pemutihan pajak itu gimana khususnya di Malang, karna masih terlalu general dan masih belum keliatan benang merah yang akan coba didiskusikan. Coba mungkin sumbernya dari berita2 tentang pemutihan, sunset policy, dll. Peraturannya juga coba digali lagii kalo di Malang pake apa.   Commented [nhs10]: Surat Ketetapan Pajak Commented [nhs11]: Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Commented [nhs12]: OPD itu kepanjangannya ditulis Commented [nhs13]: Kepanjangannya PAD ditulis Commented [nhs14]: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Commented [nhs15]: Waib Pajak Commented [nhs16]: Wajib Pajak
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x