Finance

Ketahanan pangan

Description
Sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dan penggerak utama ekonomi nasional dan sebagian besar daerah, melalui perannya dalam pembentukan PDB/PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    IV-1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1. Pendahuluan Sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dan penggerak utama ekonomi nasional dan sebagian besar daerah, melalui perannya dalam pembentukan PDB/PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja/ pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar, yaitu keterkaitan “ input-output-outcome  ” antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh karena itu sangatlah tepat bila salah satu agenda pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 adalah Revitalisasi Pertanian. Disamping keberhasilan melaksanakan peran konvensionalnya di atas, pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis internasional seperti: liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional, perubahan sistem dan manajemen produksi, perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ( Millenium Development Goals  ), serta kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi tinggi. Tantangan ini telah mempengaruhi perumusan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian. Di sisi lain, di dalam negeri juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti: (1) Dinamika permintaan pangan dan bahan baku industri; (2) Kelangkaan dan degradasi kualitas sumberdaya alam; dan (3) Manajemen pembangunan yang mencakup: (a) otonomi, dimana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan (b) partisipasi masyarakat, dimana pembangunan lebih diarahkan kepada peningkatan sebesar-besarnya peran serta masyarakat, sementara pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, Departemen Pertanian menyusun Visi dan Arah Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Tahun 2005-2009 dan Rencana    IV-2 Pembangunan Tahunan; termasuk didalamnya adalah rencana pengembangan komoditas strategis dan penanganan isu/kebijakan strategis. Sasaran pembangunan pertanian jangka panjang 2005-2025 adalah: (1) terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing, (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, dan (4) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US $ 2500/kapita/tahun. Untuk mewujudkan sasaran ini maka Visi    Pembangunan Pertanian Jangka Panjang tahun 2025 dirumuskan sebagai ” Terwujudnya Sistem Pertanian Industrial yang Berdayasaing, Berkeadilan dan Berkelanjutan Guna Menjamin Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian  ”. 2. Ruh, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian 2005-2009 Pembangunan sektor pertanian yang obyeknya benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya ( human activity system  ) memerlukan ruh pembangunan, agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. Ruh  merupakan nilai ( value)  dan  jiwa ( spirit  ) yang melandasi penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan khususnya sektor pertanian tanpa dilandasi ruh  yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu, ruh pembangunan pertanian adalah Bersih  dan Peduli . Bersih  berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli  berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif. Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, telah menetapkan “Revitalisasi Pertanian” sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Konsep tersebut merupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan lebih lanjut operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian.    IV-3 Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan dinamika lingkungan strategis, maka Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 dirumuskan sebagai terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan dayasaing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.   Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi; (2) kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya; (5) mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan; (6) profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan (7) perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi pembangunan pertanian tersebut, MISI  yang harus dilaksanakan adalah: (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi; (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional; (5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global. Tujuan pembangunan pertanian adalah: (1) Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) Meningkatkan dayasaing dan nilai tambah produk pertanian; (5) Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.    IV-4 3. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 3.1. Strategi Umum Untuk mencapai tujuan pembangunan di atas, disusun Strategi Umum yang mengacu kepada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal, sebagai berikut: (1) Melaksanakan Manajemen Pembangunan yang Bersih, Transparan dan Bebas KKN Reformasi pembangunan menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan publik berdasarkan prinsip good governance   dengan karakteristik utama kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kebijakan pembangunan dirancang dan dilaksanakan secara transparan, melalui debat publik, dan diawasi oleh publik. Pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas akuntabilitas kebijakan tersebut. Dalam operasionalisasinya diperlukan peningkatan profesionalisme aparat, dalam mendukung manajemen pembangunan yang bersih, peduli, transparan dan kredibel. Dengan demikian kebijakan pembangunan pertanian akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat (demokratis), dan bebas dari praktek KKN. Manajemen pembangunan seperti itu diharapkan akan berdampak kepada pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dan memberikan insentif bagi investasi. (2) Meningkatkan Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Pertanian Sebagai bagian dari tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan sektor lainnya dengan mengacu kepada RPJMN. Di sisi lain pelaksanaan pembangunan pertanian dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan antara lain Departemen Teknis terkait, Pemerintah Daerah, petani, swasta/dunia usaha, dan masyarakat, serta stakeholders   lainnya. Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, koordinasi adalah salah satu kunci keberhasilan, karena kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Pertanian, melainkan sebagian besar berada di luar Departemen Pertanian.    IV-5 (3) Memperluas dan Memanfaatkan Basis Produksi Secara Berkelanjutan Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan adalah konversi lahan yang menyebabkan penurunan luas baku lahan sawah pada khususnya, penurunan kualitas daerah aliran sungai hulu (DAS) sebagai akibat meningkatnya intensitas usahatani di daerah DAS, dan pertambahan penduduk yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi antara lain adalah penggundulan hutan dan eksploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan. Di sisi lain, kekayaan dan keberagaman sumberdaya lahan dan hayati Indonesia, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan saling ketergantungan yang menguntungkan antar wilayah, dan memacu kegiatan perdagangan domestik dan global, mengembangkan investasi untuk menciptakan sumber pertumbuhan dan pendapatan baru dengan menempatkan petani sebagai pelaku utamanya. Sebagai implikasi penting bagi pembangunan pertanian ke depan adalah perlunya memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan melalui konsolidasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru terutama di luar Jawa, konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan dan hayati. (4) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Memberdayakan SDM Pertanian Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar dan infrastruktur pertanian yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumberdaya manusia yang lemah, tanpa adanya kelembagaan yang kuat dan manajemen pengelolaan lahan yang memungkinkan tercapainya skala usaha yang optimal, akan mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena tidak dapat memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak. Upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil hanya dapat dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kemandirian petani serta pengembangan kelembagaan pertanian, untuk meningkatkan akses petani kepada aset produktif di wilayah perdesaan.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x