Philosophy

MAKALAH E GOV ISI

Description
Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 BAB I PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan jauh lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini pernah terjadi. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku - terutama untuk hal-hal yang  berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum  –   akibat sedemikian cepat dan akurat-nya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik; namun di sisi lain, terdapat  pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini tidak dikelola dan dijalani secara baik. Karena  pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, tidak sebaliknya. Dengan kata lain, jelas terlihat bahwa peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak dapat pula dilepaskan dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan trend hubungan antar negara dan antar anggota masyarakatnya. Adanya desakan dari negara-negara besar bahwa untuk dapat bergaul secara baik di dalam era global negara yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal semacam demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, maka terlihat secara tidak langsung  2 tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya pun menjadi berubah. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya (terutama mereka yang harus melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti misalnya berbisnis di dalam sebuah pasar terbuka dan perdagangan  bebas), lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan, lebih baik dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, lebih menyadari berbagai perubahan mendasar yang harus dipahami dan dilakukan untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Jika dahulu sebuah pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat lambat, boros, dan sangat fungsional, maka masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif bagi para customer-nya (individu, komunitas bisnis, masyarakat, dan stakeholder yang lain). Tentu saja merubah paradigma tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Namun di sisi lain perubahan merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Dan bagi siapa yang dapat melakukan perubahan secara cepat, akan semakin diuntungkan karena selain dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang bersangkutan dapat menjadi pemain kunci dalam mekanisme global. Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Karena pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan  pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan,  pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta  penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok untuk diterapkan di sini adalah teknologi informasi. Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (E-Government). Berbagai definisi yang ada mengenai E-Government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih  bersahabat.  3 Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris  electronics  government  , juga disebut e-gov , digital government  , online government   atau dalam konteks tertentu transformational government  ) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan  bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan  pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model  penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen  atau Government-to-Custumer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan public. 1.2 Identifikasi Masalah Adapun Identifikasi Masalah dalam hal ini adalah : 1.   Bagaimana analisa mengenai pelaksanaan E-Government di Kabupaten Tabalong ? 2.   Apa kelebihan dan kelemahan E-Government di Kabupaten Tabalong? 3.   Bagaimana analisa tentang evaluasi pelaksanannya dan langkah-langkah perbaikan (evaluasi) E-Government di Kabupaten Tabalong? 4.   Apa dampak penerapan E-Government terhadap pelayanan public di Kabupaten Tabalong?  4 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1.   Untuk mengetahui analisa mengenai pelaksanaan E-Government di Kabupaten Tabalong. 2.   Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan E-Government di Kabupaten Tabalong. 3.   Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan (evaluasi) E-Government di Kabupaten Tabalong. 4.   Untuk mengetahui analisa tentang evaluasi pelaksanannya dan langkah-langkah perbaikan (evaluasi) E-Government di Kabupaten Tabalong. 5.   Untuk memenuhi salah satu tugas mata pelatihan E-Government.  5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teoritis Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan E-Goverment adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id) Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Goverment adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Sedangkan dalam buku E-Goverment In Action (2005:5) menguraikan E- Goverment adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif  bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya: a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;  b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans; c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x