Home & Garden

Matriks Persandingan 3 versi RUU tentang Masyarakat Adat, AMAN (2016), DPR RI (2018), dan DPD RI (2018)

Description
Matriks Persandingan 3 versi RUU tentang Masyarakat Adat, AMAN (2016), DPR RI (2018), dan DPD RI (2018)
Categories
Published
of 127
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 PERSANDINGAN DRAFT RUU MASYARAKAT HUKUM (VERSI AMAN TAHUN 2016), RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR TAHUN 2018), DAN RUU PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT(VERSI DPD TAHUN 2018) NO MATERI MUATAN/ SUBSTANSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT (VERSI AMAN Tahun 2016) RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR RI Tahun 2018) RUU TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT (VERSI DPD RI Tahun 2018) 1.   2.   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 3.   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 4.   Menimbang: 5.   a.   bahwa Negara mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat serta hak-haknya  yang merupakan salah satu unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat adat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat adat;  a.   bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;   a.   bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi hak tradisional dan/atau hak asal-usul masyarakat adat, tidak terkecuali hak-hak dalam konteks pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6.   b.   bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak b.   bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan b.   bahwa pelindungan hak masyarakat adat oleh negara sebagaimana dimaksud  2 NO MATERI MUATAN/ SUBSTANSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT (VERSI AMAN Tahun 2016) RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR RI Tahun 2018) RUU TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT (VERSI DPD RI Tahun 2018) masyarakat adat harus dilakukan untuk mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan masyarakat adat;   dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan  yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun  yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat; dalam huruf a belum optimal dan belum memberikan kesejahteraan sehingga masyarakat adat belum dapat menikmati manfaat secara optimal dari hak yang dikuasainya secara berkeadilan sosial serta memunculkan konflik sosial dan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional; 7.   c.   bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga untuk itu diperlukan sebuah Undang-Undang tersendiri;  c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;   c.   bahwa pengaturan mengenai pelindungan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat adat yang ada; 8.   d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat;  d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat;   d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat;  3 NO MATERI MUATAN/ SUBSTANSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT (VERSI AMAN Tahun 2016) RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR RI Tahun 2018) RUU TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT (VERSI DPD RI Tahun 2018) 9.   Mengingat: 10.   Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;  Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11.   Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama 12.   13.   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 14.   dan dan dan 15.   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16.   MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 17.   Menetapkan : Menetapkan : Menetapkan:   18.   19.   UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT ADAT  UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT. UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT.  4 NO MATERI MUATAN/ SUBSTANSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT (VERSI AMAN Tahun 2016) RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR RI Tahun 2018) RUU TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT (VERSI DPD RI Tahun 2018) 20.   KETENTUAN UMUM 21.   BAB I BAB 1 BAB 1 22.   KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 23.   Pasal 1 Pasal 1 Pasal 1 24.   Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 25.   1.   Masyarakat adat yang terdiri dari Masyarakat hukum adat dan Masyarakat tradisional adalah subjek hukum yang merupakan sekelompok orang,  yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan  yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan 1.   Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. 1.   Pelindungan adalah tindakan oleh negara yang dilakukan dalam rangka menjamin Masyarakat Adat dapat memenuhi hak asal-usul dan hak kewarganegaraannya, termasuk upaya-upaya pemajuan Hak Masyarakat Adat, sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.  5 NO MATERI MUATAN/ SUBSTANSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT (VERSI AMAN Tahun 2016) RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR RI Tahun 2018) RUU TENTANG PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT (VERSI DPD RI Tahun 2018) hukum.  26.   2.   Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak mereka, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.   2.   Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya. 2.   Adat Istiadat adalah nilai dan aturan  yang menjadi pedoman berperilaku suatu masyarakat dalam menghadapi lingkungan sosial dan lingkungan alamnya, yang dibentuk melalui tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. 27.   3.   Pemberdayaan adalah proses pembangunan Masyarakat Adat melalui berbagai bentuk penguatan dan pengembangan, baik atas inisiatif sendiri maupun difasilitasi Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan memperkuat ketahanan Nasional.   3.   Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. 3.   Masyarakat Adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, baik yang diatur melalui suatu lembaga adat yang

OCNFS#1

Apr 23, 2018

Marketing Mix

Apr 23, 2018
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x