Sheet Music

Ol Pengertian Dinasti politik

Description
Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ol Pengertian Dinasti politik Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala  pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turn-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern  yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal. Tetapi pada hakikatnya dynast politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki, dimana pada system monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut. Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah: 1.   Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. 2.   Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.    Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.    Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Faktor penyebab dinasti politik Motif yang paling kita sering temukan dalam dinasti politik adalah untuk memperkokohkekuasaan keluarga bukan untuk membela kepentingan rakyat. Politik dinasti mengandaikankepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungankekerabatan . Dinasti politik ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui para pendahulunya dengan cara penunjukan anak, istri, paman, atau anggota keluarga lainnya untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam lembaga politik. Biasanya ini adalah cara agar sanak famili tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik baik sebagai bupati/wakil bupati (eksekutif) maupun sebagai anggota perwakilan  Rakyat/DPRD.Dalam lembaga politik seperti partai mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengankeluarga acap kali mendapatkan keistimewaan (privilege) untuk menempati pelbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi. Di sisi lain ada juga praktek dinasti politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik dalam keluarga. Biasanya hal ini ditunjukan dengan salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai lainuntuk memperebutkan posisi politik seperti Bupati, Gubernur, bahkan Presiden sekali pun. Jadi,dalam satu keluarga bisa ada persaingan sebagaimana diawal cerita tulisan ini. Di dalam keluargamereka bersatu. Akan tetapi di luar mereka saling berseberangan. Tak bisa dipungkiri praktik politik dinasti dalam banyak kasus membahayakan demokrasi.Politik dinasti membuka ruang yang cukup menganga akan potensi menancapnya pengaruh politik untuk kepentingan keluarga. Dinasti politik bisa menjadi absolut manakala ruang kritik kemudian tertutup rapat sehingga mekanisme keputusan dan regulasi yang dibuat cenderungekslusif. Dalam praktik kenegaraan kondisi ini pada gilirannya membuat negara menjadi kaku dan otoriter sebab arah pemerintahan hanya bertumpu pada kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Di sisilain politik dinasti semakin menjadi ancaman manakala seseorang yang menerima mandatkekuasaan dari keluarganya ternyata tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan 1.   Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak  melalui proses kaderisasi. 2.   Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. 3.   Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme Mengapa KPK memburu dinasti politik Menurut Dr. Jafar, jika ditracking lebih jauh kebelakang. Cerita terkait KPK dan dinasti politik sangatlah panjang. Orang-orang KPK, kata Dr Jafar, cenderung mendukung demokrasi yang berlangsung secara terbuka. Maksudnya, mereka ingin demokrasi member ruang bagi kelompok professional bisa merebut kekuasaan. KPK ingin mereka yang betul-betul punya kapasitas diberi ruang memimpin daerah. Mereka perlu diberi  peluang agar bisa bersaing dan berkompetisi secara sehat. Dalam kajian Dr Jafar, itulah yang menjadi tolak ukur utama KPK. Boleh jadi KPK berasal dari kelompok kebanyakan. Merek berasal dari orang-orang umum. Mereka bukan berasal atau tidak dilahirkan dari kelompok dinasti. Mereka tidak mengandalkan dinasti untuk menjadi pemimpin. Sehingga menjadi wajar KPK konsen memperjuangkan kelompok umum-diluar dinasti itu- bisa tampil menjadi pemimpin didaerah. Doktor Politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu, menegaskan, secara sadar sebenarnya KPK memahami, bahwa dinasti politik bukan faktor utama pemicu korupsi. Bahwa sumber korupsi dimensinya sangat luas. Antaralain faktor peluang dan kesempatan. Meski demikian, Dr Jafar berpendapat bahwa ada semacam pakem yang terbangun di internal KPK. Bahwa korupsi memang erat kaitannya dengan dinasti politik. Menurutnya, ada semacam keyakinan bahwa politik dinasti seolah-olah memicu terjadinya korupsi. Sementara diluar itu tidak. Dan itu menurut Dr Jafar, sesuatu yang wajar. “Karena KPK dalam rangka membela kepentingan orang kebanyakan. Membela orang umum,” katanya.  Begitulah demokrasi dalam pandangan KPK. Dan sebenarnya demokrasi memang seperti itu. Demokrasi harus memberi peluang kepada semua orang untuk bisa bersaing secara sehat. Sementara, KPK menganggap dinasti politik menghambat proses demokrasi yang sehat itu. “Makanya, bagi KPK Dinasti perlu di potong,” singkatnya.  Dr Jafar mengatakan, persepsi itu sudah terlembagakan dengan sangat kuat di internal KPK itu. Masalah lain, kata Dr Jafar, membuhul di internal KPK bahwa dinasti politik cenderung menguasai dan memegang kekuasaan dalam jangka waktu panjang. Dinasti Politik bisa mengkapitalisasi kekuasaan. Bisa membangun jejaring kekuasaan yang jauh lebih kuat lagi. Misalnya, ada orang dari dinasti politik. Kemudian dia membuat jejaring di birokrasi. Sampai sangat kuat dan menggurita. “Sehingga, dikhawatirkan tidak ada kelompok lain yang memiliki kemampuan bersaing secara sehat dengan kelompok dinasti itu,” jelasnya.  Maka, lanjut Dr Jafar, bagi KPK sangat penting memperhatikan politik dinasti itu. KPK ingin memastikan bahwa dinasti politik tidak lebih korupsi dibanding yang lain. Sehingga, kelompok penguasa yang masuk dalam kategori politik dinasti. Pasti akan menjadi incaran KPK. Beberapa kasus korupsi yang mengemuka terkait dengan dinasti politik, misalnya dugaan suap yang melibatkan bapak dan anak, yakni Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra selaku wali kota Kendari. Setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota dan kembali maju sebagai calon gubernur, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya. Di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kentalnya kekuasaan dinasti politik di Banten.  Ada pula dinasti Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai, Rita Widyasari, tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kertanegara  –  Syaukani Hassan Rais yang terlebih dulu tersandung kasus serupa. Di Cimahi, Jawa Barat, Wali kota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek pasar Cimahi. Sang suami, Itoc Tochija, merupakan wali kota Cimahi selama dua periode. Di Jambi, Zumi Zola yang mewarisi kekuasaan ayahnya Zulkifli Nurdin terlibat kasus Gratifikasi dan Suap Ketok Palu. Meskipun, penguasa dari kalangan umum tidak ada jaminan juga bisa terbebas dari praktik korupsi. Dr Jafar mengatakan, KPK hanya ingin memastikan dinasti politik bisa menjalankan kekuasaan dengan cara yang benar. Selama ini, KPK selalu menyatakan bahwa dinasti politik identik dengan korupsi. KPK ingin membuktikan bahwa premis itu betul. “Meskipun secara ilmiah klaim   itu belum bisa diterima,” katanya.  Secara teoritik, Demokrasi memberi ruang kepada mereka yang memiliki kemampuan merebut simpati publik. Itu bisa diraih dari jasa terhadap proses melakukan perbaikan masyarakat. Jasanya terhadap pembangunan infrastruktur. Jasanya dalam membantu orang lemah. Demokrasi idealnya memberi ruang kepada sosok seperti itu untuk berkuasa. “Itulah demokrasi yang sehat,” singkatnya.  Tapi, dalam pandangan KPK, dinasti politik justru berpotensi menguasai sumber daya besar di daerah. Bisa mengontrol banyak hal. Sehingga, tidak ada dinamika yang mampu melawan kekuatan besar itu. “Maka menjadi penting bagi KPK membuat orang kuat lokal tidak membesar. KPK meyakini orang kuat lokal berpengaruh terhadap kesenjangan demokrasi,”katanya. (*)   Bagaimana dinasti politik bisa membudaya di indonesia Dinasti politik merupakan permasalahan yang disinyalir telah ada di Indonesia sejak presiden pertama kita, Ir. Soekarno, berkuasa. Meskipun dinasti politik tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya dinasti politik menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja. Dinasti politik di Indonesia muncul di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia, Preseiden Soekarno. Hal tersebut terbukti dari lahirnya anak-anak Soekarno yang meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai seorang politisi. Seperti Megawati Soekarno Putri (yang akhir-akhir ini juga semakin memperlihatkan gejala kedinastian politik Indonesia pada diri anaknya  – Puan Maharani), Guruh Soekarno Putra, dll. Dalam tatanan kontempoerer, dinasti politik juga sekarang terlihat muncul pada diri keluarga mantan Presiden Indonesia Alm K.H. Abdurrahman Wahid, dengan munculnya saudara-sudara kandungnya dan juuga anak kandungnya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kecenderungan dinasti politik juga ditunjukkan dalam keluarga Presiden Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditunjukkan dengan kiprah anaknya Eddie Baskoro yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2009/2014. Daftar pustaka  http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/09/pengertian-politik-dinasti.html  Zulkieflimansyah. “Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan ke Budaya Partis ipan.”  http://www.rumahdunia.net/wmview.php?ArtID=1386&page=1 (Diakses pada   Minggu, 27 November 2010 pukul 20.00) https://www.scribd.com/doc/45815457/Faktor-Penyebab-Dinasti-Politik https://jambilink.com/2019/01/30/ulasan-mengapa-kpk-memburu-dinasti-politik/ https://jambilink.com/2019/02/04/kpk-kejar-daku-dinasti-ditangkap/ http://birubirukamarku.blogspot.com/2013/11/makalah-dinasti-politik.html 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x