Shopping

Pengantar ilmu pembangunan

Description
Pengantar ilmu pembangunan
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Nama : Anisha Ramadanti  NIM : 1406619072 Kelas : Sosiologi B 2019 Pembangunan sebagai Kebebasan : Pandangan Amartya Sen tentang Pembangunan Dalam bukunya, Profesor Amartya Kumar Sen menyajikan secara meyakinkan konsepnya mengenai pembangunan, yakni sebagai upaya untuk memperluas kebebasan riil yang dapat dinikmati oleh rakyat. Dalam konsepnya,  perluasan kebebasan dipandang sebagai tujuan utama pembangunan. Nilai intrinsik kebebasan manusia didukung oleh berbagai kebebasan ini bersifat empiris dan kausal, tidak berdiri sendiri dan saling menjadi bagian. Pandangan Profesor Sen yang luas ini kontras dengan pandangan konvensional, pembangunan tergantung  pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan pendapatan pribadi, industrialisasi dan kemajuan teknologi, atau modernisasi sosial. Untuk memenuhi pembangunan diatas sebagai perluasan kebebasan substantif diharuskan menyingkirkan kemiskinan dan tirani, minimnya peluang ekonomi dan kemiskinan sosial sistematis, penelantaran sarana umum dan intoleransi, atau campur-tangan rezim yang berlebihan. Seringkali tiadanya kebebasan substantif ini disebabkan oleh kemiskinan absolut yang dibeberapa negara berwujud bencana kelaparan yang menyebabkan jutaan orang tidak memiliki kebebasan dasar untuk bertahan hidup. Pada bukunya  Poverty and Famines-An Essay on Entitlement and  Deprivation  1981, Profesor Sen mengkritik yang menyatakan bahwa bencana kelaparan disebakan oleh turunnya persediaan pangan (pandangan FAC). Menurut studi empiris bencana kelaparan ini bisa saja terjadi tanpa adanya penurunan  persediaan pangan. Dia mengatakan bahwa perhatian harus dipusatkan pada entitlement (hak) yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu komoditas yang dapat  digunakan untuk membangun kepemilikan dan kekuasaan. Bagi mayoritas  penduduk negara berkembang, entitlement hanya ditentukan oleh sumber yang dimiliki, yaitu tenaga kerja. Dalam kasus lain, tiadanya fasilitas umum dan sosial, seperti program epidemiologi, program kesehatan atau pendidikan yang memadai dan terorganisasi, atau tiadanya lembaga menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban secara efektif. Antiperempuan juga sangat dibatasi dibeberapa masyarakat miskin. Kebebasan untuk memiliki pekerjaan diluar rumah dapat membantu mengurangi kemiskinan  perempuan, baik kemiskinan relatif maupun mutlak. Apabila perempuan diberi kebebasan untuk memiliki pekerjaan diluar rumah maka itu akan dapat membantu mensejahterakan keluarga serta mempunyai suara yang lebih besar di keluarga. Dalam hal lain, tidak adanya kebebasan adalah akibat langsung dari hilangnya hak politik dan sipil karena tindakan pemerintah otoriter. Di negara  berkembang, penolakan terhadap sistem demokrasi serta kebebasan politik dan sipil didasarkan pada argument, berikut : Pertama , kebebasan dan hak politik menghambat pembangunan ekonomi. Bukti empiris yang dihimpun Profesor Sen yakni, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pertama-tama lebih disebabkan oleh iklim ekonomi yang menguntungkan daripada sistem politik yang keras. Kedua , pembela kebijakan otoriter mengklaim bahwa kepada orang miskin diberikan pilihan apakah mereka menginginkan kebebasan politik atau pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta-merta mereka akan memilih yang kedua. Ketiga , cenderung pada kebijakan otoriter bahwa kebebasan politik dan demokrasi adalah “konsep Barat” yang tidak sesuai dengan “nilai - nilai Asia”. Dalam hal menyamaratakan Asia melalui konsep “nilai - nilai Asia” tentu tidak mudah karena Asia tinggal sekitar 60% penduduk dunia begitu luas dan memiliki budaya, etnis,  bahasa, dan agama yang sangat beragam. Hubungan antara demokrasi dan tiadanya bencana kelaparan mudah dicari. Di negara nondemokratis yang tertimpa kelaparan, para presiden, raja, birokrat, dan  pemimpin militer beserta keluarganya tidak pernah menjadi korban. Alasannya, mereka tidak perlu memikul konsekuensi atas kegagalan mencegah terjadinya  kelaparan. Sebaliknya, di negara demokrasi bencana kelaparan dapat menimpa yang berkuasa dan para pemimpin politik. Ancaman ini telah memberi mereka dorongan politik untuk mencegah terjadinya bencana kelaparan. Informasi pun memainkan peran yang penting di negara-negara demokrasi. Pers, yang bebas mengadakan liputan investigasi memberikan banyak informasi berharga yang dapat mempengaruhi kebijakan sehingga mencegah terjadinya bencana kelaparan. Analisis Profesor Sen tentang pembangunan memandang kebebasan individu sebagai blok-blok bangunan dasar. Itulah pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk memperluas kebebasan substantif. Perspektif “kemampuan manusia” dalam batasa n tertentu berkaitan dengan perspektif “modal manusia”.  Namu n cakupan perspektif “modal manusia” lebih sempit karena ia hanya memfokuskan perhatian kepada upaya manusia dalam meningkatan kemungkinan  produksinya. Sebaliknya, perspektif “ kemampuan manusia” lebih luas karna memfokuskan pada substantif semua orang. Adam Smith dalam The Wealth of  Nations  dan The Theory of Moral Sentiments  menganalisis kemungkinan produksi. Yang menekankan pentingnya peranan pendidikan maupun pembagian kerja,  belajar dengan bekerja, dan pengasahan keterampilan. Namun dalam The Wealth of  Nations,  pembangunan kemampuan manusia untuk menuju kehidupan yang  berfaedah dan lebih produktif adalah yang paling santai. Relevansi Pandangan Profesor Sen bagi Indonesia Di masa pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 1966 sampai  pertengahan 1997, pandangan Profesor Sen ini bisa dianggap sebagai idealis dan naif. Sebenernya pandangan yang anti demokrasi itu yang bersebrangan dengan  pandangan Profesor Sen. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan taraf hidup  penduduk dan membangun negara yang kuat dan setara dengan negara-negara maju dengan cara mencapai pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat dengan kekuasaan otoriter. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pada 1997/1998 bahwa kemajuan ekonomi yang pesat jarang dapat  dipertahankan tanpa batas waktu. Struktur politik di Indonesia sangat otoriter dan represif dengan otoritas kebijakan terpusat ditangan Presiden Soeharto. Dr. Denis de Tray dengan menyesal menyatakan bahwa para ekonom, terlambat menyadari  bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat-berkelanjutan tidak hanya bergantung kepada makroekonomi dan mikroekonomi yang sehat, melainkan juga kepada lembaga yang kokoh yang dapat menegakkan berbagai aturan dasar dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan, perusahaan publik dan swasta, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta masyarakat pada umumnya. Professor Mohammad Sadli menyatakan hebatnya krisis di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor politik, termasuk instabilitas politik sekitar Presiden Soeharto, suksesi politik, korupsi besar-besaran, dan represi terhadap segala lapisan politik. Ketika ekonomi Indonesia semakin jatuh ke dalam  jurang pada awal 1998, tampak jelas disiplin reformasi keuangan dan ekonomi lainnya serta akuntabilitas publik yang diminta oleh IMF dihambat oleh Soeharto.dia bertekad melindungi kepentingan ekonomi anak-anaknya. Pandangan Profesor Sen mengenai peranan protektif demokrasi jelas relevan. Dalam system demokrasi pemerintah yang nyata-nyata gagal memecahkan krisis ekonomi akan disingkirkan dari kekuasaannya oleh parlemen. Jadi, kebebasan politik memang merupakan unsur yang sangat penting dalam seluruh kebebasan yang harus dimiliki oleh bangsa-bangsa untuk menempuh kehidupan sebagaimana yang dikehendaki. Walaupun demikian ia bukanlah satu-satunya kebebasan instrumental. Professor Sen mencakup:  fasilitas ekonomi   dengan tujuan konsumsi, produksi, atau pertukaran. Peluang sosial (program  pendidikan dan kesehatan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menjadikan seseorang memiliki kebebasan substantif agar dapat hidup lebih baik),  jaminan transparansi   (berkenaan dengan kebutuhan akan keterbukaan, termasuk hak mengungkapkan fakta guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme),  jaminan perlindungan  (memberikan pengaman sosial kepada orang-orang yang menanggung kemiskinan). Semua kebebasan tersebut merupakan  komponen penting yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia, namun yang lebih mendesak adalah  peluang sosial. Mengenai pendidikan di Indonesia seorang ilmuwan sosial Indonesia terkemuka, menyatakan kendati selama tiga dasawarsa terakhir pendidikan maju  pesat, namun jurang pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menganga. Diskusi mengenai “distribusi aset”  yang lebih merata, topiknya hanya terpusat pada redistribusi asset fisik atau asset moneter. Memperluas akses kepada lembaga pendidikan yang baik di semua tingkatan bagi mayoritas penduduk kurang mampu, misalnya dengan meningkatkan beasiswa bagi anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah, kiranya sejalan dengan upaya memperluas “kemampuan manusia”. Dengan upaya ini kebebasan yang mereka miliki akan membimbing mereka ke arah kehidupan yang diidam-idamkan.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x