Press Releases

Perang-perang atas Laut, Menghitung Tantangan pada Manajemen Sumberdaya Laut di Era Otonomi: Pelajaran dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara

Description
Seperti halnya dalam domain politik, meskipun tingkatannya berbeda, diskursus dan praktik manajemen sumberdaya alam sedang bergerak dari manajemen yang sentralistis ke otonomi daerah. Konsekuensi dari kecenderungan ini adalah berpindahnya banyak
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1  Adhuri,   Perang-perang atas Laut  1 Tulisan ini adalah makalah yang disajikan dalam panel“  Reconfiguring the Environment in Decentralizing In-donesia: Towards Multi-layered Resource Manage-ment in a Multi-cultural Nation-state ” pada Simposium Perang-perang atas Laut, Menghitung Tantanganpada Manajemen Sumberdaya Laut di Era Otonomi: Pelajaran dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara 1 Dedi Supriadi Adhuri (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Abstract Seperti halnya dalam domain politik, meskipun tingkatannya berbeda, diskursus dan praktik manajemen sumberdaya alam sedang bergerak dari manajemen yang sentralistis keotonomi daerah. Konsekuensi dari kecenderungan ini adalah berpindahnya banyak pekerjaankepada pemerintah daerah. Satu pekerjaan krusial tentu merumuskan pola manajemensumberdaya alam seperti apa yang memungkinkan tercapainya pemanfaatan optimalsumberdaya alam sedemikian rupa sehingga kegiatan tersebut dapat menyumbangkan sesuatu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa menganggu keberlangsungan( sustainability ) dari sumberdaya alam itu sendiri. Untuk keperluan itu, pengevaluasianterhadap praktik pengelolaan yang telah ada tentu sangatlah berguna. Melalui evaluasi,kita bisa belajar kelemahan dan kelebihannya. Dengan pelajaran itu, perumusan polamanajemen yang baru akan berlandaskan pada kondisi yang telah ada dan bukan sesuatu yang diimpor begitu saja dari luar tanpa mempertimbangkan relevansi kontekstualnya. Dilandasi logika seperti di atas, tulisan ini ingin mendiskusikan potensi konfik antar stakeholders dengan mempelajari konflik-konflik yang pernah terjadi dalam eksploitasi sumberdayalaut di kepuluan Kei Maluku Tenggara. Dengan menganlisa konflik, diskusi dalam tulisan iniakan mengidentifikasi stake holders (kepentingan, penguasaan sumberdaya dan strategi-strategi mereka) serta konteks-konteks (terutama dalam hubungannya dengan power rela-tions ) yang mengerangkai konflik-konflik di antara mereka. Dengan diskusi ini diharapkandapat teridentifikasi beberapa potensi dan tantangan dalam praktik manajemen sumberdayaalam, laut khususnya, pada era otonomi daerah. Key words: konflik, pengelolaan sumber daya alam, otonomi daerah, agensi. Pendahuluan Kritik terhadap praktik pengelolaan lautyang sentralitstis sudah lama menjadi bagiandalam diskursus manajemen sumberdaya laut.Berbagai macam kelemahan pemerintah pusatseperti keterbatasan sumberdaya manusia dan Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA  ke-3: “  Rebuilding Indonesia, a Nation of ‘Unity in Di-versity’: Towards a Multicultural Society ”, KampusUniversitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.  2  ANTROPOLOGI INDONESIA   Vol. 29, No.3, 2005 finansial untuk mengumpulkan dan menganalisisdata tentang sumberdaya, keterbatasankemampuan mengembangkan kebijakan yangefektif dan efisien, keterbatasan untuk memonitor implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, subordinasi kepentinganlingkungan oleh kepentingan ekonomi, ataukepentingan-kepentingan politik dan pem-bangkangan dari pengguna sumberdaya lautyang disebabkan karena tiadanya hubunganyang harmonis antara masyarakat denganaparat pemerintah adalah beberapa contoh isikritik tersebut (Balland and Platteau 1996). Kritik tersebut telah pula ditujukan kepadamanajemen sumberdaya laut yang dilakukanoleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini rejimOrde Baru (lihat misalnya Bailey 1988; Marlessy1991; Zerner 1991; Bailley dan Zerner 1992).Untuk menutupi kelemahan ini, diusulkan“ devolution of major resource management and allocation decisions to the local level maybe more effective than management effortswhich distant and understaffed government agencies can provide ” (Bailey and Zerner1992:2).Rupanya jawaban terhadap kritikan-kritikandan saran tersebut harus menunggu runtuhnyarejim Orde Baru. Karena hanya setelahSoeharto, kekuatan utama dari Orde Baru,dipaksa mundurlah konsepsi baru darimanajemen sumberdaya laut menjadi agendapembicaraan dalam tatanan kehidupanbernegara. Dengan dirancang, disyahkan dandiberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun1999 yang sangat populer dengan sebutanUndang-undang Otonomi Daerah (Otoda),angin segar—tidak hanya pada peta hubungankekuasaan antara pemerintah pusat dan daerahtetapi juga pada praktik pengelolaan sumberdaya laut—berhembus. Salah satu alasan darihal ini adalah karena undang-undang ini telahmengalihkan hak pengelolaan wilayah laut daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Dalam undang-udang itu didefinisikan bahwawilayah propinsi meliputi daratan dan lautansejauh 12 mil dari garis pantai menuju lautanterbuka (pasal 3). Kemudian, kewenanganuntuk mengatur 1/3 wilayah pertama dariwilayah propinsi ada pada pemerintahkabupaten (pasal 10). Dalam konsepsi demikian,maka kabupaten dan propinsi merupakan ‘lokusutama’ dari praktik manajemen sumberdayapesisir yang dalam banyak hal mungkin bisadisamakan dengan pengelolaan tentangperikanan rakyat ( artisanal fishery ). 2 Meskipun ini menandakan sesuatu yangbaik, pendelegasian wewenang pengelolaanperairan pantai atau perikanan rakyat daripemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik pada level kabupaten maupun provinsi, tentutidak secara otomatis akan melahirkan pola-polamanajemen yang berkelanjutan dan ber-keadilan. Pertama, hal ini disebabkan kalaupunkita menganggap bahwa praktik cooperativemanagement   ( co-management  ) sebagai wujudmanajemen yang ideal, misalnya, pendelegasianyang didefinisikan oleh Undang-undang Otodabukanlah pendelegasian seperti yangdimaksudkan dalam konsepsi co-management  .Pendelegasian dalam UU Otoda adalahpendelegasian dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah, sementara dalam diskursus co-management   yang dimaksud pendelegasiantersebut adalah pendelegasian dari pemerintahkepada masyarakat (komunitas) atau kepada stake holder atau dalam bahasa Jentoft (1989)“  fishermen’s organisaztions ”. Kedua, kalaupun kita menggangap bahwa pemerintahdaerah akan lebih responsif terhadap aspirasikomunitas lokal, seperti akan ditunjukkan padapada seksi-seksi berikut, kebenaran anggapanbahwa pengelolaan sumberdaya laut yang 2 Asosiasi pengelolaan wilayah pesisir denganperikanan rakyat didasari asumsi bahwa perikananrakyat ( artisanal fishery ) beroperasi di dalam wilayah12 mil.  3  Adhuri,   Perang-perang atas Laut  didasari aspirasi dari komunitas lokal akanmendorong terciptanya praktik manajemenyang berkelanjutan dan berkeadilan bisadiragukan. Ketiga, pada kenyataannya, kita jugabisa melihat bahwa beberapa konflik antaranelayan yang terjadi baru-baru ini justru terjadidengan mengatasnamakan UU Otoda. Misal-nya, konflik yang terjadi antara nelayanMasalembo dengan nelayan pantai utara Jawa(  Rakyat Merdeka  2000). Ini berarti, dalamsuasana Otoda pun, praktik pengelolaansumberdaya laut yang berkelanjutan danberkeadilan adalah sesuatu yang masih harusdicari.Dalam konteks demikianlah, artikel iniditulis. Dalam proses pencarian ini, tulisan iniingin memperlihatkan kompleksitas hubungan-hubungan di antara kelompok kelompok sosialyang berada dalam ‘wadah’ yang disebutsebagai daerah. Hal ini akan dilakukan denganmengidentifikasi siapa saja yang berada dalam‘kotak’ daerah yang terlibat atau ber-kepentingan dengan sumberdaya atau wilayahlaut dan bagaimana hubungan di antara mereka.Untuk melihat hal ini, penulis akan mendeskripsi-kan beberapa konflik atas wilayah laut danpengeksploitasian terhadap sumberdaya lautyang telah terjadi di kepulauan Kei MalukuTenggara. Dengan menganalisis konflik-konflik ini akan diperlihatkan bahwa dalam komunitaslokal terdapat beberapa kelompok sosial yangterlibat dalam kontestasi untuk menguasaiwilayah laut. Konflik-konflik ini juga akanmenunjukkan keterkaitan antara penguasaansumberdaya laut dengan kepentingan politik dari elit-elit atau kelompok-kelompok sosialyang ada dalam komunitas tersebut.Selanjutnya, di dalam ‘wadah’ daerah itu jugaterdapat pengusaha dan birokrat lokal yang juga terlibat dalam kontestasi untuk menguasaiwilayah dan sumberdaya laut. Menariknya,karena segmen-segmen dalam komunitas lokalterlibat dalam kontestasi di antara merekasendiri, pada konteks-konteks tertentu, merekatidak segan ‘menggadaikan’ hak-hak penguasaanterhadap wilayah laut kepada pihak pengusahamaupun birokrat lokal dengan harapan keduaagen terakhir ini bisa membantu mereka untuk memenangkan kontestasi di antara segmenkomunitas lokal tersebut. Konflik-konflik atas laut: beberapacontoh Konflik terkait masalah penguasaanwilayah laut yang sangat kontroversial dikepulauan Kei adalah konflik atas batas wilayahlaut antara penduduk desa Turtrean dan desaSather di P. Kei Besar. 3  Dianggap kontroversialkarena, misalnya konflik ini (a) telah berlangsunglama, sejak tahun 1935 sampai, paling tidak tahun 1997—mungkin sampai saat ini, (b) terjadiperkelahian hampir setiap tahun—kadang-kadang lebih dari sekali dalam setahun, dan (c)telah menelan korban yang tidak sedikit—misalnya pada tahun 1988, tujuh puluh empat(74) buah rumah di desa Sahter dibakar.Isu pemicu dari konflik ini adalah sengketabatas wilayah laut dari kedua desa. Penduduk desa Tutrean mengklaim batas wilayah lautmereka adalah suatu titik di mana menurutpenduduk Sather telah termasuk ke dalamwilayah laut mereka (lihat gambar). Klaim batasyang berbeda ini seringkali menyulut terjadinyakonflik fisik pada setiap saat penduduk darisalah satu desa mengeksploitasi sumberdayalaut, terutama bia lola  ( Throcus niloticus ) padawilayah yang disengketakan.Analisis penulis terhadap konflik-konflik yang terjadi di antara kedua desa ini dan 3 Secara agak rinci kasus ini telah didiskusikan padaAdhuri (1998). Masyarakat kepulauan Kei mengenalpraktik hak ulayat ( communal property rights ) ataswilayah laut. Namun demikian, batas wilayah laut danunit pemegang hak atas wilayah tersebut seringkalimenjadi bahan perselisihan.  4  ANTROPOLOGI INDONESIA   Vol. 29, No.3, 2005 kegagalan dari usaha-usaha penyelesaiannya 4 mengarahkan pada kesimpulan bahwa akar darimasalah ini adalah kontestasi antara ‘kelas’bangsawan ( mel-mel ) dengan ‘kelas’ orangmerdeka ( ren-ren ). 5  Pada satu pihak, denganmenggunakan sejarah lisan tentang asal-usulmereka dan hubungannya dengan penduduk desa Sather, sebagai kelas bangsawan,penduduk desa Tutrean menganggap bahwamereka mempunyai kewenangan untuk menguasai wilayah dan penduduk desa Satheryang ren-ren . Bagi orang Tutrean, ini berartiseluruh kehidupan desa Sather secara politik harus ditentukan oleh orang Tutrean. Kepaladesa Sather misalnya, haruslah bangsawan dariTutrean. Begitu pula halnya dengan pengatur-an batas dan pemanfaatan wilayah dari desaSather, orang Tutreanlah yang berhak menentu-kannya. Pada pihak yang lain, penduduk desaSather menganggap bahwa sebagai orangmerdeka tentu saja mereka bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan mengacupada sejarah lisan, versi mereka sendiri, tentangasal-usul desanya, mereka menolak segalaargumen yang menunjukkan superioritasbangsawan dari Tutrean dalam hubungannyadengan pengaturan domain politik dan teritorialdi desanya.Isu kontestasi ini tidak pernah diperhatikandalam usaha-usaha penyelesaian konflik yangterjadi di antara kedua desa ini. Usaha yangdilakukan pemerintah kolonial Belanda padatahun 1936 dan 1939 ditentang oleh orangSather karena keputusannya didasari oleh 4  Usaha penyelesaian terhadap konflik ini dilakukanoleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936dan 1939, kemudian atas inisiatif bupati MalukuTenggara pada tahun 1990, dan melalui putusanpengadilan negeri Maluku Tenggara pada tahun 1993dan pengadilan tinggi Maluku pada tahun 1996. 5 Pada masyarakat Kei terdapat tiga strata sosial:bangsawan ( mel-mel ), orang merdeka ( ren-ren ) danbudak ( iri-iri ).  5  Adhuri,   Perang-perang atas Laut  konsultasi Belanda terhadap dewan adat yangdipimpin oleh penguasa-penguasa tradisionaldi kepulauan Kei yang semuanya merupakankaum bangsawan. Demikian pula penyelesaianyang digagas oleh bupati Maluku Tenggarapada tahun 1990. Keputusan tentangpenyelesaian konflik pada saat itu didasarisidang adat yang dikuasai oleh pemimpin adatyang bangsawan. Usaha penyelesaiansengketa terakhir melalui keputusan pengadilannegeri Kabupaten Maluku Tenggara danpengadilan Tinggi Maluku pun ditentang karenadianggap tidak adil. Ketidakadilan ini terkaitdengan dasar keputusan-keputusan itu yanglebih didasari bukti-bukti tertulis, yangkebanyakan dikuasai oleh kaum bangsawan.Konflik terkait dengan penguasaan wilayahlaut dan penmanfaatannya terjadi juga di antarapenduduk kampung Islam ( Ohoislam ) denganpenduduk kampung Katolik ( Ohoisaran  ) didesa Sathean yang terletak di P. Kei Kecil. 6 Konflik di antara penduduk kedua kampung inipertama kali terjadi pada tahun 1964, yangdipicu oleh penggunaan bagan oleh salahseorang penduduk kampung Islam yangdiprotes oleh penduduk kampung Kristendengan alasan bahwa penggunaan bagan ituakan menyebabkan ketimpangan distribusisumberdaya laut. Pada satu pihak mereka yangmenggunakan bagan akan mendapatkan ikanlebih banyak, pada pihak yang lain mereka yangtidak menggunakan teknologi ini akan kesulitanmendapatkan ikan. Dihadapkan pada protes iniorang kampung Islam menghentikan peng-operasian bagannya.Konflik antara kedua pihak kembali terjadipada tahun 1984 saat penduduk kampung Is-lam kembali mengoperasikan bagan di perairandesa itu. Namun demikian, konflik ini segeradapat terhenti setelah terjadi kesepakatan diantara mereka. Kesepakatan tersebut me-lingkupi dua hal. Pertama, orang kampung Is-lam diharuskan membayar uang sewapenggunaan wilayah laut tempat merekamengoperasikan bagannya. Kedua, orangkampung Islam dilarang mengoperasikanbagannya di wilayah yang menjadi tempatpenangkapan ikan dari penduduk kampungKristen. Kedua kesepakatan ini mengindikasi-kan bahwa orang kampung Kristen meng-anggap bahwa orang kampung Islam adalah‘orang luar,’ atau, paling tidak dianggap tidak mempunyai hak yang sama dengan penduduk kampung Kristen dalam hubungannnyadengan penguasaan dan penggunaan wilayahlaut mereka. Setelah ditelusuri lebih mendalamtentang hubungan antara penduduk keduakampung tersebut, nampaknya penyebabkonflik di antara mereka bukanlah hanyaperbedaan teknologi penangkapan ataudistribusi sumberdaya, melainkan juga terkaitdengan asal-usul penduduk kedua kampungini. Dalam sejarah lisan tentang asal-usulpenduduk kedua kampung tersebut disebutkanbahwa penduduk Kristen yang pertama kalidatang dan menempati wilayah desa tersebut,sementara itu penduduk kampung Islam adalahketurunan dari seorang laki-laki Bugis yangmenikahi seorang wanita dari kampung Kristenyang pada saat itu masih memeluk agama lokal.Jadi, menurut penduduk kampung Kristen,penduduk kampung Islam bukanlah penduduk ‘asli’ Sathean. Penduduk Sathean ‘asli’ dalamanggapan mereka adalah keturunan dari pendirikampung atau desa itu melalui garis laki-laki.Karena penduduk kampung Islam adalahketurunan dari seorang laki-laki Bugis, makamereka lebih merupakan orang Bugis dari padaorang Sathean. Dalam bahasa yang lebih halus,mereka sering juga menyebut bahwa penduduk kampung Islam adalah orang ‘Yamlean tempel.’Yamlean adalah nama keluarga (  fam ) dari wanitaSathean yang menikah dengan laki-laki Bugis 6 Secara agak rinci konflik ini didiskusikan dalamAdhuri (1993).
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x