Sales

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Description
"Bentuk perlindungan kepada masyarakat berkenaan dengan penyusunan dan atau revisi rencana tata ruang yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, hendaknya mengikutsertakan masyarakat, sosialisasi RTRW, dan musyawarah secara terbuka, serta
Categories
Published
of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    1 PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH Oleh: Roberth Kurniawan Ruslak Hammar    Abstrak Bentuk perlindungan kepada masyarakat berkenaan dengan penyusunan dan atau revisi rencana tata ruang yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, hendaknya mengikutsertakan masyarakat, sosialisasi RTRW, dan musyawarah secara terbuka, serta pengakomodasian kearifan masyarakat hukum adapt dalam produk hukum daerah. Kata kunci: Perlindungan MHA - RTRW I. PENDAHULUAN Ruang wilayah negara Indonesia dengan sumber daya alam yang tiada tara membentang bagaikan zamrud khatulistiwa, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam didasari keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai apabila didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, manusia dengan manusia, JURNAL ILMU HUKUM DAN AGRARIA PATRIOT Volume: 04. Nomor 2 Januari 2010 ISSN 1979-7052 Publikasi Berkala Gagasan Konseptual, Kajian Teoretis, dan Hasil Penelitian    2 hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut merupakan landasan ideal dan moral dalam implementasi penataan ruang di Republik ini. Selain landasan ideal, dan moral, penataan ruang sebagai salah satu manifestasi pelaksanaan pembangunan didasari pula pada landasan konstitusional (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) yang menghendaki agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keseimbangan antara kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Selain landasan tersebut patut dikembangkan pula kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan wajib memperhatikan asas serasi, selaras dan seimbang dalam pemanfaatan ruang. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri atas wilayah, nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota sebagai subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dari yang lain. Sebagai pengejawantahan otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang wilayahnya yakni perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang, diperlukan dasar hukum guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang, atau dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam penataan ruang seyogianya setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang; setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan berhak memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu penyelenggaraan penataan ruang diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menghormati hak   – hak rakyat, serta penyelenggaraan pembinaan    3 oleh pemerintah yakni mensosialisasikan rencana tata ruang guna menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan latihan. Di samping diperhatikan pula faktor lingkungan alam Hal  – hal tersebut di atas merupakan manifestasi perlindungan hak   – hak rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Undang  – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khsusus Bagi Provinsi Papua. Realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah (berdasarkan hasil penelitian) di berbagai daerah belum optimal; terbukti dengan maraknya terjadi bencana alam, akibat ulah manusia dan kesalahan kebijakan terhadap pemanfaatan ruang. Terlepas dari berbagai bencana yang datang silih berganti akibat kesalahan kebijakan, maka yang menjadi fokus tulisan ini adalah hal ihkwal perlindungan hukum terhadap hak-hak atas sumber daya agraria. Agar hak-hak masyarakat adat mendapat jaminan hukum, maka perlu pengaturan hak-hak dan partisipasi pada substansi Peraturan daerah rencana tata ruang wilayah. II. HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENATAAN RUANG Hak Menguasai Negara termanifestasi pada mengatur, mengurus dan mengawas. Implementasinya antara lain pada Rencana ( Het Plan  ) yang merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib/teratur (Hadjon, dkk, 1997:156). Hak Menguasai Negara diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Budi Harsono (Ruwiastuti, 2000:111) mengemukakan bahwa hak menguasai negara didasarkan pada teori, negara tanpa harus menjadi pemilik tanahpun, selaku penguasa dapat memberikan tanah-tanah yang dikuasai itu, asal ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk itu.    4 Hak Menguasai Negara tersebut diimplementasikan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada negara untuk: 1.   mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2.   menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3.   menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Kewenangan negara tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 UUPA yakni Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya: a. Untuk keperluan negara. b.   Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya. c.   Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lainnya kesejahteraan. d.   Untuk memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu. e.   Untuk memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. Berdasarkan rencana umum tersebut pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Implementasi kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kewenangan membuat rencana tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur antara lain perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang dilakukan secara integral dengan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai, adat istiadat dan nilai-nilai yang    5 hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1997. Kegiatan penataan ruang yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Republik ini, dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut: 1.   Posisi Indonesia di kawasan yang sangat cepat berkembang, yaitu pacific Ocean Rim dan Indiana Ocean Rim berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah. 2.   Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi SDA yang terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. 3.   Letak Indonesia pada kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang. 4.   Keberadaan pulau-pulau kecil terluar pada kwasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan NKRI Permasalahannya: semakin menurunnya kualitas pemukiman; alih fungsi lahan dan kesenjangan antar dan dalamwilayah. Oleh karena itu perlu upaya penataan ruang yang meliputi: Perencanaan Tata Ruang   adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputinpenyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR); Pemanfaatan Ruang   adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;  dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang terdiri atas Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. Rencana terdiri atas Rencana Sistem Pusat Permukiman (Sistem wilayah, Sistem internal Perkotaan) dan rencana Sistem Jaringan Prasarana (Transportasi, Energi dan kelistrikan, Telekomunikasi, Persampahan dan sanitasi, Sumber daya alam dsb) . Sedangkan Rencana Pola Ruang terdiri atas Peruntukan kawasan lindung, dan kawasan budidaya (kegiatan pelestarian
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x