Crafts

red5;How dominis litis fit with equality before the law

Description
red5;How dominis litis fit with equality before the law
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  How dominis litis fit with equality before the law? Zakki Adlhiyati  Department of Procedural Law, Faculty of Law, Sebelas Maret University, Jl. Ir. Sutami ! " #entin$an, Sura%arta Indonesia&'()! * +orrespondin$ "utor. -mail/ 0a%%i.adliyati1yaoo.co.id Abstrak Keadilan yang dilatar belakangi dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaanmemerlukan aturan penyeimbang yang dapat menguntungkan masyarakat.Disinilah fungsi dari asas dominis litis pada peradilan tata usaha Negara,menyeimbangkan ketidaksamaan kondisi antara penggugat dan tergugat.Penyeimbangan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.Equal access ini merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam asasequality before the law. Didasarkan pada hal tersebut maka terdapat hubunganyang erat antara asas dominis litis dengan asas equality before the law Keyword hukum, asas, peradilan. 1. Pendahuluan !ndang"undang Dasar #$%& pasal # ayat '() menyebutkan bahwa*ndonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau rectsstaat  men+adikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Konsep Negara hukum ' rectsstaat2 ini dikembangkan oleh *mmanuel Kant, Paulaband, -ulius tahl, /ichte, dan lain"lain '-imly Asshiddiqie). dalamsystem Eropa Kontinental. Negara hukum eropa continentalmembutuhkan adanya peradilan administrasi dalam system kekuasaankehakimannya karena Keberadaan Peradilan 0ata !saha Negara sebagaisuatu institusi yang mandiri dalam struktur kekuasaan kehakimanmerupakan salah satu ciri dari negara hukum bertradisi Eropa Kontinental'1iawan 0+andra, 2 34#( 5lm %(&).Pengadilan tata usaha Negara atau pengadilan administrasi adalahsuatu pengadilan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kriteria sebuah   Negara hukum. Negara yang dilandasi oleh hukum memerlukan suatu alatuntuk mengontrol roda"roda pemerintahan sebagai +antung suatu Negara.Pengadilan tata usaha Negara berfungsi sebagai control terhadap pemerintah sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat'upandi. 344&). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dianggapmempunyai kedudukan yang lebih tinggi +ika dibandingkan denganmasyarakat. 6leh sebab itu dalam konsep hukum administrasi Negaradikenal adanya litis domine principle, atau hakim hakim akti7. Asas inimemberikan kewenangan kepada hakim untuk berperan lebih aktif gunamenyeimbangkan kedudukan para pihak yang bersengketa '8andraKristiantoro, 34#3). Disisi lain di dalam Negara hukum +uga mengenal adanya prinsipequality before the law. Prinsip equality before the law menghendakiadanya persamaan antara rakyat dengan pe+abat administrasi, prinsip iniharus +uga tercermin dalam penyelenggaraan peradilan, pe+abatadministrasi dan rakyat sama"sama taat kepada hukum dan mempunyaikedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini bertentangandengan prinsip litis domine. 9ang memandang bahwa kedudukan salahsatu pihak lebih tinggi daripada pihak yang lain. :erdasarkan pada haltersebut, maka perlu dika+i terkait penerapan asas domini litis danequality before the law pada system peradilan tata usaha Negara. 2. Metode Penelitian ;etode yang digunakan adalah normati7e. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder '1onny 5aniti+o oemitro, #$<< ##). Dalam penelitian hukumnormati7e, penelitian terhadap asas"asas hukum dilakukan terhadapnorma"norma hukum yaitu yang merupakan patokan"patokan untuk  bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas '1onny 5aniti+ooemitro, #$<< #&). 3. Hasil dan Pembahasan a. Peradilan Tata Usaha Negara  Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelaksanakekuasaan kehakiman yang secara konstitusional ditegaskan dalam!ndang"undang Dasar #$%& Perubahan ketiga pasal 3% ayat '3).Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan'Pasal 3% ayat '#) !!D #$%& Perubahan Ketiga). edangkan Peradilan0ata !saha Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara perkaraadministrasi negara murni 'ulistiyo, ri 5ernowo. 344&). Pasal %!ndang"undang Nomer $ tahun 344% tentang Perubahan atas !ndang"undang Nomer & tahun #$<= tentang Peradilan 0ata !saha Negaramenyebutkan bahwa peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tatausaha Negara.engketa 0ata !saha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pe+abat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang"undangan yang berlaku 'Pasal # angka #4 !ndang"undang No &# tahun 344$ tentangPerubahan Kedua atas !ndang"undang Nomer & tahun #$<= tentangPeradilan 0ata !saha Negara). elan+utnya disebutkan bahwa 0ata !saha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah'Pasal # angka < !ndang"undang No &# tahun 344$), dan yang dimaksud:adan atau Pe+abat 0ata !saha Negara adalah badan atau pe+abat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang"undangan yang berlaku 'Pasal # angka < !ndang"undang No &# tahun344$).Dari sudut sejarah  ide dibentuknya Peradilan Tata UsahaNegara  adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah denganwarga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertu+uanmengkontrol secara yuridis '  3udicial control  ) tindakan pemerintahan yangdinilai melanggar ketentuan administrasi 'mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum ' abuse of power  ) 'http>>ptun"medan.go.id).  Pengadilan tata usaha Negara diperlukan dalam Negara hukumuntuk men+aga agar Negara hukum tetap ber+alan dengan berlandaskan pada hukum bukan atas kesewenang"wenangan penguasa. Pengadilan inidiperlukan sebagai sarana control terhadap pemerintah agar tindakannyatetap sesuai dengan peraturan dan norma hukum. Karena pengadilan iniditu+ukan untuk men+aga tindakan pemerintah dalam mengeluarkankeputusan, maka pengadilan ini selalu sa+a berurusan dengan pemerintahsebagai salah satu pihaknya dan masyarakat>orang sipil dilain pihak.ecara substanstif, pengadilan ini mempertanyakan apakah tindakan dari para penguasa dalam mengeluarkan surat keputusan sesuai dengan peraturan perundang"undangan atau tidak dan +uga mempertanyakanapakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengusa dalam mengeluarkansurat keputusan tadi bertentangan dengan asas"asas umum pemerintahanyang baik atau tidak. b. Asas ominis !itis Asas keaktifan hakim ' dominus litis ) merupakan salah satu asasyang mendasari dan mencerminkan karakter spesifik dari 5ukum AcaraPeradilan 0ata !saha Negara '1iawan 0+andra, 34#(). Diberikannya peranan aktif kepada hakim karena hakim diserahi tugas dan tanggung +awab yang lebih berat, yakni menemukan kebenaran materiil terhadapsengketa yang diperiksanya ';arbun, ./, 34#433#). 0imbulnya perananhakim aktif dalam P0!N dilandasi pertimbangan antara lain, karenakeputusan tata Negara yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum ' rectsorde ) yang berlakudan sengketa berada dalam wilayah hukum public ';arbun, ./,34#4(((). Akibat dari digunakannya asas ini adalah hakim dapatmen+atuhkan putusan lebih daripada apa yang dituntut atau yang disebutdengan ultra petita. Dalam hukum acara perdata, asas ini diatur dalam pasal #?< ayat'3) dan ayat '() 5*1 serta Pasal #<$ ayat '3) dan ayat '() 1:g. Pasaltersebut menengaskan bahwa hakim dilarang men+atuhkan putusanmelebihi apa yang dituntut atau apa yang disebut dengan asas ultra petitum partium. hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi positamaupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra  vires , yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusanmengandung ultra petita , maka putusan tersebut harus dinyatakan cacatmeskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik '  $ood fait ) maupunsesuai dengan kepentingan umum '  public interest  ) '5arahap, 9ahya,344?<4#). Dilain pihak asas hakim aktif ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, dimana posisi 0ergugat :adan>Pe+abat0!N) dipandang lebih kuat daripada posisi Penggugat 'orang>badanhukum perdata) 'Abdullah, !+ang, 34#4). Asas ini memberikan kebebasankepada hakim untuk menentukan beban pembuktian, siapa yang berhak untuk melakukan pembuktian, tapi disisi lain hakim tidak tergantungsepenuhnya kepada dalil dan bukti yang dia+ukan para pihak kepadanya.Penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim berdasarkan pada teori pembuktian bebas, bahkan hakim dapat melakukan pengu+ian aspek laindiluar sengketa, sehingga mengakibatkan peran hakim men+adi melebar ';arbun, ./, 34#4((%). 5al ini sesuai dengan pendapat A+u Putri+antiyang menyatakan bahwa +udge has his own independence to e@plore,respect the law, included unwritten law, in order to gi7e +ustice to Plaintiff without ignoring the society well"being '34#(## ).Pasal #4? P0!N yang menyatakan bahwa 5akim menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang"kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.B Pen+elasan Pasal #4? !! No. & 0ahun #$<= berkaitan dengankeaktifan hakim tersebut menyatakan bahwa:erbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam 5ukum AcaraPerdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang ter+adidalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yangdia+ukan oleh para pihak, hakim Peradilan 0ata !saha Negaradapat menentukan sendiri a) apa yang harus dibuktikanC b) siapayang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikanoleh pihak yang berperkara dan hal apa sa+a yang harus dibuktikanoleh hakim sendiriC c) alat bukti mana sa+a yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktianC d) kekuatan pembuktian buktiyang telah dia+ukan.Diterapkannya asas keaktifan hakim tersebut telah men+adikanhakim harus berperan aktif se+ak dimulainya rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x