Industry

Revisi Undang-Undang Nomoor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Suatu Tinjauan Politik Hukum

Description
Revisi Undang-Undang Nomoor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Suatu Tinjauan Politik Hukum
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUATU TINJAUAN POLITIK HUKUM MAKALAH Oleh : DWI PUTRI DESRI LANA 197005103 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019    i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang ......................................................................... 1 B.   Rumusan Masalah .................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A.   Tinjauan Umum Tentang Korupsi   ........................................... 3   B.   Pengertian Tindak Pidana Korupsi ........................................... 4   C.   Tujuan Pemerintahan Melakukan Revisi Terhadap Undang-   Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi   ..................................................................................... 5   D.   Keterkaitan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Politik Hukum ..................................................................................... 10   BAB III PENUTUP A.   Kesimpulan .............................................................................. 12 B.   Saran ......................................................................................... 13 DAFTAR PUSTAKA      ii KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum. Selain itu tujuan dari penyusunan makalah ini juga untuk menambah wawasan tentang Politik Hukum secara luas. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Haris Nasution, SH., M.Hum. selaku dosen pengasuh mata kuliah Politik Hukum yang telah memberikan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan makalah ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa makalah ini sangat  jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran agar penyusunan makalah selanjutnya menjadi lebih baik. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Medan, 16 Oktober 2019 Penulis    1 BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Diskusi tentang revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi salah satu topik utama yang sedang di bahas di masyarakat. Pembahasan mengenai diusulkannya RUU KPK pada paragraf pertama dan kedua dari latar belakang Naskah Akademik RUU KPK dapat dengan sangat mudah dipahami bahwa alasan diperlukannya revisi UU KPK adalah karena beberapa norma khususnya mengenai hukum acara dalam UU KPK sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dibutuhkan legislative review  untuk melakukan penyesuaian dan perlindungan hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa norma UU KPK memang pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK berdasarkan tiga putusan MK berikut: 1.   Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006. 2.   Putusan MK No.133/PUU-VII/2009. 3.   Putusan MK No.5/PUU-IX/2011. Perlu dipikirkan secara mendalam mengenai tindak pidana korupsi yang mana yang termasuk extra ordinary crimes  yang memerlukan penanganan prosedur    2 hukum acara luar biasa. Terlihat bahwa penyusun Naskah Akademik mengajak kita untuk memikirkan kembali apakah korupsi merupakan extra ordinary crimes  sehingga apakah diperlukan kewenangan yang luar biasa bagi penegak hukum terkait dapat dengan mudah ditemukan dalam Penjelasan Umum UU KPK yang mengatakan  bahwa “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan  biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.”  Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. B.   Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah : 1.   Apa tujuan pemerintahan melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? 2.   Bagaimana keterkaitan antara revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan politik hukum?
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x