Investor Relations

RIVIEW BUKU HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN NASIONAL

Description
RIVIEW BUKU HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN NASIONAL
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  RIVIEW BUKU HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN NASIONAL Fani Amalia Wibowo Faniamalia17@students.unnes.ac.id  DATA BUKU ,terdiri dari: Nama/Judul Buku :Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional Penulis/Pengarang :Dr.Muhammad Akib,S.H.,M.Hum. Penerbit :PT RajaGrafindo Persada Tahun Terbit :2014 Kota Penerbit :Jakarta Bahasa Buku :Bahasa Indonesia Jumlah Halaman :258 Halaman ISBN Buku :978-979-769-684-9 DISKUSI/PEMBAHASAN RIVIEW Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkungan dan permasalahannya,perkembangan kesadaran dan kebijakan lingkungan,perkembangan hukum lingkungan secara global dan nasional.dan pekembangan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam buku ini secara sistematis juga mengulas konsep,teori,asas dan norma hukum lingkungan yang meliputi aspek hukum administrasi,pidana,dan perdata,serta penegakan hukumnya.Untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat peru adanya kesadaran terhadap lingkungan disetiap diri dalam masyarakat.Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya.Kesadaran  bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya akan menjadi kunci sukses pengolahan lingkungan.Melalui pemahaman tersebut,diharapkan akan terwujudnya kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.Sementara dalam sisi lain,pemahaman hukum lingkungan diharapkan untuk tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dalam proses pembagunan yang sedang berlangsung,ia harus harus ada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanahkan konstitusi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.Buku ini juga dilengkapi dengan glosarium sehingga mempermudah pembaca dala memahami berbagai istilah didalamnya.Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini saya akan membahas disetiap bab dalam buku ini. Pada awal wacana,buku ini membahas mengenai konsep lingkungan dan permasalahannya,dimulai dari pengetian lingkungan atau lingkungan hidup dari para ahli hingga pengertian secara umum yang menerangkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya,keadaan,dan makhluk hidup.termasuk manusia dan perilakunya,yang memengaruhi alam itu sendiri,kelangsungan perikehidupan,dan  kesejahteraan manusia serta makhluk lain.Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukan bahwa mahkluk hidup dalam kehidupannya selalu  berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup.Mahkluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya,dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup.ilmu yang memperlajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat  juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga mahkluk hidup.Oleh karena itu,permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi.Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.Selanjutnya ada pula mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjelaskan bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan tertinggi untuk menerima intervensi manusia,apabila  batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui maka terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan.Permasalahan lingkungan yang tadi disebutkan diatas diperinci lagi ke dalam tiga  bagian yaitu global,regional dan nasional.Penulis menjelaskan secara legkap mengenai sejarah permasalahan yang ternyata sudah dialami berbagai negara sejak dahulu kala termasuk Indonesia.Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perkembangannya terus terjadi,bahkan cenderung semakin parah tertuma setelah era reformasi dan otonomi daerah.Terakhir di bab 1 ini penulis menambahkan mengenai lingkungan dan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang,permasalahan yang dihadapi negara maju tentu berbeda dengan permasalahan di negara berkembang,Jika di negara maju disebabka oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat,seperti dampak teknologi nuklir dan percemaran limbah kimia maka di negara berkembang permasalahannya disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan,yang ditandai rendahnya mutu hidup,rendahnya pendidikan,tingkat kesehatan dan sanitasi yang jauh dari memadai.Perbedaan inilah yang pada awalnya menyebabkan kedua negara saling tuding.Penulis akan menerangkan mengapa demikian di bab satu ini. Berlanjut ke bab ke-2,buku ini akan membahas kebijakan lingkungan,global,regional,dan nasional.Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau keperdulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.Selaras dengan meningkatnya kesadaran lingkungan,maka sejak Deklarasi Stockholm banyak sekali kebijakan lingkungan yang dikeluarkan seperti deklarasi,konvesi,dan resolusi.Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan,kebijakan tersebut memiliki tujuan dan sasaran tertentu.Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.Penulis akan menerangan satu persatu mengenai konferensi internasional dari Stockholm,Nairobi,Rio de Janeiro, hingga johannesburg dengan bahasa yang mudah dipahami.Kebijakan internasional selain berupa deklarasi,konvensi,dan rencana aksi yang dihasilkan konferensi internasional tetapi ada  beberapa kesepakatan internasional penting lainnya mengenai lingkungan hidup yang mampu diterangkan penulis secara jelas.Tidak hanya kebijakan lingkungan internasional tetapi ada juga kebijakan lingkungan regional namun,kebijakan regional yang diuraikan dalam buku ini hanya di kawasan regional Asia-Afrika dan ASEAN.Yang pertama kebijakan lingkungan regional Asia-Afrika antara lain ditandai dengan didirikannya sebuah komite konsultasi hukum yang  bernama  Asian-African Legal Consultative Committee  (AALCC).Kebijakan terpenting yang dihasilkan oleh AALCC antara lain”Pola Pembangunan Hukum Lingkungan Asia - Pasifik”yang dihasilkan dalam sidang ke-17 Kuala Lumpur pada tahun 1976.Kedua kebijakan lingkungan regional ASEAN,sebagai tindak lanjut Deklarasi Stockholm 1972 di kawasan regional ASEAN pada tanggal 30 April-1 Mei 1981 di Manila telah diadakan  First Ministrial Meeting on the  Environment yang berhasil menetapkan kebijakan lingkungan untuk kawasan regional ASEAN. Tujuannya adalah dalam rangka perlindungan ASEAN dan keberlanjutan SDA-nya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,selain itu juga untuk mengurangi dampak pembuangan minyak,mengoordinasikan dan mengintegrasikan rencana dan kegiatan negara anggota dalam mencegahpembuangan minyak dan menanggulangi akibatnya.Jika ada  kebijakan lingkungan internasional dan kebijakan lingkungan regional pasti ada pula kebijakan lingkungan nasional.Dilaksanakannya Seminar Pengeolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran di Bandung tanggal 15-18 Mei 1972,merupakan tonggak sejarah yang menandai kepedulian kita terhadap masalah lingkungan.Sebagai tindak lanjut Konferensi Stockholm 1972,kegiatan pengelolaan lingkungan di Indonesia mulai ditangani secara langsung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No.16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumusan dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.Panitia ini berhasil menyusun inventarisasi dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Dalam buku ini memiliki 2 aspek hukum yang dipaparkan. Yaitu aspek dari teoritis para pakar hukum, kemudian yang kedua dalah aspek yuridis yang bersumer pada hukum yang ada di Indonesia yaitu seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang masih bersangkutan dengan aspek lingkungan.Selain itu penulis mengimplementasikan antara teori, peraturan hukum dan mengungkapkannya dengan argumen yang penulis dapatkan pada kenyataan dilapangan. Pada bab 3 barulah penulis memaparkan perkembangan hukum lingkungan(global dan nasional) dimulai dari pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan.Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan,baik secara alami maupun buat manusia.Penulis juga mmberikan aspek aspek apa saja dari kepentingan lingkungan.Kemudian penulis menerangkan mengenai kedudukan hukum lingkungan mulai dari pemkembangannya hingga dilihat dari  berbagai sudut pandang.Hukum lingkungan berkedudukan sebagai cabang ilmu hukum yang  berdiri sendiri,yang secara substansial materi muatannya sebagian besar merupakan bagian hukum administrasi.Lalu merambah ke dalam perkembangannya penulis menerangkan perkembangan hukum lingkungan secara nasional maupun global secara rinci.Dengan  bahasanya yang mudah dipahami saya dapat mengerti tentang perkembangan yang telah diterangkan. Selanjutnya dalam bab 4 ini,penulis mulai masuk ke dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang diawali dengan pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan(Pasal 1 angka 2).Peraturan perundang-undangan memiliki tiga unsur yaitu norma hukum,berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas.Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sifatnya dapat  berupa:perintah,larangan,pengizinan,dan pembebasan.Norma hukum berlaku keluar,artinya hanya ditujukan kepada rakyat dan pemerintah.Sedangkan bersifat umum dalam arti luas.artinya adressat nya tidak ditujukan kepada”orang tertentu”,melainkan kepada “setiap orang” dan hal yang diaturnya bukan peristiwa konkret tertentu.Dalam bagian ini penuliss juga menerangkan dalam dua konsep teoretik dan yuridis.Jika tadi pengertian dari peraturan perundang-undangan maka untuk memudahkan pemahaman,peraturan perundang-undangan lingkungan dalam buku ini dikelompokkan menjadi dua bagian.Yang pertama,penulis akan menerangkan mulai dari dibuat dan diberlakukannya sejak zaman kolonial hingga Indonesia merdeka.Kedua,yang dibuat dan diberlakukan secara nasional sejak berlakunya UULH-1982.Awal dari peraturan perundang-undangan dimulai dan telah ada sejak zaman kolonial Belanda,kemudian berlanjut pada peraturan perundang-undangan lingkungan nasional hingga  berlanjut dari UULH-1982 ke UUPPLH-2009 dan implikasinya terhadap sistem hukum linngkungan nasional.Penulis memulai menjelaskan dari sejarah dan latar belakang,lalu asas,tujuan,dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,sistematika dan materi muatan UUPPLH-2009 hingga implikasi berlakunya UUPPLH-2009 terhadap sistem hukum lingkungan nasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,bahwa sebagian besar substansi hukum lingkungan adalah mengenai administrasi,maka di bab 5 ini penulis memaparkan tentang hukum  lingkungan administrasi.Hukum lingkungan yang pada awalnya bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan,tetapi dalam pekembangannya bergeser ke arah hukum administrasi negara,sesuai dengan peningkatan peranan pemerintah dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.Hukum lingkungan memiliki fungsi normatif,fungsi instrumen,dan fungsi jaminan.Fungsi normatif  berkaitan dengan norma kekuasaan memerintah,fungsi instrumental berkaitan dengan penetapan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah,dan fungsi jaminan bahwa instrumen yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Ketentuan Pasal 33 ayar (3) UUD 1945 menjadi landasan negara untuk menguasai SDA.Buku ini juga menerangkan tugas dan wewenang dari pemerintah,pemerintah provinsi dann pemerintah kabupaten/kota.Selain mengenai pemerintah pasti ada pula kelembagaan pengelolaan lingkungan,Skema kelembagaan lingkungan tersirat dari ketentuan pasal 63 dan 64 yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri.Menteri yang dimaksud adalah Menteri Lingkungan Hidup.Dengan demikian secara tersirat UUPPLH 2009 juga mengakui keberadaan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.Selain kementerian lingkungan hidup ada juga Kementerian Sektoral dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah yang dijelaskan oleh penulis.Dalam hukum lingkungan administrasi ada  beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,baik dalam  bentuk perencanaan lingkungan maupun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.Yang pertama,Instrumen Perencanaan Lingkungan menurut Pasal 5 UUPPLH -2009 terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup,penetapan wilayah ekoregion,dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH).Kedua,Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan menurut Pasal 14 UUPPLH-2009 terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS),tata ruang,baku mutu lingkungan hidup,kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,Amdal,UKL-UPL,perizinan,instrumen ekonomi lingkungan hidup,peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,anggraran berbasis lingkungan hidup,analisis risiko lingkungan hidup,audit lingkungan hidup,dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.Semuanya dijelaskan penulis secara satu persatu dengan jelas. Jika yang dijelaskan pada bab 5 mengenai hukum lingkungan administrasi di bab ke-6 ini penulis menjelaskan substasi hukum lingkungan dari segi kepidanaan,istilah hukum lingkungan kepidanaan karena yang dimaksud tidak lain adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana.Setelah memahami istilahnya berlanjut pada delik lingkungan dan unsur-unsurnya Dalam UUPPLH-2009,ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120.Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik materiil dan delik formal.Rumusan delik materiil terdapat dalam Pasal 98,99,dan 112,sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111,113-115.Di bab ke-6 ini juga diterangkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana,unsur-unsur delik lingkungan,dan unsur-unsur delik formal.Jika berhubungan dengan kepidanaan pasti akan ada sanksi pidananya,karena secara teoretik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakan norma-norma hukum(lingkungan).Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum(lingkungan).Akhir dari adanya sanksi ada tanggung jawab pidana Badan Hukum(Koorporasi) dan Pejabat.Pada awalnya tanggung jawab pidana lingkungan dikenakan kepada orang pribadi,bukan badan hukum dan pejabat.Sementara dalam kenyataannya perusakan dan pencemaran lingkungan umumnya dilakukan oleh badan hukum(koorporasi),misalnya perusahaan industri,pertambangan,kehutanan,dan sebagainya.Perusakan lingkungan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kesalahan pejabat  yang berwenang,terutama di bidang perizinan.Dalam bab ini penulis sudah menerangkan secara lengkap dan detail disetiap materinya. Pada bab 7 penulis membahas mengenai substansi yang terakhir yaitu hukum lingkungan keperdataan,hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antaraindividu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat.jika hak salah satu pihak dirugikan maka ia dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.Jelas bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang,kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan limgkungan hidup yang baik dan sehat.Disini penulis menerangan pula mengenai Tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian terdiri dari 5 yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan, tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik,tanggung gugat mutlak,tanggung gugat bersama,dan tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran.Setelah adanya tanggung gugat pastinya akan ada mengenai ganti rugi,tindakan tertentu dan pembayaran uang paksa.Yang terakhir di bab ini penulis menjelaskan gugatan kelompok,kewenangan menggugat(  Ius Standi)   Organisasi Lingkungan,dan Gugatan Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pada bab yang terakhir ini yaitu bab 8 yang berisi penegakan hukum lingkungan,Penegakan hukum merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan,penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.Penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi meruapakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penataan peraturan.Buku ini menerangkan pula kelebihan dari penegakan hukum lingkungan administrasi.Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan terdapat tiga sarana yang ada yaitu pengawasan,sanksi administrasi,dan gugatan tata usaha negara.Lalu setelah mengenai penegakan hukum administrasi dilanjutkan dengan penegakan hukum lingkungan kepidanaan.Dan yang terakhir ditutup dengan penyelesaian sengketa lingkungan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan yang dijelaskan tak kalah lengkap dari materi-materi sebelumnya. KESIMPULAN Buku Hukum Lingkungan karangan Dr.Muhammad Akib,S.H.,M.Hum. menekankan pada hukum lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional.Secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkungan dan permasalahannya,perkembangan kesadaran dan kebijakan lingkungan,perkembangan hukum lingkungan secara global dan nasional.dan pekembangan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam buku ini secara sistematis juga mengulas konsep,teori,asas dan norma hukum lingkungan yang meliputi aspek hukum administrasi,pidana,dan perdata,serta penegakan hukumnya.Kelebihan buku ini bahasanya mudah dipahami, argumennya jelas disertai dengan teori-teori dari pakar hukum yang mendukung.Dengan membaca buku ini kita dapat mendapatkan pehaman yang komprehensif tentang hukum lingkungan,baik dari sisi konsep,teori atau doktrin,maupun aturan hukumnya. Kekurangan dari buku di beberapa bab pembahasan kurangnya luas.Melalui penyajian yang cukup sistematis dan komprehensif,buku ini patut untuk dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya,aparatur penegak hukum,administrasi ,polisi,jaksa,dosen,dan sebagainya.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x