Book

RUU LPPI

Description
RUU LPPI
Categories
Published
of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Lampiran Naskah Akademik RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …  TENTANGLEMBAGA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a.bahwa untuk mewujudkan masyarakatadil dan makmur berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,diperlukan pembangunan nasional secaramenyeluruh dan berkesinambungan;b.bahwa untuk mempercepat pembangunannasional sebagaimana dimaksud dalamhuruf a yang membutuhkan pembiayaanberjumlah besar, berimbal hasil rendah,berjangka panjang, dan/atau berisikotinggi di bidang infrastruktur, industri,pertanian, maritim, dan bidang prioritaslainnya, perlu ketersediaan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga khusus;  c.bahwa untuk mewujudkan ketersediaanpembiayaan sebagaimana dimaksud dalamhuruf b, perlu membentuk lembagakeuangan khusus yang mempunyai profilrisiko yang dapat memperoleh sumberdana berbiaya murah dan terjagakeberlangsungannya;d.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndang-Undang tentang LembagaPembiayaan Pembangunan Indonesia;Mengingat:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014tentang Perindustrian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5492);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGAPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA.BAB I 2  KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1.Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakanoleh semua komponen bangsa dalam rangkamencapai tujuan bernegara. 2.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,perangkat keras dan lunak yang diperlukan untukmelakukan pelayanan kepada masyarakat danmendukung jaringan struktur agar pertumbuhanekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalandengan baik. 3.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ataumemanfaatkan sumber daya industri sehinggamenghasilkan barang yang mempunyai nilaitambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasaindustri.4.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber dayaalam hayati dengan bantuan teknologi, modal,tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkankomoditas pertanian yang mencakup tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, dan/ataupeternakan dalam suatu agroekosistem.5.Maritim adalah kegiatan pengelolaan sumber dayaalam kelautan, jasa kemaritiman, dan infrastruktur.6.Pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkanprinsip syariah dan/atau kredit yang disediakanoleh Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.7.Pembiayaan Pembangunan adalah fasilitas yangdiberikan dalam rangka mendorong percepatan 3  pembangunan yang mengutamakan pembiayaanpada kegiatan atau proyek yang memiliki dampakperekonomian yang luas serta untukmengoptimalkan peran swasta dalam membiayaipembangunan di Indonesia.8.Kebijakan Dasar Pembiayaan Pembangunan yangselanjutnya disingkat KDPP adalah kebijakan yangditetapkan pemerintah yang akan menjadi referensiutama dalam pelaksanaan prioritas PembiayaanPembangunan. 9.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminanuntuk menanggung pembayaran kewajibankeuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamintidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepadakreditornya.10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh WakilPresiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.13Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan 4  usaha swasta.14.Dana Perwalian adalah dana yang diberikan olehsatu pihak atau lebih kepada Lembaga PembiayaanPembangunan Indonesia untuk dimiliki dan dikelolasebagai wali amanat.BAB IIPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Bagian KesatuAsas dan TujuanPasal 2Penyelenggaraan Pembiayaan Pembangunan berdasarkanatas asas:a. kepastian hukum;b.akuntabilitas;c.profesionalisme;d.efisiensi;e.keterbukaan;f.kelayakan ekonomi; dang.berkelanjutan.Pasal 3Pembiayaan Pembangunan bertujuan untuk menunjangkebijakan Pemerintah dalam pembangunan yangmembutuhkan pembiayaan berjumlah besar, berimbalhasil rendah, berjangka panjang, dan/atau berisiko tinggi. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x