Mobile

Tinjauan Umum Legalitas Ojek Online dikonversi

Description
Tinjauan Umum Legalitas Ojek Online dikonversi
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  RICKY YOHANES BOGAR S.H (rickybogar96@gmail.com)  TINJAUAN UMUM LEGALITAS OJEK ONLINE Ojek Online sedang semarak saat ini pada Masyarakat Indonesia khususnya Penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya . Banyak Pro dan Kontra yang timbul mengenai hal ini terlebih dilihat dari sisi Hukum. Lalu masalah hukum apa yang terjadi terkait dengan Ojek Online ini ? Dan apa solusi yang tepat untuk mengatasinya ? Mengenai permasalahan Ojek Online ini mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Masalah mengenai Ojek Online ini ialah bahwa Ojek Online ini bukan merupakan Angkutan Umum yang mana Angkutan Umum pada dasarnya dalam Hal Kendaraan Bermotor Umum menggunakan Plat Nomor Kendaraan berwarna Kuning yang mana dapat diartikan bahwa mendapatkan Izin dari Pemerintah untuk melakukan usahanya , sedangkan dalam Hal Ojek Online masih menggunakan Plat Nomor Kendaraan berwarna Hitam. Yang mana mengenai Perizinan ini diatur pada Pasal 173 UU No 22 Tahun 2009. Pada dasarnya untuk masuk dalam kategori Angkutan Umum penyedia jasa angkutan umum tersebut haruslah dilaksanakan oleh BUMN , BUMD dan/atau Badan Hukum yang mana dalam hal ini bisa dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi (Pasal 139 Angka 4 UU No 22 Tahun 2009).Permasalahan yang ada bahwa Penyedia Jasa Ojek Online ini masih banyak diantaranya yang belum Berbadan Hukum sehingga tidak dapat masuk dalam kategori Angkutan Umum dan tidak dapat Izin dari pemerintah. Permasalahan lainnya adalah mengenai Tanggung Jawab penyedia  jasa Ojek Online ini , jika terjadi kejadian yang dapat merugikan penumpang , maka penumpang akan susah untuk menuntut hak nya kepada penyedia jasa ojek online tersebut. Karena sesuai Pasal 188 UU No 22 Tahun 2009 Perusahaan Angkutan Umum WAJIB membayar ganti rugi yang diderita oleh penumpang,sedangkan Ojek Online masih ada yang belum berbentuk Perusahaan/Perseroan Terbatas dan masuk dalam kategori Angkutan Umum. Walaupun ada beberapa penyedia jasa ojek online mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penumpangnya pada saat terjadinya Purchase.  Beberapa waktu yang lalu Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Ojek Online ini , dan pada hari yang bersamaan Surat Keputusan ini dicabut Oleh Presiden Republik Indonesia, dengan alasan yang cukup kuat bahwa Ojek Online ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam skala yang besar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pada dasarnya dilihat dari segi Hukum bahwa Ojek Online ini adalah Ilegal ,tidak hanya ojek online saja ojek biasa juga termasuk ,karena memang bukan termasuk Angkutan Umum dan juga pada UU No 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan Ojek sebagai moda Transportasi Darat . Solusi yang tepat adalah seharusnya dibuatlah Undang  –   Undang mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang baru untuk menggantikan UU No 22 Tahun 2009 atau dibuat Peraturan Sementara agar Hal ini dapat benar dijalan Hukum.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x